PELANGI PENDIDIKAN

Tiga Cara Rekrutmen Guru Baru Disiapkan

2010-11-26T03:48:00.001+07:00

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) mulai tahun depan menyiapkan tiga skenario rekrutmen guru baru masing-masing untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Perekrutan guru baru ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan guru karena adanya guru yang pensiun, kebutuhan guru bidang studi baru, dan kebutuhan di daerah baru.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh seusai membuka Seminar Guru Nasional 2010 di Kemdiknas, Jakarta, Selasa (23/11/2010). Hadir pada seminar ini Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Baedhowi, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Djoko Santoso, Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Hamid Muhammad, dan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo.

Mendiknas mengemukakan, untuk mengatasi kebutuhan guru jangka pendek dengan merekrut lulusan S1/D4 yang berminat menjadi guru. Sebelum mengajar, kata Mendiknas, mereka terlebih dahulu mengikuti pendidikan profesi selama dua semester atau satu tahun. "Kebutuhannya tiap tahun. Karena itu, tidak mungkin mengandalkan dari awal , sehingga kita siapkan yang baru lulus," katanya.

Guru-guru yang baru ini, kata Mendiknas, kalau tidak disiapkan pendidikan profesinya akan menjadi beban. "Oleh karena itu, mulai tahun 2011 Kemdiknas akan merintis pendidikan profesi."

Adapun untuk mengatasi kebutuhan guru pada jangka menengah, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang duduk di semester lima atau enam. Mereka yang berminat menjadi guru ditawarkan untuk pindah jalur, sehingga begitu lulus sudah tidak perlu lagi mengikuti pendidikan profesi satu tahun. "Jadi pendidikan profesi sudah melekat di situ," katanya.

Untuk mengatasi kebutuhan guru pada jangka panjang melalui pendidikan sarjana. Pendidikan ini disiapkan bagi lulusan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau madrasah aliyah selama empat atau lima tahun. Layaknya seperti pendidikan kedokteran, kata Mendiknas, mereka yang masuk di fakultas kedokteran, 99 persen ingin menjadi dokter. "Guru nanti juga begitu. Masuk di LPTK (Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan) atau jurusan lain memang mau menjadi guru," katanya.

Mendiknas menyampaikan, mulai 2011 akan merintis delapan LPTK di perguruan tinggi untuk menyiapkan pendidikan bagi calon guru. Pada tahap awal, direncanakan merekrut 1.000 lulusan SMA/SMK/MA untuk dididik selama 4-5 tahun. Selama mengikuti pendidikan, mereka akan diasramakan. "Sekarang kita lengkapi asramanya khusus bagi calon guru," ujarnya. ***

Sumber: www.kemdiknas.go.id

Dirgahayu Guru Indonesia

2010-11-24T22:32:00.003+07:00

Selamat Memeringati Hari Guru Nasional

dan Selamat HUT Ke-65 PGRI

Semoga makin bersemangat dalam mengabdikan diri untuk mencerdaskan anak-anak bangsa agar dunia pendidikan di negeri ini makin maju dan bermutu.

Dirgahayu Guru Indonesia!

Pendidikan Yang Membebaskan Menurut Paulo Freire dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia

2010-10-08T15:04:00.000+07:00

oleh Marthen Manggeng

Paulo Freire adalah tokoh pendidikan yang sangat kontroversial. Ia menggugat sistem pendidikan yang telah mapan dalam masyarakat Brasil. Bagi dia, sistem pendidikan yang ada sama sekali tidak berpihak pada rakyat miskin tetapi sebaliknya justru mengasingkan dan menjadi alat penindasan oleh penguasa. Karena pendidikan yang demikian hanya menguntungkan penguasa maka harus dihapuskan dan digantikan dengan sistem pendidikan yang baru.

Sebagai jalan keluar atas kritikan tajam itu maka Freire menawarkan suatu sistem pendidikan alternatif yang menurutnya relevan bagi masyarakat miskin dan tersisih. Kritikan dan pendidikan altenatif yang ditawarkan Freire itu menarik untuk dipakai menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Walaupun harus diakui bahwa konteks yang melatar-belakangi lahirnya pemikiran yang kontroversial mengenai pendidikan itu berbeda dengan konteks Indonesia. Namun di balik kesadaran itu, ada keyakinan bahwa filsafat pendidikan yang ada di belakang pemikiran Freire dan juga metodologi pendidikan yang ditawarkan akan bermanfaat dalam “membedah” permasalahan pendidikan di Indonesia.

Pandangan Paulo Freire Tentang Pendidikan
Pandangan Paulo Freire tentang pendidikan tercermin dalam kritikannya yang tajam terhadap sistem pendidikan dan dalam pendidikan alternatif yang ia tawarkan. Baik kritikan maupun tawaran konstruktif Freire keduanya lahir dari suatu pergumulan dalam konteks nyata yang ia hadapi dan sekaligus merupakan refleksi filsafat pendidikannya yang berporos pada pemahaman tentang manusia.

a. Konteks Yang Melatarbelakangi Pemikiran Paulo Freire
Hidup Freire merupakan suatu rangkaian perjuangan dalam konteksnya. Ia lahir tanggal 19 September 1921 di Recife, Timur Laut Brasilia1. Masa kanak-kanaknya dilalui dalam situasi penindasan karena orang tuanya yang kelas menengah jatuh miskin pada tahun 19292. Setamat sekolah menengah, Freire kemudian belajar Hukum, Filsafat, dan Psikologi. Sementara kuliah, ia bekerja “part time” sebagai instuktur bahasa Potugis di sekolah menengah3. Ia meraih gelar doktor pada tahun 1959 lalu diangkat menjadi profesor. Dalam kedudukannya sebagi dosen, ia menerapkan sistem pendidikan “hadap-masalah” sebagai kebalikan dari pendidikan “gaya bank”. Sistem pendidikan hadap masalah yang penekanan utamanya pada penyadaran nara didik menimbulkan kekuatiran di kalangan para penguasa. Karena itu, ia dipenjarakan pada tahun 19644 dan kemudian diasingkan ke Chile. Pengasingan itu, walaupun mencabut ia dari akar budayanya yang menimbulkan ketegangan5,tidak membuat idenya yang membebaskan “dipenjarakan”, tetapi sebaliknya ide itu semakin menyebar ke seluruh dunia. Ia mengajar di Universitas Havard, USA pada tahun 1969-1970. Ia pernah menjadi konsultan bidang pendidikan WCC.

Pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan lahir dari pergumulannya selama bekerja bertahun-tahun di tengah-tengah masyarakat desa yang miskin dan tidak “berpendidikan” . Masyarakat feodal (hirarkis) adalah struktur masyarakat yang umum berpengaruh di Amerika Latin pada saat itu. Dalam masyarakat feodal yang hirarkis ini terjadi perbedaan mencolok antara strata masyarakat “atas” dengan strata masyarakat “bawah”. Golongan atas menjadi penindas masyarakat bawah dengan melalui kekuasaan politik dan akumulasi kekayaan7, karena itu menyebabkan golongan masyarakat bawah menjadi semakin miskin yang sekaligus semakin menguatkan ketergantungan kaum tertindas kepada para penindas itu.

Dalam kehidupan masyarakat yang sangat kontras itu, lahirlah suatu kebudayaan yang disebut Freire dengan kebudayaan “bisu”8. Kesadaran refleksi kritis dalam budaya seperti ini tetap tidur dan tidak tergugah. Akibatnya waktu lalu hanya dilihat sebagai sekat hari ini yang menghimpit. Manusia tenggelam dalam “hari ini” yang panjang, monoton dan membosankan9 sedangkan eksistensi masa lalu dan masa akan datang belum disadari10. Dalam kebudayaan bisu yang demikian itu kaum tertindas hanya menerima begitu saja segala perlakuan dari kaum penindas. Bahkan, ada ketakutan pada kaum tertindas akan adanya kesadaran tentang ketertindasan mereka11. Itulah dehumanisasi karena bahasa sebagai prakondisi untuk menguasai realitas hidup telah menjadi kebisuan. Diam atau bisu dalam konteks yang dimaksud Freire bukan karena protes atas perlakuan yang tidak adil. Itu juga bukan strategi untuk menahan intervensi penguasa dari luar. Tetapi, budaya bisu yang terjadi adalah karena bisu dan bukan membisu. Mereka dalam budaya bisu memang tidak tahu apa-apa. Mereka tidak memiliki kesadaran bahwa mereka bisu dan dibisukan. Karena itu, menurut Freire untuk menguasai realitas hidup ini termasuk menyadari kebisuan itu, maka bahasa harus dikuasai. Menguasai bahasa berarti mempunyai kesadaran kritis dalam mengungkapkan realitas. Untuk itu, pendidikan yang dapat membebaskan dan memberdayakan adalah pendidikan yang melaluinya nara didik dapat mendengar suaranya yang asli. Pendidikan yang relevan dalam masyarakat berbudaya bisu adalah mengajar untuk memampukan mereka mendengarkan suaranya sendiri dan bukan suara dari luar termasuk suara sang pendidik.

