“Buku murah untuk rakyat!” Bisa jadi, itulah visi yang dicanangkan Mendiknas, Bambang Sudibyo. Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang telah diluncurkan beberapa waktu yang lalu, agaknya akan menjadi “ikon” untuk semakin mendekatkan rakyat terhadap dunia pendidikan yang selama ini terkesan elitis. BSE diharapkan bisa mengurai kegelisahan yang mencekik leher rakyat akibat mahalnya harga buku teks. Dari sisi ini, BSE jelas bisa dinilai sebagai terobosan yang jitu dan visioner. Anak-anak dari keluarga tak mampu bakal makin akrab dengan buku teks. Kran ilmu pengetahuan pun akan terus mengucur mengalirkan sulur-sulur keilmuan ke segenap lapis dan lini masyarakat. Dengan cara demikian, kesenjangan ilmu anak kaya vis a vis anak miskin pun bakal terkurangi. Dunia pendidikan makin cerah. Mutu pun diharapkan bakal terdongkrak. Dalam beberapa generasi mendatang, anak-anak masa depan negeri ini diharapkan tidak lagi mengidap sindrom “inferior” yang telah lama bersarang dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Persoalannya, kehadiran BSE dinilai belum relevan diluncurkan dalam konteks keindonesiaan yang hingga kini masih tersaruk-saruk dalam memburu jaringan koneksi internet. Selain masih terbilang mahal, internet di negeri ini belum memiliki jaringan infrastruktur yang merata. Akibatnya? Bisa ditebak! BSE yang menjadi ikon “buku murah untuk rakyat” itu justru lebih terkesan mahal dan inklusif daripada buku teks versi cetak. Hanya mereka yang memiliki koneksi internet --sebagian besar tinggal di perkotaan-- yang bisa mengaksesnya. Rakyat miskin yang sebagian besar tinggal di pedesaan yang seharusnya menjadi sasaran BSE justru hanya bisa menjadi penonton dari balik layar.
Lantas, bagaimana dengan nasib penerbit dan penulis buku teks pasca-BSE? Jas bukak iket blangkon, sama juga sami mawon, alias setali tiga uang. Bahkan, nasibnya lebih tragis. Pembelian hak cipta yang berlaku selama 15 tahun itu dinilai telah membunuh “masa depan” penerbit dan penulis buku teks. Bagaimana penerbit buku teks harus menghidupi sekian karyawan jika dalam kurun waktu selama itu tak melakukan proses produksi? Haruskah terjadi perampingan besar-besaran terhadap karyawan di sebuah penerbitan buku teks?
Kali ini merupakan tahun kedua Pusbuk melakukan pembelian hak cipta buku teks SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK kepada penerbit dan penulis. Seperti telah disosialisasikan oleh Pusbuk (baca di sini), setiap jilid buku teks akan dibeli dengan harga 100-175 juta rupiah. Namun, persoalan anggaran agaknya menjadi kendala. Konon, sebagaimana dikemukakan oleh sebuah penerbit –tak perlu saya sebutkan namanya—pembelian hak cipta terhadap buku teks yang dinilai memenuhi standar kelayakan secara nasional, mesti melalui tawar-menawar. Jika sudah ada kesepakatan pun kejelasan cairnya anggaran belum dapat dipastikan. Walhasil, penerbit dan penulis yang kebetulan bukunya dinilai memenuhi standar mutu harus banyak bersabar dan menahan napas.
Persoalan ini menjadi penting dan relevan untuk dikemukakan agar kehadiran BSE tidak menjadi preseden bagi masa depan penerbit dan penulis yang selama ini, diakui atau tidak, telah ikut berkiprah dalam membangun wacana keilmuan di dunia pendidikan kita. Sebelum jaringan infratruktur internet benar-benar merata, ada baiknya dilakukan pemetaan terhadap daerah-daerah tertentu yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses BSE. Daerah-daerah inilah yang, menurut hemat saya, masih perlu disubsidi buku-buku teks versi cetak agar anak-anak miskin yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, tetap dapat mengikuti dinamika keilmuan sesuai dengan tingkat satuan pendidikannya masing-masing. Nah, bagaimana? ***