Dalam konteks yang demikian itulah Freire bergumul. Ia terpanggil untuk membebaskan masyarakatnya yang tertindas dan yang telah “dibisukan”. Pendidikan “gaya bank” dilihatnya sebagai salah satu sumber yang mengokohkan penindasan dan kebisuan itu. Karena itulah, ia menawarkan pendidikan “hadap-masalah” sebagai jalan membangkitkan kesadaran masyarakat bisu.

b. Kritikan Paulo Freire Terhadap Pendidikan “Gaya Bank”
Dalam sistem pendidikan yang diterapkan di Brasilia pada masa Freire, anak didik tidak dilihat sebagai yang dinamis dan punya kreasi tetapi dilihat sebagai benda yang seperti wadah untuk menampung sejumlah rumusan/dalil pengetahuan. Semakin banyak isi yang dimasukkan oleh gurunya dalam “wadah” itu, maka semakin baiklah gurunya. Karena itu semakin patuh wadah itu semakin baiklah ia. Jadi, murid/nara didik hanya menghafal seluruh yang diceritrakan oleh gurunya tanpa mengerti. Nara didik adalah obyek dan bukan subyek. Pendidikan yang demikian itulah yang disebut oleh Freire sebagai pendidikan “gaya bank”. Disebut pendidikan gaya bank sebab dalam proses belajar mengajar guru tidak memberikan pengertian kepada nara didik, tetapi memindahkan sejumlah dalil atau rumusan kepada siswa untuk disimpan yang kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk yang sama jika diperlukan.Nara didik adalah pengumpul dan penyimpan sejumlah pengetahuan, tetapi pada akhirnya nara
didik itu sendiri yang “disimpan” sebab miskinnya daya cipta. Karena itu pendidikan gaya bank menguntungkan kaum penindas dalam melestarikan penindasan terhadap sesamanya manusia.

Pendidikan “gaya bank” itu ditolak dengan tegas oleh Paulo Freire. Penolakannya itu lahir dari pemahamannya tentang manusia. Ia menolak pandangan yang melihat manusia sebagai mahluk pasif yang tidak perlu membuat pilihan-pilihan atas tanggung jawab pribadi mengenai pendidikannya sendiri13. Bagi Freire manusia adalah mahluk yang berelasi dengan Tuhan, sesama dan alam. Dalam relasi dengan alam, manusia tidak hanya berada di dunia tetapi juga bersama dengan dunia14. Kesadaran akan kebersamaan dengan dunia menyebabkan manusia berhubungan secara kritis dengan dunia. Manusia tidak hanya bereaksi secara refleks seperti binatang, tetapi memilih, menguji, mengkaji dan mengujinya lagi sebelum melakukan tindakan15. Tuhan memberikan kemampuan bagi manusia untuk memilih secara reflektif dan bebas. Dalam relasi seperti itu, manusia berkembang menjadi suatu pribadi yang lahir dari dirinya sendiri.

Bertolak dari pemahaman yang demikian itu, maka ia menawarkan sistem pendidikan alternatif sebagai pengganti pendidikan “gaya bank” yang ditolaknya. Sistem pendidikan alternatif yang ditawarkan Freire disebut pendidikan “hadap-masalah”.

c. Pendidikan “Hadap-Masalah”: Suatu Pendidikan Alternatif
Pendidikan “hadap-masalah” sebagai pendidikan alternatif yang ditawarkan oleh Freire lahir dari konsepsinya tentang manusia. Manusia sendirilah yang dijadikan sebagai titik tolak dalam pendidikan hadap-masalah. Manusia tidak mengada secara terpisah dari dunia dan realitasnya, tetapi ia berada dalam dunia dan bersama-sama dengan realitas dunia. Realitas itulah yang harus diperhadapkan pada nara didik supaya ada kesadaran akan realitas itu. Konsep pedagogis yang demikian didasarkan pada pemahaman bahwa manusia mempunyai potensi untuk berkreasi dalam realitas dan untuk membebaskan diri dari penindasan budaya, ekonomi dan politik16.

Kesadaran tumbuh dari pergumulan atas realitas yang dihadapi dan diharapkan akan menghasilkan suatu tingkah laku kritis dalam diri nara didik. Freire membagi empat tingkatan kesadaran manusia, yaitu17

1)Kesadaran intransitif dimana seseorang hanya terikat pada kebutuhan jasmani, tidak sadar akan sejarah dan tenggelam dalam masa kini yang menindas.

2)Kesadaran semi intransitif atau kesadaran magis. Kesadaran ini terjadi dalam masyarakat berbudaya bisu, dimana masyarakatnya tertutup. Ciri kesadaran ini adalah fatalistis. Hidup berarti hidup di bawah kekuasaan orang lain atau hidup dalam ketergantungan.

3)Kesadaran Naif. Pada tingkatan ini sudah ada kemampuan untuk mempertanyakan dan mengenali realitas, tetapi masih ditandai dengan sikap yang primitif dan naif, seperti: mengindentifikasikan diri dengan elite, kembali ke masa lampau, mau menerima penjelasan yang sudah jadi, sikap emosi kuat, banyak berpolemik dan berdebat tetapi bukan
dialog18.

4)Kesadaran kritis transitif. Kesadaran kritis transitif ditandai dengan kedalaman menafsirkan masalah-masalah, percaya diri dalam berdiskusi, mampu menerima dan menolak. Pembicaraan bersifat dialog. Pada tingkat ini orang mampu merefleksi dan melihat hubungan sebab akibat.

Bagi Freire pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kritis transitif. Memang ia tidak bermaksud bahwa seseorang langsung mencapai tingkatan kesadaran tertinggi itu, tetapi belajar adalah proses bergerak dari kesadaran nara didik pada masa kini ke tingkatan kesadaran yang di atasnya.

Dalam proses belajar yang demikian kontradiksi guru-murid (perbedaan guru sebagai yang menjadi sumber segala pengetahuan dengan murid yang menjadi orang yang tidak tahu apa-apa) tidak ada. Nara didik tidak dilihat dan ditempatkan sebagai obyek yang harus diajar dan menerima. Demikian pula sebaliknya guru tidak berfungsi sebagai pengajar. Guru dan murid adalah sama-sama belajar dari masalah yang dihadapi. Guru dan nara didik bersama-sama sebagai subyek dalam memecahkan permasalahan. Guru bertindak dan berfungsi sebagai koordinator yang memperlancar percakapan dialogis. Ia adalah teman dalam memecahkan permasalahan. Sementara itu, nara didik adalah partisipan aktif dalam dialog tersebut.

Materi dalam proses pendidikan yang demikian tidak diambil dari sejumlah rumusan baku atau dalil dalam buku paket tetapi sejumlah permasalahan. Permasalahan itulah yang menjadi topik dalam diskusi dialogis itu yang diangkat dari kenyataan hidup yang dialami oleh nara didik dalam konteksnya sehari-hari, misalnya dalam pemberantasan buta huruf. Pertama-tama peserta didik dan guru secara bersama-sama menemukan dan menyerap tema-tema kunci yang menjadi situasi batas (permasalahan) nara didik. Tema-tema kunci tersebut kemudian didiskusikan dengan memperhatikan berbagai kaitan dan dampaknya. Dengan proses demikian nara didik mendalami situasinya dan mengucapkannya dalam bahasanya sendiri. Inilah yang disebut oleh Freire menamai dunia dengan bahasa sendiri. Kata-kata sebagai hasil penamaan sendiri itu kemudian dieja dan ditulis. Proses demikian semakin diperbanyak sehingga nara didik dapat merangkai kata-kata dari hasil penamaannya sendiri.

d. Relevansi Pemikiran Freire dalam Konteks I ndonesia
Allen J.Moore mengatakan bahwa konsep Freire yang dirumuskan dalam konteks Amerika Latin tidak bisa diterapkan begitu saja dalam konteks yang berbeda sebab situasinya dan permasalahannya tidak sama19. Peringatan Moore ini adalah satu kendali supaya kita tidak bertindak naif dalam menganalisis suatu permasalahan dalam konteks yang khas. Hal itu sekaligus menjadi peringatan supaya kritikan Freire dapat dipakai secara kritis dalam menganalisis permasalahan pendidikan di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia.

Memang harus diakui bahwa konteks permasalahan Amerika Latin, khususnya Brasilia tidak sama persis dengan permasalahan dalam masyarakat Indonesia, tetapi dalam banyak hal kita menemukan persamaan. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas suku-suku adalah masyarakat hierarkis yang nampak dalam strata sosial yang mempunyai sebutan khas di berbagai daerah. Sebagai contoh adalah stratifikasi sosial dalam masyarakat Toraja dan dalam masyarakat Bali. Dalam masyarakat Toraja strata sosial disebut “Tana’”. Tana’ Bulawan (strata tertinggi) adalah pemilik budak (tana’ koa-koa) dan sekaligus pemilik harta dan kekuasaan yang “mutlak”. Walaupun strata sosial ini sudah tidak terlalu nampak tetapi justru telah lahir suatu strata sosial baru yang prakteknya hampir sama dengan feodalisme tradisional. Pemegang kendali dalam feodalisme modern adalah kelompok pedagang/pengusaha yang menguasai ekonomi lebih dari setengah kekayaan yang ada. Kelompok tersebut mengakumulasikan kekayaan kurang lebih 80 % kekayaan Indonesia padahal jumlah mereka tidak lebih dari 20 % dari jumlah penduduk. Kedua kelompok “penindas” tersebut semakin memperkokoh kekuasaannya sebab secara praktik hanya mereka yang mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi yang sangat mahal dan terpola dalam sistem kekuasaan itu. Generasi itulah yang kemudian menjadi pewaris “tahta penindasan”. Kalau ada dari kelompok rakyat kecil yang mampu mengecap pendidikan tinggi, ia akan berubah menjadi pemegang kendali feodalisme baru itu baik dalam rangka balas dendam maupun dalam “penindasan” terhadap sesamanya kaum “tertindas”.

Salah satu kritikan Freire adalah pendidikan yang berupaya membebaskan kaum tertindas untuk menjadi penindas baru. Bagi Freire pembebasan kaum tertindas tidak dimaksudkan supaya ia bangkit menjadi penindas yang baru, tetapi supaya sekaligus membebaskan para penindas dari kepenindasannya20.

Dalam proses belajar mengajar, pemerintah Republik Indonesia telah mengupayakan untuk menerapkan pendekatan cara belajar siswa aktif (CBSA), tetapi hanya metodenya sajalah yang CBSA. Sementara materi yang disampaikan masih merupakan barang asing yang tidak lahir dari dalam konteks dimana manusia itu ada sehingga pada akhirnya siswa kembali menjadi “bank” penyimpanan sejumlah pengetahuan. Memang siswa aktif belajar dan mungkin berdiskusi dalam kelas tetapi yang didiskusikan dan dipelajari dalam kelas adalah sejumlah dalil dan rumus yang tidak punya hubungan dengan kehidupannya. Lagi pula relasi guru-siswa adalah pengajar dan yang diajar. Siswa adalah yang belum tahu dan harus diberitahu sedangkan guru adalah yang sudah tahu dan akan memberitahukan.

Pelaksanaan Pendidikan agama dalam gereja juga tidak jauh berbeda dengan pendidikan dalam sekolah-sekolah umum. Bahkan mungkin lebih memprihatinkan sebab justru dalam gereja pendekatan “indoktrinasi” lebih mendapat tekanan yang dominan. Pengajaran di Sekolah Minggu dan Katekisasi dan juga dalam kebaktian umum, peserta didik atau kebaktian diisi dengan sejumlah doktrin yang asing. Doktrin-doktrin religius yang dirumuskan dalam konteks yang berbeda dengan konteks Indonesia masih menjadi senjata andalan untuk “membungkam” kreativitas iman anggota Jemaat. Alkitab sebagai sumber pengetahuan iman belum diupayakan untuk dibaca dan dipahami dalam konteks masyarakat Indonesia. Bukankah itu semua yang disebut oleh Paulo Freire dengan pendidikan “gaya bank”?

Catatan Kaki
1Denis Colins, Paulo Freire His Life, Works and Thought (New York: Paulist Press, 1977), p. 5.
2Sumaryo, “Pendidikan Yang Membebaskan” dalam Martin Sardy, Mencari Identitas Pendidikan (Bandung: Alumni, 1981), p. 29. Cf Aloys Maryoto, “Pendidikan Sebagai Proses Penyadaran Menurut Paulo Freire” dalam “Fenomena” Edisi 2/Th.V/1994, p.18.
3Denis Colins, op.cit., p. 6.
4Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas (Jakarta: LP3S, 1972), p. xii.
5Paulo Freire dan Antonio Faundez, Belajar Bertanya. Pendidikan Yang Membebaskan (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995), p. 6.
6Daniel S.Schipani, Religious Education Encounters Liberation Theology (Alabama: Religious Education Press, 1988), p. 12.
7Sumaryo, op. cit., p. 30.
8Aloys Maryoto, “Pendidikan Sebagai Proses Penyadaran Menurut Paulo Freire” dalam “Fenomena” Edisi 2/Th.V/1994, p. 18.
9Mudji Sutrisno, Pendidikan Pemerdekaan (Jakarta: Penerbit Obor, 1995), p. 33.
10L. Subagi, “Kritik Atas: Konsientisasi dan Pendidikan. Teropong Paulo Freire dan Ivan Illich”, dalam Martin Sardy (ed.), Pendidikan Manusia (Bandung: Alumni, 1985), pp. 104-105.
11 Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, pp. 1-4.
12Op. cit., p. 50.
13L. Subagi, op. cit.
14 Paulo Freire, Cultural Action For Freedom (Baltimore:
Penguin Book, 1970 ), p. 51.
15 Mudji Sutrisno, op. cit., p. 32.
16Daniel S. Schipani, Religious Education Encounters Liberation Theology (Alabama: Religious Education Press, 1988), p. 13.
17L.Subagi, op.cit., pp. 137-138. Cf. Mudji Sutrisno, op.cit., pp. 41-42.
18Paulo Freire, Education For Critical Consciousness
(New York: The Seabury Press, 1973 ), p. 18.
19 Allen J.Moore, “Liberation and the Future of Christian Education” dalam Jack L. Seymour and Donald E.Miller (Ed.), Contemporary Approaches to Christian Education (Nashville: Abingdon Press, 1984), pp. 106-110.
20Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, pp.10-12. Cf. J.B. Banawiratma, Iman, Pendidikan dan Perubahan Sosial(Yogyakarta: Kanisius, 1991), p. 73.

Menanamkan Nilai Antikorupsi melalui Pendidikan

2010-06-24T22:09:00.000+07:00

Perilaku korupsi tanpa kita sadari telah demikian kuat membudaya di dalam masyarakat. Tanpa upaya yang kuat, salah satunya penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan, budaya korupsi sulit dihilangkan.

"Kerusakan terbesar di Indonesia bukan terjadi di alam atau lingkungannya. Melainkan, manusia-manusianya. Dimana, telah dirusak oleh budaya korupsi. Budaya ini menjadi racun yang merusak dan jika dibiarkan lambat laun Indonesia akan mati," ujar Dharma Kesuma, dosen filsafat dari Universitas Pendidikan Indonesia dalam Seminar Pendidikan Antikorupsi di Pusat Kegiatan Mahasiswa UPI, Rabu (9/12/09).

Lebih lanjut, Dharma yang juga penulis buku Pendidikan Antikorupsi mengatakan, munculnya korupsi dipicu pula dari budaya mengejar nafsu dan konsumtifisme. "Bahayanya, korupsi ini kadang tidak lagi disadari pelakunya. Seperti halnya orang yang jarang mandi, karena sudah terbiasa, ia tidak lagi menyadari jika badannya bau," ucapnya sambil disambut tawa peserta.

Salah satu cara tepat guna melawan budaya korupsi ini, ucapnya, adalah lewat pendidikan antikorupsi. Sayangnya, ia berpandangan, pendidikan yang lebih menekankan aspek akhlak dan moral ini belum terbangun dengan baik di sekolah.

Cecep Darmawan, dosen Ilmu Politik Pascasarjana UPI, sependapat jika pendidikan memegang peranan penting dalam upaya pencegahan korupsi. Namun, menurutnya, pendidikan ini tidak perlu berbentuk secara khusus. Melainkan terintegrasi di dalam pelajaran yang sudah ada.

"Yang terpenting semua mata pelajaran bermuatan nilai-nilai antikorupsi, yaitu sembilan nilai, yang telah dibuat KPK. Nilai-nilai antara lain kejujuran, adil, berani, hidup sederhana, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini sebenarnya ada di masyarakat sejak zaman dahulu, namun mulai punah," tutur Direktur Kemahasiswaan UPI ini.

Ironisnya, Sekretaris Jendral Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Iwan Hermawan mengatakan, dunia pendidikan nyatanya juga tidak lepas dari cengkeraman perilaku korupsi. Perilaku ini antara lain berupa penggelapan dana masyarakat dan penganggaran APBS (anggaran pendapatan belanja sekolah) fiktif.

"Sebetulnya, ini (korupsi di sekolah) bisa diberantas jika guru dan dosen mau bersikap kritis dan melaporkan jika terjadi temuan korupsi. Sebagai guru PNS, kita juga punya kewajiban melaporkan jika melihat hal yang bisa merugikan keuangan negara. Jangan takut, ini dilindungi aturan," ucap guru SMAN 9 Kota Bandung ini. ***

Sumber: Kompas

Melawan Korupsi Lewat "Mudagakorup"

2010-06-24T22:05:00.000+07:00

Gerakan antikorupsi untuk anak-anak muda tidak bisa lagi bersifat "hit and run" seperti acara-acara pergelaran musik atau demonstrasi di jalan. Gerakan antikorupsi harus berkelanjutan, yakni bersifat sustainable dan menggunakan cara-cara khas anak muda.

Hal itu disampaikan Deputi Rektor Universitas Paramadina Wijayanto dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (24/6/2010), terkait peluncuran gerakan kampanye antikorupsi melalui situs-situs jaringan berupa blog, Twitter, dan Facebook, yang diberi nama "Mudagakorup" oleh Komunitas Youth Laboratory Indonesia. Bekerja sama dengan Youth Laboratory Indonesia, Universitas Paramadina merekrut 30 anak muda di Jakarta yang dipilih berdasarkan kemampuan mereka membuat perubahan melalui jejaring sosial di lingkungan masing-masing.

"Ini diharapkan sebagai sebuah konsep baru gerakan sosial yang akan memberikan warna baru dalam perjuangan melawan korupsi di negeri ini, mendukung gerakan-gerakan yang sudah ada sebelumnya," ujar Wijayanto.

Di antara anak-anak muda tersebut, kata Wijayanto, ada yang bekerja sebagai presenter radio, ketua badan eksekutif mahasiswa, dan ketua OSIS. Sebelumnya, mereka sudah menerima pembekalan dan motivasi dari pihak Universitas Paramadina mengenai program antikorupsi ini. ***

Sumber: Kompas

Manfaatkan Teknologi untuk Pendidikan

2010-06-19T22:11:00.000+07:00

BEBERAPA pekan terakhir,Indonesia geger dengan skandal video porno.Ini adalah salah satu dampak negatif dari teknologi. Namun,sisi positif teknologi sesungguhnya masih banyak sekali.

Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi untuk pendidikan. Namun, belum banyak masyarakat Indonesia yang mempergunakan teknologi, khususnya internet sebagai alat yang memudahkan proses belajar mengajar.Padahal,pada saat ini peserta didik tidak cukup hanya mengandalkan informasi yang diberikan pengajar, tapi harus mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari luar pendidikan resmi.

Director Laureate International Universities Network Gordon Lewis menjelaskan, sekarang merupakan waktu yang tepat bagi lembaga pendidikan di Indonesia untuk memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar. ”Kalau tidak membiasakan dari sekarang, pada masa mendatang pendidikan Indonesia bias semakin tertinggal,”jelas Lewis.

Di banyak negara,penggunaan teknologi seperti internet ataupun Facebook dalam proses belajar mengajar sudah kerap dilakukan. Bahkan, sejumlah guru di luar negeri sengaja memberikan tugas kepada peserta didik untuk berkenalan dengan pelajar dari negara lain. Hal itu dimaksudkan untuk membiasakan peserta didik berdialog dengan pelajar lain yang tidak dikenal.

Di sisi lain, tugas tersebut juga memungkinkan peserta didik untuk mencari informasi mengenai budaya dan pengetahuan di negara lain.Hal ini tentunya akan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan jaringan. Sebuah hal yang sulit dilakukan, jika lembaga pendidikan tidak mulai memanfaatkan teknologi untuk proses belajar mengajar. ”Hal sama juga bisa dilakukan pendidik,”tutur Lewis.

Dengan mempergunakan teknologi, tatap muka antara pendidik dan peserta didik bisa berkurang. Persentasenya bisa 25% dengan telekonferensi dan sisanya tatap muka secara langsung, atau 50% telekonferensi, sisanya tatap muka.Telekonferensi bisa dilakukan dengan mempergunakan jaringan yang sudah ada, seperti Yahoo Messenger ataupun Facebook. Sumber daya teknologi yang mungkin berguna dalam proses belajar mengajar antara lain,komputer, laptop,netbook.Kemudian lembaga pendidikan juga perlu berinvestasi pada jaringan internet.

Dengan berinvestasi pada alat,maka akan membuat pengusaha terus memperbaharuinya. Seiring dengan itu, Marketing Director Inti Education Group Kenny Dewi Juwita mengaku, bila ingin proses belajar mengajar yang dilakukan menjadi efektif, maka harus meningkatkan kualitas hubungan peserta didik dan pendidik. Semuanya dapat dibuat menarik bila guru ingin efektif dalam mengajar bidang studi apa pun.

Semuanya dapat dibuat menarik dan menyenangkan apabila pendidik telah mengetahui bagaimana menciptakan hubungan saling menghargai dan saling mengerti dengan siswanya.Untuk itu, pendidik sepertinya perlu mulai mencoba pendekatan interaktif yang dapat membantu peserta didik mulai meningkatkan motivasi belajar siswanya.Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi. Misalkan saja pada internet.Teknologi internet menunjang peserta didik yang mengalami keterbatasan ruang dan waktu untuk tetap dapat menikmati pendidikan.

Metode talkdan chalk dapat dimodifikasi dalam bentuk komunikasi melalui e-mail,mailing list,dan chatting.Melalui mailing list,pakar akan berdiskusi bersama anggota mailing list. Metode ini mampu menghilangkan jarak antara pendidik dan peserta didik. Suasana yang hangat dan nonformal pada mailing list ternyata menjadi cara pembelajaran yang efektif. Sebenarnya memanfaatkan teknologi dalam pengajaran bukanlah hal baru.

Namun,beberapa pendidik masih belum terbiasa dengan teknologi tersebut.Termasuk penggunaan komputer dan internet sebagai salah satu wacana pencarian bahan mengajar. Sementara, peserta didik yang diajarkan sudah sangat terbiasa dan nyaman dalam menggunakan segala jenis teknologi tersebut. Karena itulah,menurut Kenny, semua pihak harus mendorong pendidik untuk mau belajar teknologi yang sekarang berkembang. Jika tidak, bukan mustahil pendidik akan dianggap setengah mata.

Tidak menutup kemungkinan semua bahan belajar yang akan diajarkan kepada peserta didik sudah terlebih dahulu dikuasai. ”Peserta didik bisa mengunduh bahan pelajaran yang banyak tersedia di internet,”tuturnya. Sementara pegiat teknologi informatika (TI),Bonatua BV Napitu, menambahkan, dalam menggunakan teknologi, lembaga pendidikan semestinya juga harus mempertimbangkan apakah hal itu akan membuat peserta didik terbantu dan termotivasi.

”Kalau hal itu benar- benar terjadi, maka lembaga pendidikan harus segera mempergunakan teknologi dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya,” katanya. Bonatua menjelaskan, teknologi yang dimaksud tidak selalu mahal. Lembaga pendidikan bisa saja membuat jaringan internal pada komputer yang ada. Kemudian, pengajar atau peserta didik membuat sebuah isu yang terkait dengan pelajaran.Dari situ,pengajar bisa mengetahui peserta didik mana saja yang aktif dalam menanggapi isu tersebut. ***

Sumber: seputar-indonesia

Pendidikan dan Kebangkitan

2010-06-18T22:37:00.000+07:00

Oleh Falik Rusdayanto (Direktur The Golden Institute, alumnus Chulalongkorn University Thailand)

Setiap bulan Mei, ada dua momen penting yang patut dijadikan bahan perenungan dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Kedua momen itu yakni Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei dan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) pada 20 Mei. Dua hal itu, yakni pendidikan dan kebangkitan, ternyata memiliki kaitan erat. Pendidikan yang baik dan berkualitas akan mengantarkan pada kebangkitan kita sebagai sebuah bangsa.

Mari kita coba memotret pendidikan kita sekaligus melakukan refleksi terhadap kebangkitan yang hendak diraih bangsa ini. Jika kita mau jujur, prestasi pendidikan Indonesia masih berada di alam keterpurukan. UNESCO (2007) mengeluarkan laporan education development index (EDI) yang menempatkan EDI Indonesia pada posisi ke-62 dari 129 negara. Bandingkan dengan Malaysia yang berada di urutan ke-56.

EDI dinilai dari berbagai indikator. Di antaranya partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi menurut gender, dan angka bertahan hingga kelas lima sekolah dasar. The World Economic Forum Swedia (2000) melaporkan, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yakni hanya di posisi ke-37 dari 57 negara. Survei dari lembaga yang sama juga mencatat posisi Indonesia yang hanya berpredikat sebagai follower teknologi dan bukan sebagai pemimpin dari 53 negara yang disurvei.

Terlepas dari tujuan mulianya, prestasi pendidikan Indonesia pun tak kunjung membaik. Pencapaian prestasi di bidang studi fisika dan matematika siswa Indonesia dalam timbangan dunia internasional terbilang rendah.

Menurut Trends in Mathematic and Science Study (2004), siswa Indonesia hanya berada di peringkat ke-35 (matematika) dan peringkat ke-37 (sains) dari 44 negara. Laporan International Association for the Evaluation of Educational Achievement menunjukkan bahwa keterampilan membaca siswa kelas IV SD di Indonesia berada pada peringkat terendah di antara negara-negara tetangga, yakni Hong Kong 75,5; Singapura 74,0; Thailand 65,1; Malaysia 52,6; dan Indonesia 51,7.

Anak-anak Indonesia hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan sulit menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Mungkin karena selama ini mereka lebih banyak bersifat menghafal (bukan memahami) akibat bentuk-bentuk soal pilihan ganda yang sangat lazim digunakan di Indonesia. Kelayakan mengajar guru di berbagai satuan pendidikan pun tak kalah memprihatinkan. Untuk SD negeri 21,07%; SD swasta 28,94; SMP negeri 54,12%; SMP swasta 60,99%; SMA negeri 65,29% dan SMA swasta 64,73%; SMK negeri 55,49% dan SMK swasta 58,26%.

Belum lagi, problem-problem sosial yang sering terjadi di kalangan peserta didik seperti tawuran, narkoba, seks bebas, dan berbagai bentuk kenakalan remaja lainnya telah turut mempertebal "mendung kelabu" yang menaungi dunia pendidikan di Tanah Air. Pertanyaannya, mengapa pendidikan kita terkesan jeblok di tataran dunia dan terseok-seok dalam membentengi moralitas generasi muda?

Apabila ditinjau pada tataran ideologis (prinsip) dan tataran teknis (praktis), akar masalah pendidikan di Indonesia dapat dirangkum dalam dua masalah. Pertama, soal paradigma pendidikan. Kedua, soal praktik di lapangan. Persoalan pertama berupa disorientasi paradigma pendidikan yang mendasari keseluruhan penyelenggaraan sistem pendidikan. Persoalan kedua berupa masalah-masalah cabang seperti keterbatasan sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya prestasi siswa, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, mahalnya biaya pendidikan, serta rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan.

Jika ditinjau dari definisi menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Karena itu, apa yang terjadi saat ini masih jauh panggang dari api.

Sistem pendidikan kita ternyata belum berhasil dalam mencetak manusia yang "saleh" yang sekaligus mampu menjawab tantangan perkembangan dunia melalui penguasaan sains dan teknologi.

Perangkap Utang

Gagah rasanya menyebut bahwa kini negeri ini telah memasuki hitungan 102 tahun kebangkitan nasional. Tanggal 20 Mei, lebih dari seratus tahun yang lalu, sebuah seruan kebangkitan berhasil dikumandangkan. Berdirinya organisasi Budi Utomo, yang merupakan organisasi kepemudaan, berhasil menebar semangat kebangkitan para pemuda negeri ini untuk bangkit berjuang melawan penjajahan. Kini, setelah 102 tahun usia kebangkitan negeri ini dan hampir 65 tahun negeri ini menyandang status merdeka, sudahkah kebangkitan dan kemerdekaan tersebut betul-betul ada dalam genggaman tangan kita?

Jika kita coba cermati, kebangkitan dan kemerdekaan yang telah kita miliki selama ini ternyata bukanlah kebangkitan dan kemerdekaan secara penuh. Lihat saja, negara kita dengan utang yang menumpuk. Jika zaman dulu Indonesia dipaksa menjual hasil buminya hanya kepada VOC, kini penjajahannya sudah berbentuk modern yang dibuat melalui penciptaan berbagai ketergantungan ekonomi, intervensi politik, dan penetrasi budaya dari negara-negara maju.

Perangkap utang luar negeri, investasi, dan perdagangan yang tidak adil adalah mekanisme penciptaan ketergantungan bagi negara-negara dunia ketiga (termasuk Indonesia). Kondisi ini menyebabkan peralihan surplus dari negara-negara dunia ketiga tersebut ke negara dunia maju sehingga kemiskinan di negara-negara dunia ketiga makin besar. Indonesia adalah contoh nyata. Intervensi politik dari negara maju melalui pemaksaan pelaksanaan liberalisasi dan privatisasi adalah bukti nyata bahwa hingga hari ini, negara-negara dunia ketiga masih dijajah oleh negara maju.

Untuk itu, lahirnya generasi yang tangguh, cerdas, serta memiliki mental kemandirian sangat tinggi ditunggu kehadirannya dalam mewujudkan kebangkitan bagi negeri ini. Generasi seperti ini hanya bisa dilahirkan dari sebuah sistem pendidikan yang tangguh pula. Sistem pendidikan yang tangguh ialah yang secara utuh mencetak generasi bermental baja, siap menghadapi berbagai tantangan, siap menjadi yang terdepan, tak lagi puas hanya menjadi pengikut (follower).

Melalui momen Hardiknas dan Harkitnas, mari kita ingatkan seluruh komponen bangsa akan pentingnya pendidikan berkarakter, pendidikan berkualitas (kurikulum, sarana-prasarana, dan guru berkualitas) dalam mewujudkan kebangkitan negeri ini. ***

Sumber: Suara Karya

2014, Anggaran Pendidikan Rp 330 Triliun

2010-06-18T18:07:00.000+07:00

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengungkapkan, anggaran pendidikan diprediksi akan terus naik dan diperkirakan pada 2014 akan mencapai angka Rp 330 triliun. Mendiknas mengungkapkan hal itu dalam presentasinya pada rapat dengar pendapat antara pemerintah dan DPR di ruang rapat Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/6/2010) malam. Rapat yang dipimpin oleh Rully Anwar dari Fraksi Partai Golkar itu membahas optimalisasi anggaran fungsi pendidikan melalui rencana strategis pembangunan pendidikan nasional.

Nuh mengatakan, optimalisasi anggaran pendidikan akan berdampak positif untuk memajukan pendidikan bangsa. Hanya, ada beberapa fixed cost yang tidak bisa diturunkan dan akan sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan jika harus diubah turun, seperti dana BOS SD, BOS SMP, dan beasiswa miskin siswa SD.

"Memang, anggaran pendidikan masih perlu ditata lebih baik lagi dengan tetap memerhatikan berbagai aspek dan rencana, serta target yang sudah direncanakan," ujar Mendiknas. ***

Sumber: Kompas

Menggali Model Pendidikan dalam Konteks Indonesia Kini dan Esok

2010-06-16T03:39:00.002+07:00

oleh Sulistyo, Susiawan

Pendahuluan

Sudah sering kita lihat dan dengar baik dari media elektronik maupun media cetak seperti apa Indonesia kini. Begitu banyak 'gelar' yang kita sandang seperti, negara korup, negara teroris, negara birokratis, negara ekonomi biaya tinggi, dan lain sebagainya. Singkat cerita, Indonesia kini sedang dalam titik nadir.

Mengapa itu bisa terjadi? Jika dilacak balik, salah satu penyebabnya adalah sistem dan model pendidikan yang diterapkannya. Sistem yang dimaksud adalah sentralistik, sedangkan model pendidikannya adalah pendidikan klasik. Apakah karena hal itu yang menyebabkan dilakukannya penggantian sistem dan model pendidikan menjadi desentralisasi dan teknologis? Kemudian, mengapa sistem dan model tersebut yang dipilih? Tak adakah model lain yang lebih tepat dan jitu?

Sementara itu sejak dulu hingga kini - baik sebelum dan sesudah ganti sistem dan model semakin banyak kelompok kelompok masyarakat yang mencoba menggali tak henti henti dan menciptakan terobosan terobosan baik formal, informal maupun nonformal model model pendidikan yang dianggap paling cocok bagi manusia dan negeri ini.

Untuk itu marilah kita bedah perihal tersebut di dalam diskusi ini.

Pendidikan Klasik: Pencetak Manusia Fotokopi

Model pendidikan ini merupakan model pendidikan tertua yang bertolak dari asumsi bahwa pendidikan berfungsi memelihara, mengawetkan, dan meneruskan semua warisan budaya terdahulu kepada generasi berikutnya. Dengan demikian guru tak perlu repot dan susah susah mencari dan menciptakan pengetahuan, konsep, dan nilai nilai baru, karena semuanya telah tersedia.

Model ini lebih menekankan pada isi pendidikan daripada proses atau bagaimana mengajarkannya dan menekankan perkembangan segi segi intelektual [to develop the mind (Hutchins dalam Oliva, 1992)] daripada emosional, psikomotor, dan sosial siswa. Guru bertugas memilih dan menyajikan materi ilmu yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Guru adalah juga sebagai ahli dalam bidang ilmu dan juga contoh atau model nyata dari pribadi yang ideal. Sedangkan siswa merupakan penerima pengajaran yang baik, yang sesungguhnya sebagai penerima informasi yang pasif.

Kurikulum yang dihasilkan oleh model pendidikan ini adalah Kurikulum Subjek Akademik yang digunakan di banyak negara, juga Indonesia. Kurikulum ini juga disebut separated subject curriculum karena terdiri dari mata mata pelajaran yang terpisah pisah, atau disebut pula subject centered curriculum karena berpusat pada mata pelajaran.

Kurikulum ini mencoba mengutamakan beberapa hal seperti tersebut berikut ini

1. Semua bahan telah tersedia secara logis dan sistematis (dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks), sehingga pengembang kurikulum dan guru tinggal memakainya.
2. Siswa dilatih berpikir secara sistematis dan logis yang diharapkan dapat memecahkan masalah dengan baik.
3. Kurikulum ini mudah disusun, ditambah, dikurangi, dan direorganisasi.
4. Penilaian hasil belajar dapat dilakukan secara mudah.
5. Sebagai "sandaran" bagi orang tua ketika mereka bercita cita agar anaknya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, karena organisasi kurikulumnya sama dari SD hingga PT.
6. Mudah digunakan oleh guru, yang ketika mereka berstatus sebagai siswa/mahasiswa juga berasal dari pendidikan yang menggunakan kurikulum ini.

Di lain pihak memiliki konsekwensi konsekwensi sebagai berikut:

1. Mata pelajaran yang disajikan terpisah pisah, tak berhubungan satu sama lain (fragmentaris), yang mengakibatkan siswa bingung menghadapi permasalahan di dunia nyata yang integrated tanpa memperhatikan batas batas pengetahuan. Keterpisahan tersebut bertentangan dengan dunia nyata.
2. Tidak kontekstual dengan kehidupan sosial siswa.
3. Meskipun mata pelajaran disajikan secara logis namun sering kali tidak diminati oleh siswa karena kurang memperhatikan faktor minat.
4. Kepribadian siswa dapat rusak karena lebih menekankan pafa faktor intelektual dan mengesampingkan emosional (afektif) dan psikomotor.
5. Siswa kurang berkembang kemampuan berpikirnya dan cenderung menghapal karena pertanyaan pertanyaan dan soal soal yang mereka hadapi telah mempunyai jawaban tertentu (manusia foto kopi).
6. Cenderung statis dan ketinggalan zaman.
7. Kreativitas guru tidak berkembang karena kurikulum yang digunakan sudah siap pakai.

Pendidikan Teknologis. Pencetak Cyborg

Model ini dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang menganggap bahwa kehidupan selalu berkembang dan berubah sehingga model ini mengutamakan segi segi empiris, informasi objektif yang dapat diamati dan diukur serta dihitung secara statistik. Hal hal yang bersifat kualitatif dan spiritual kurang dihargai, dan sangat menekankan peranan lingkungan yang menentukan perilaku manusia [Man totally determined by his environment' (Skinner dalam Saodih, 2000)]. Menurut model ini pula, bahwa pendidikan adalah ilmu bukan seni, pendidikan adalah cabang dari teknologi ilmiah yang salah satu ciri utamanya adalah efisiensi.

Isi pendidikan di dalam model ini dipilih oleh tim ahli bidang bidang khusus yang berupa data objektif serta keterampilan keterampilan yang mengarah kepada kemampuan vocational, Dalam penyampaian isi pendidikan media elektronik (audio visual, komputer) sangat berperanan. Bahkan dapat dikatakan bahwa peranan guru digantikan sebagian oleh media tersebut.

Model pendidikan ini salah satunya melahirkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (4) di Inggris dikenal dengan Competency Based Education and Training; di AS disebut dengan Performance Based Education (Burke, 1995) (5) yang menekankan kompetensi dan kemampuan kemampuan praktis. Materi disiplin ilmu (teori) dipelajari sejauh mendukung penguasaan kemampuan-kemampuan tersebut dan disusun terjalin di dalamnya.

Beberapa ciri dari kurikulum tersebut adalah:

1. Tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi, yang dirumuskan dalam bentuk perilaku (terinci dan dapat diamati atau diukur).
2. Metode merupakan kegiatan pembelajaran yang sering dipandang sebagai proses mereaksi terhadap perangsang perangsang yang diberikan dan apabila terjadi tanggapan yang diharapkan maka tanggapan tersebut diperkuat (prinsip behavioristik).
3. Pengajaran bersifat individual dan harus menguasai setiap tugas secara tuntas (mastery learning).
4. Evaluasi (formatif dan sumatif) dilakukan setiap saat yang biasanya berupa tes objektif.

Kurikulum ini mengutamakan:

1. Setiap siswa dapat menguasai tugas pada tingkat penguasaan/keahlian yang tinggi (95-100% keahlian) jika diberikan dengan pengajaran yang bermutu tinggi dan waktu yang cukup (tak ada istilah tidak lulus).
2. Setiap siswa diberi kesempatan pengayaan (enrichment) dan perbaikan (remedial) sehingga setiap, siswa dapat mencapai tingkat kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya meskipun dengan waktu yang berbeda-beda.
3. Berfokus pada siswa (student centered learning). Ini berarti bahwa guru dituntut memperhatikan secara individual pencapaian penguasaan materi pelajaran oleh siswa, yang kemudian hal tersebut dijadikan masukan untuk melaksanakan enrichment atau remedial.
4. Cenderung mengikuti perkembangan keilmuan dan keterampilan yang paling baru yang ada di masyarakat (dunia kerja) dan segera diterapkan di dalam pengajaran (upaya ini dilakukan agar tak terjadi gap antara pendidikan dengan dunia kerja).

Konsekwensi konsekwensi Kurikulum Berbasis Kompetensi ini adalah:

1. Tidak bisa digunakan untuk mengajarkan bahan ajar yang kompleks atau membutuhkan penguasaan tingkat tinggi (analisis, sintesis, dan evaluasi), juga yang bersifat afektif.
2. Tidak bisa digunakan untuk mengaijarkan bahan ajar yang bermuatan kreativitas.
3. Tidak mengakomodir ungkapan diri (self expression) siswa,
4. Menghilangkan pewujudan diri (depersonalization).
5. Hilangnya sentuhan rasa kemanusiaan (human).
6. Siswa harus tunduk kepada segala hal yang telah digariskan oleh kurikulum [berperan sebagai passive recipient of knowledge (Lapp et al., 1975)].
7. Menolak hal hal yang tak dapat diamati secara kasat mata misaInya spiritualitas .

Pendidikan Holistik: Penumbuh Spiritualitas

Pendidikan harus dipahami sebagai seni untuk penumbuhan dimensi moral, emosional, fisikal, psikologikal serta spiritual dalarn perkembangan anak. Setiap anak tidak sekedar hanya pekerja di masa depan; kecerdasan dan kemampuannya jauh lebih kompleks daripada angka angka nilai dan tes tes yang telah distandarisasikan. Demikian prinsip dari pendidikan holistik.

Pendidikan holistik beranggapan dasar bahwa setiap pribadi akan menemukan identitas, makna, dan tujuan hidupnya melalui hubungan dengan komunitas, dunia alamiah, dan nilai nilai spiritual seperti keharuan dan perdamaian/kerukunan. Yang bukannya dikemas di dalam sebuah kurikulum dan pengajaran akademis yang kaku melainkan melalui hubungan langsung dengan lingkungan [Help the person feel part of the wholeness of universe, and learning will naturally be enchanted and inviting (Montessori)].

Pendidikan holistik sangat menekankan pada kolaborasi daripada kompetisi sehingga siswa merasakan hubungan manusiawi di antara mereka. Melalui pengalaman kehidupan nyata, peristiwa peristiwa langsung yang diperoleh dari pengetahuan kehidupan, guru dapat menyalakan/menghidupkan cinta akan pembelajaran. Dengan mendorong refleksi dan bersoal-jawab daripada mengingat secara pasif tentang fakta fakta, guru dapat menjaga "kobaran kecerdasan sang siswa" tetap hidup. Ini jauh lebih bermanfaat dibanding keterampilan pernecahan masalah yang bersifat abstrak. Dengan menghargai keragaman dan menolak label bagi anak seperti hiperaktif, gangguan belajar, guru dapat menarik keluar bakat bakat unik yang ada di dalam diri jiwa setiap anak.

Guru holistik percaya bahwa manusia adalah kesatuan eksistensial yang tercipta dari begitu banyak lapisan makna sebagai makhluk biologikal, makhluk ekologikal, makhluk berdimensi psikologikal dan emosional yang hidup di dalarn lingkungan ideologikal, sosial dan budaya serta memiliki inti spiritualitas. Manusia adalah makhluk hidup yang kompleks karena interaksinya dengan semua keragaman makna. Sehingga pendidikan berkewajiban memelihara pengembangan keseluruhan dan keutuhan manusia tersebut.

Pendidikan haruslah menciptakan sebuah komunitas pembelajaran yang dapat merangsang pertumbuhan kreativitas pribadi, dan keingintahuan dengan cara berhubungan dengan dunia. Dengan demikian mereka (siswa) dapat menjadi pribadi pribadi yang penuh rasa ingin tahu yang dapat belajar apapun yang mereka butuh ketahui dalam setiap konteks baru.

Model pendidikan holistik ini melahirkan Kurikulum Holistik yang memiliki ciri ciri:

1. Spiritualitas adalah jantung dari setiap proses dan praktek pembelajaran.
2. Pembelajaran diarahkan agar siswa menyadari akan keunikan dirinya dengan segala potensinya. Mereka harus diajak untuk berhubungan dengan dirinya yang paling dalarn (inner self, sehingga memahami eksistensi, otoritas, tapi sekaligus bergantung sepenuhnya kepada pencipta Nya.
3. Pembelajaran tidak hanya mengembangkan cara berpikir analitis/linier tapi juga intuitif.
4. Pembelajaran berkewajiban menumbuhkembangkan potensi kecerdasan ganda (multiple intelligences).
5. Pembelajaran berkewajiban menyadarkan siswa akan keterkaitannya dengan komunitasnya sehingga mereka tak boleh mengabaikan tradisi, budaya, kerjasama, hubungan manusiawi, serta pemenuhan kebutuhan yang tepat guna (jawa: nrimo ing pandum; anti konsumerisme).
6. Pembelajaran berkewajiban mengajak siswa untuk menyadari hubungannya dengan bumi dan "masyarakat" non manusia seperti hewan, tumbuhan, dan benda benda tak bernyawa (air, udara, tanah) sehingga mereka memiliki kesadaran ekologis.
7. Kurikulum berkewajiban memperhatikan hubungan antara berbagai pokok bahasan dalam tingkatan transdisipliner8, sehingga hal itu akan lebih memberi makna kepada siswa.
8. Pembelajaran berkewajiban menghantarkan siswa untuk menyeimbangkan antara belajar individual dengan kelompok (kooperatif, kolaboratif, antara isi dengan proses, antara pengetahuan dengan imajinasi, antara rasional dengan intuisi, antara kuantitatif dengan kualitatif.
9. Pembelajaran adalah sesuatu yang tumbuh, menemukan, dan memperluas cakrawala.
10. Pembelajaran adalah sebuah proses kreatif dan artistik.

Kesepuluh ciri tersebut sekaligus menjadi keunggulan dari Kurikulum Holistik. Dengan memperhatikan secara lebih seksama, jelas kurikulum ini sangat dibutuhkan bagi Indonesia yang sedang mengalami kemerosotan moral, ekologikal, serta spiritual.

Seni Holistik: Penggalian Metodologi Pembelajaran Holistilk

Lalu bagaimanakah keunggulan keunggulan itu dapat diimplementasikan di lapangan? Pengalaman panjang sejak tahun 1981 hingga sekarang yang kami peroleh semakin meyakinkan kami bahwa seni/kesenian mampu menjadi media pembelajaran holistik. Pada forum ini kami mengajak anda semua untuk menggali metodologi pembelajaran holistik yang kami sebut dengan "Seni Holistik' dalam pendidikan anak yang telah diujicobakan di berbagai kota dan pedesaan Indonesia serta Toronto Canada.

1. Disajikan pada diskusi tentang pendidilkan holistik di Rumah Belajar Semi Palar Bandung, Sabtu, 28 Januari 2006
2. Konseptor dan aktivis SekolahSejati Jaringan Riset dan Aksi Pendidikan Holistik Indonesia
3. a human being whose body has been taken over in whole or in part by electromechanical devices; "a cyborg is a cybernetic organism" (http://www.hyperdictionary.com/search.aspx?define=cyborg)
4. Istilah kompetensi menurut Pusposutardjo (Prabawadan Ariatmi, 2002) adalah hak seseorang untuk melaksanakan suatu karya atas dasar pengakuan masyarakat terhadap kemampuan dan kepatutannya secara keilmuwan, keterampilan, cara menyikapi pekerjaan, dan cara bermasyarakat dengan profesi yang bersangkutan"; A competency is simply statement of learning outcomes for a skill or a body of knowledge. When students demonstrate a "competency", they are demonstrating their ability to do something. They are showing the outcome of the learning process. (httpllwww.cpcs.umb.edulsupport/studentsupportlnew_studentlcompetency_education.htm)
5. Kurikulum ini dikenal sejak 1820 ketika muncul gagasan bahwa pendidikan hendaknya terkait dengan dunia kerja dan bisnis yang memiliki spesifikasi hasil dari bentuk tujuan tingkah laku.
6. Ini salah satu konsekwensi dari sebuah model kurikulum yang landasan psikologinya adalah behavioristik. [Behavioral psychology ignores the inner of the person and is only concerned with environment and behaviour (Miller, 1996)]
7. Spirituality is not a set of beliefs, rituals, dognias, symbolic meaning, or church affilialion. Spirituality is an individual, natural, direct experience, of what which is sacred, of that which is transcending, of the ultimate foundation which is the essence of all that exists ...Spirituality, as the essential nature of the human being, it's the foundation of all genuine education (Nava, 2001).
8. Transdisciplinary is not the interdisciplinarity; the latter is a perspective that attempts to integrate knowledge according to the logic of mechanistic science. … It is not true integration of knowledge, since all that is not science is ignored. … Transdisciplinarity is the global integration of knowledge, the need for which lies in the complexity of the moral, environmenta, and scientific dilemmas we are currently facing (Nava, 2001) ***

Sumber: semipalar.net

Pembentukan Karakter lewat Olahraga

2010-06-16T00:21:00.000+07:00

Oleh Mudjito AK (Direktur Pembinaan TK-SD Kementerian Pendidikan Nasional)

Keprihatinan terhadap fenomena degradasi moral dan karakter bangsa makin terasa akut dari masa ke masa. Di kalangan masyarakat makin mewabah patologi sosial dan penyalahartian praktik kehidupan demokrasi dengan kebebasan tanpa aturan. Selain itu juga ada perkembangan sentimen kedaerahan dan kesukubangsaan yang makin melunturkan semangat nasionalisme, maraknya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, terhadinya degradasi lingkungan, radikalisme atas nama puritanisme dan otensitas agama.

Banyak kalangan berpandangan bahwa problem multidimensional ini harus dipikul oleh institusi pendidikan. Berbeda dengan peran pendidikan di negara-negara maju yang lebih terbatas pada transfer ilmu pengetahuan, pendidikan di Indonesia memikul beban ganda. Beban ganda itu ialah tidak saja transformasi pengetahuan, tetapi ditambah lagi dengan enkulturasi berbagai bidang kehidupan, termasuk pembentukan karakter dan kepribadian dalam kerangka nation and character building.

Sayangnya, meski secara konseptual pokok pikiran ini relatif lebih mudah dirumuskan, tetapi praktiknya sungguh rumit. Anatominya meliputi horizon yang amat luas: ada perilaku moral, nilai moral, karakter, emosi, logika moral, dan penggalian identitas. Moral karakter berhubungan erat dengan perilaku dan nilai-nilai yang dapat didefinisikan sebagai sikap yang konsisten untuk merespons situasi melalui ciri-ciri seperti kebaikan hati, kejujuran, sportivitas, tanggung jawab, dan penghargaan kepada orang lain (Lickona, 1997).

Bagaimana membudayakan perilaku dan nilai-nilai tersebut? Dalam tulisan ini dideskripsikan bahwa melalui pendidikan olahraga, yang selama ini banyak dipandang sebelah mata, ternyata banyak nilai perilaku yang secara riil dapat diwujudkan apabila direncanakan secara sistematis.

Nilai Dasar

Dalam kehidupan sehari-hari olahraga sering disikapi sebagai media hiburan, pengisi waktu luang, senam, rekreasi, kegiatan sosialisasi, dan meningkatkan derajat kesehatan. Secara fisik olahraga memang terbukti dapat mengurangi risiko terserang penyakit, meningkatkan kebugaran, memperkuat tulang, mengatur berat badan, dan mengembangkan keterampilan. Sayangnya, nilai-nilai yang lebih penting dalam konteks pendidikan dan psikologi, yaitu pembentukan karakter dan kepribadian, masih kurang disadari.

Kepribadian, sosialisasi, dan pendidikan kesehatan, serta kewarganegaraan hakikatnya adalah agenda penting dalam proses pendidikan. Sebagaimana pentingnya membaca, menulis, dan berhitung, saat ini perlu ditambahkan lagi dengan respect and responsibility. Mengapa? Sebab, sesungguhnya dalam perspektif sejarah sudah sejak lama pendidikan jasmani dan olahraga dijadikan andalan sebagai wahana yang efektif untuk pembentukan watak, karakter, dan kepribadian. Bahkan pembentukan sifat kepemimpinan seseorang dapat dicapai melalui media ini.

Dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, orang tua mengharapkan generasi baru memahami norma salah-benar, kearifan dalam hidup bermasyarakat, memiliki sikap sportif, disiplin, serta taat asas dalam tata pergaulan. Hidup bersama melalui aktivitas olahraga bagi anak-anak dapat memberi pelajaran bahwa permainan dengan tata aturan tertentu dapat menguntungkan semua pihak dan mencegah konflik perbedaan pandangan. Anak-anak juga dapat belajar bersosialisasi melalui permainan-permainan, yang sayangnya fasilitas seperti ini nyaris luput dari perhatian layanan publik. Padahal melalui aktivitas seperti ini, mereka yang memiliki minat sejenis dapat berbagi pengalaman dalam common ground yang dapat ditransformasikan melalui komunikasi dan interaksi yang kohesif.

Peran olahraga kian penting dan strategis dalam konteks pengembangan kualitas SDM yang sehat, mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki sifat kompetitif yang tinggi. Selain itu juga penting dalam pengembangan identitas, nasionalisme, dan kemandirian bangsa. Olahraga yang dikelola secara professional akan mampu mengangkat martabat bangsa dalam percaturan internasional.

Sejarah telah mencatat bahwa olahraga dapat menjadi media pendidikan atau menjadi ikon bisnis dan industri yang prospektif. Olahraga secara potensial dan aktual dapat menjadi rujukan yang efektif bagi pembentukan watak kepribadian dan karakter masyarakat.

Fair Play

Olahraga dengan segala aspek dan dimensinya, lebih-lebih yang mengandung unsur pertandingan dan kompetisi, harus disertai dengan sikap dan perilaku berdasarkan kesadaran moral. Implementasi pertandingan tidak terbatas pada ketentuan yang tersurat, tetapi juga kesanggupan mental menggunakan akal sehat. Kepatutan tindakan itu bersumber dari hati nurani yang disebut dengan istilah fair play.

Dalam dua tahun terakhir, model kompetisi yang dijiwai fair play telah diimplementasikan pada kompetisi nasional dalam forum Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional (O2SN) dan forum internasional, yaitu ASEAN Primary School Sport Olympiade (APSSO). Hasilnya sungguh menggembirakan karena penerapan tersebut berimplikasi pada perilaku peserta kompetisi yang lebih mencerminkan jiwa sportivitas, kejujuran, persahabatan, rasa hormat, dan tanggung jawab dengan segala dimensinya.

Dalam kode fair play terkandung makna bahwa setiap penyelenggaraan olahraga harus dijiwai oleh semangat kejujuran dan tunduk pada tata aturan, baik yang tersurat maupun tersirat. Setiap pertandingan harus menjunjung tinggi sportivitas, menghormati keputusan wasit/juri, serta menghargai lawan, baik saat bertanding maupun di luar arena pertandingan.

Kemenangan dalam suatu pertandingan, meski penting, tetapi ada yang lebih penting lagi, yaitu menampilkan keterampilan terbaik dengan semangat persahabatan. Lawan bertanding sejatinya adalah juga kawan bermain.

Tidaklah diragukan bahwa pendidikan olahraga adalah wahana yang sangat ampuh bagi persemaian karakter dan kepribadian anak bangsa apabila dikembangkan secara sistematis. Olahraga mengandung dimensi nilai dan perilaku positif yang multidimensional.

Pertama, sikap sportif, kejujuran, menghargai teman dan saling mendukung, membantu dan penuh semangat kompetitif. Kedua, sikap kerja sama, team work, saling percaya, berbagi, saling ketergantungan, dan kecakapan membuat keputusan bertindak. Ketiga, sikap dan watak yang senantiasa optimistis, antusias, partisipasif, gembira, dan humoris. Keempat, pengembangan individu yang kreatif, penuh inisiatif, kepemimpinan, determinasi, kerja keras, kepercayaan diri, kebebasan bertindak, dan kepuasan diri.

Keunggulan pendidikan olahraga dalam pembentukan karakter terletak pada konkretisasi nilai-nilai ke dalam perilaku. Itu suatu ciri yang tidak mudah dilakukan pada substansi yang lain dalam kurikulum dan pembelajaran yang cenderung teorestik, abstrak, dan verbalistik. Mari kita budayakan pendidikan karakter melalui aktivitas olahraga di kalangan siswa secara sistematis. ***

Sumber: Suara Karya

Pembukaan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 2010

2010-06-15T11:44:00.000+07:00

Kementerian Pendidikan Nasional akan menyelenggarakan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), pada 14-19 Juni 2010 di Surabaya, Jawa Timur. Festival dan lomba ini akan diikuti siswa siswi tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB seluruh Indonesia.

Pembukaan akan dilangsungkan Selasa (15/06) di Gedung Jawa Timur Expo, Surabaya. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan dan Menengah Suyanto akan membuka acara ini.

Kegiatan ini bertujuan untuk membina dan meningkatkan kreativitas siswa dalam bidang seni dan sastra. Tujuan lainnya adalah untuk menanamkan dan membina apresiasi seni dan sastra, khususnya terhadap nilai-nilai tradisi yang berakar pada budaya bangsa, di samping sebagai sarana promosi potensi siswa kepada dunia industri pariwisata.

Festival menyediakan wahana kompetensi putra-putri terbaik Indonesia dalam mengembangkan minat dan talenta yang dimiliki khususnya di bidang seni. Kegiatan ini juga mengasah kepekaan siswa dalam menghargai seni dan karya orang lain.

Secara keseluruhan jumlah peserta dan tenaga pendukung yang mengikuti Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 2010 di Surabaya sebanyak 3.353 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.139 siswa adalah siswa SMP, SMA, dan SMK berprestasi dari sekolah negeri maupun swasta yang menjadi peserta festival. Dan 1.056 lainnya merupakan peserta lomba dari SLB, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. ***

Pelatihan Pendidikan Karakter untuk Seribu Orang Pelopor

2010-06-12T10:31:00.000+07:00

Diah Harianti, Kepala Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional menerangkan,untuk menjalankan pendidikan karakter dan budaya bangsa, akan dilaksanakan pelatihan bagi 1.000 orang. Mereka diharapkan menjadi pelopor yang bisa mendiseminasikan ide-ide tentang karakter ini ke seluruh Tanah Air.

"Selain itu, tahun ini kami juga akan melakukan uji coba kepada 125 sekolah," ujarnya, seusai pembukaan Workshop dengan tema "Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa" tahap pertama, Kamis (10/06), di Gedung C, Lantai 3, kantor Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta. Tingkatannya dari mulai sekolah untuk pendidikan anak usia dini, hingga SMS/SMK di seluruh Indonesia. "Uji coba ini kita gunakan sebagai contoh."

Workshop rencananya akan diselenggarakan lima tahap. Tahap pertama untuk SD pada 10-12 Juni, tahap II untuk SMP pada pekan keempat Juni, tahap III untuk PAUD pada Juli, untuk SMA dan SMK pada Agustus 2010, bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Peserta berasal dari sekolah di DKI Jakarta. "Kalau di DKI saja belum beres, saya kira nanti tidak bisa dijadikan contoh," katanya.

Murliati, Kepala SDN Bendungan Hilir 12 menyambut baik workshop ini, karena pembangunan karakter atau pembangunan pendidikan sangat penting dimiliki semua guru, yang kemudian akan diimbaskan ke peserta didik. ***

Sumber: Kemdiknas

Workshop untuk Dorong Implementasi Pendidikan Karakter

2010-06-12T10:28:00.000+07:00

Workshop dengan tema "Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa" tahap pertama telah dibuka. Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional menyelenggarakan kegiatan ini sebagai rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional 2010.

"Tujuan Workshop ini untuk mengimplementasikan konsep-konsep tentang pendidikan karakter bangsa", kata Diah Harianti, Kepala Pusat Kurikulum setelah membuka workshop untuk tingkat sekolah dasar (SD) tersebut, hari ini (10/06), di Gedung C, Lantai 3, kantor Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta.

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan program-program pendidikan karakter dan budaya bangsa, yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah. "Karena kami ingin semua pengembangan yang dilakukan tak lepas dari kurikulum, dan perencanaannya serta pelaksanaannya di sekolah nanti harus sudah jadi satu antara pengembangan kurikulum yang dilakukan maupun dengan pendidikan karakter bangsa," kata Diah menerangkan.

Pendidikan karakter dan budaya bangsa rencananya akan selesai diterapkan di seluruh sekolah pada 2014. Diah menilai target ini sangat berat. Karena itu, pihaknya akan mendahulukan kegiatan yang bisa dikerjakan terlebih dulu seperti budaya bersih, baik bersih diri maupun menciptakan lingkungan yang nyaman. "Setelah itu baru kita melangkah ke berikutnya misalnya disiplin, jujur, dan sebagainya," ucap Diah. ***

Sumber: Kemdiknas

RSBI Perlu Dibatasi Berdasarkan Kemampuan

2010-06-12T10:24:00.000+07:00

Pemerintah kabupaten/kota perlu membatasi berdirinya rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) pada sekolah-sekolah negeri. Pembatasan itu dilakukan untuk menyesuaikannya kemampuan anggaran suatu daerah sebagai operator RSBI.

"Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan suatu kabupaten/kota minimal mempunyai satu RSBI, namun keberadaan sekolah ini perlu dibatasi dengan memperhitungkan kemampuan daerah," kata Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Temanggung Milono di Temanggung, Kamis (10/6/2010).

Milono mengatakan, di Kabupaten Temanggung saat ini terdapat lima sekolah berstatus RSBI, yakni tahap I SMPN 2, SMAN 1, dan SMKN 1 Temanggung mulai tahun 2006 dan tahap II SMPN 1 dan SMAN 2 Temanggung mulai 2009.

Menurutnya, Kabupaten Temanggung mempunyai tiga RSBI sudah cukup, karena dari segi anggaran lima RSBI itu terlalu berat. Meskipun ada dana dari pusat untuk program tersebut, pemerintah daerah harus menyiapkan dana pendampingan.

Dia menambahkan, pendapatan asli daerah Temanggung relatif kecil. Kalau ada lima RSBI berarti dana pendampingannya juga besar, padahal sekolah umum yang jumlahnya lebih banyak masih membutuhkan dana. Dan seharusnya, kata dia, ada tim yang mengevaluasi RSBI tahap I sebelum ditambah menjadi lima RSBI.

"Kalau memang hasilnya baik bisa ditambah. Namun, tiba-tiba muncul RSBI lagi sebelum ada penelitian secara cermat," katanya. ***

Sumber: Kompas

Perketat Pengawasan Pengadaan Buku

2010-06-12T10:16:00.002+07:00

Anggota Komisi X DPR RI mengingatkan Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) RI dan jajarannya agar memperketat pengawasan pengadaan buku-buku pelajaran memasuki tahun ajaran baru 2010/2011.

"Di mana-mana publik banyak diberi informasi, bahwa anggaran pendidikan naik, biaya sekolah gratis dan seterusnya, tetapi tiap tahun, terutama memasuki ajaran baru, tetap saja pengadaan buku pelajaran ini diproyekkan dengan menjadikan peserta didik sebagai obyek pengerukan keuntungan," kata anggota Komisi X DPR RI Angelina Sondakh di Jakarta, Jumat (11/6/2010).

Anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) ini berjanji akan ikut memonitor ke sejumlah kawasan, baik langsung maupun melalui jejaring partai serta LSM tertentu yang diajak bekerja sama untuk hal tersebut. "Kita berusaha untuk tidak menjadikan masalah buku-buku pelajaran di tahun ajaran baru sebagai salah satu kendala yang menghambat kenyamanan para anak didik memperoleh pelayanan pendidikan yang layak," tambah Angelina.

Apalagi, lanjut Angelina, ada indikasi momentum tahun ajaran baru seringkali dijadikan lahan mengeruk keuntungan setinggi-tingginya dengan menaikkan harga-harga buku pelajaran. Seringkali juga, ujarnya, harga melangit karena stok kurang tersedia akibat telah diborong lebih dulu oleh kelompok tertentu yang mengharapkan keuntungan berganda-ganda. ***

Sumber: Kompas

12 RSBI Diturunkan Statusnya

2010-06-10T17:10:00.000+07:00

Sebanyak 12 SMP/SMA/ SMK berlabel rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di beberapa daerah turun status menjadi sekolah standar nasional atau SSN. Sekolah yang statusnya turun tersebut bisa mengikuti program RSBI kembali dari awal.

Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Suyanto, Senin (7/6/2010), mengatakan, hasil evaluasi tahunan terhadap RSBI menunjukkan ke-12 RSBI itu tidak memenuhi persyaratan.

”Kami masih memberikan kesempatan bagi SMK untuk memperbaiki diri. Namun, untuk SMA dan SMP langsung drop karena tidak sesuai standar,” ujarnya. Menurut Suyanto, untuk sekolah berstatus RSBI tidak ada kompromi. ”Penilaiannya go atau no go. Kami ingin membangun sekolah berkualitas sehingga tidak boleh sembarangan,” kata Suyanto.

Proses evaluasi sudah dilakukan sejak tahun kedua sekolah itu menjadi RSBI. Poin-poin yang dinilai, antara lain, adalah kepemimpinan kepala sekolah, proses pembelajaran, dan penggunaan dua bahasa dalam kegiatan belajar-mengajar. Hasil evaluasi terhadap ke-12 sekolah berstatus RSBI itu menunjukkan, faktor kegagalan paling utama ada pada kepemimpinan kepala sekolah.

”Banyak sekolah di daerah yang tercampuri urusan politik daerah,” kata Suyanto.

Ia memberikan gambaran, sejumlah kepala sekolah diganti oleh orang-orang yang termasuk tim sukses bupati atau wali kota dalam pemilihan kepala daerah. ”Jabatan kepala sekolah sebagai balas jasa keberhasilan dalam pemilihan kepala daerah,” kata Suyanto.

Sekarang, lanjut Suyanto, sudah ada perjanjian antara pemerintah pusat dan daerah. Jika ada kepala sekolah berstatus RSBI yang akan diganti, daerah harus memberi tahu terlebih dahulu.

”Langkah ini untuk menghindari muatan politik,” ujarnya.

Bukan di Jakarta

Suyanto tidak menjelaskan nama ke-12 RSBI yang turun status tersebut. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, tidak ada satu sekolah RSBI pun di DKI Jakarta yang turun status.

Menurut dia, evaluasi dilakukan terhadap RSBI yang sudah berjalan enam tahun. ”Program RSBI di DKI Jakarta baru berjalan empat tahun. Jadi, kami baru melakukan evaluasi dua tahun mendatang,” ujarnya.

Menurut Suyanto, perlakuan berbeda yang diberikan kepada SMK karena pemerintah kesulitan untuk mencari sekolah pengganti yang bisa dijadikan sebagai RSBI.

Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Joko Sutrisno mengatakan, dari hasil evaluasi terhadap SMK berstatus RSBI ternyata masih ada sekolah yang belum menerapkan penggunaan dwibahasa di dalam kegiatan belajar-mengajar. Padahal, penggunaan dwibahasa di sekolah ini yang menjadi faktor utama di RSBI.

”Evaluasi masih berjalan. Sudah ketahuan ada 6-7 SMK, sebagian ada di Jakarta. Mereka sudah diberi peringatan yang keras,” ujarnya.

Selain penggunaan dwibahasa, di beberapa SMK juga ditemukan persoalan penggunaan teknologi informasi komunikasi sebagai sarana pembelajaran. Persoalan ini terkait dengan ketersediaan perangkat-perangkat yang masih minim.

”Kami masih memberikan kesempatan memperbaiki karena RSBI ini masih harus dituntun,” kata Joko.

Secara terpisah, anggota Komisi X DPR, Ferdiansyah (Partai Golkar), menilai RSBI sebenarnya masih menghadapi persoalan pada aspek legal, konsep, dan faktual, antara lain, seperti pemenuhan kualifikasi guru dan sarana-prasarana. Akibatnya, definisi RSBI tidak jelas dan menciptakan pemahaman yang beragam. Padahal, idealnya, RSBI adalah upaya menyamakan kualitas sekolah di dalam negeri dengan di negara lain.

Ferdiansyah menambahkan, sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah turunan dari UU Sistem Pendidikan Nasional yang bisa memperjelas soal pungutan dari orangtua siswa.

”Kemendiknas terlalu banyak janji untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang menyangkut peserta didik,” ujarnya. ***

Sumber: Kompas

RSBI Hendaknya Dipayungi Perda

2010-06-10T17:05:00.000+07:00

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal menyatakan, penyelenggaraan RSBI hendaknya dipayungi peraturan daerah, minimal peraturan bupati atau peraturan wali kota.

”Di sana ada koridor-koridor, apakah gratis atau membayar dengan limitasi tertentu. Itu bisa diatur lebih lanjut oleh peraturan sesuai dengan level otonomi itu,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, sampai saat ini belum ada aturan terperinci yang secara khusus mengatur pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Akibatnya, terjadi kerancuan pelaksanaan RSBI di beberapa daerah, termasuk pungutan dana pada orangtua siswa yang besarnya tidak memiliki standar.

”Peraturan pemerintah soal RSBI harus ada,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar dalam talkshow tentang RSBI dan sekolah berstandar internasional (SBI), Rabu (9/6/2010) di Jakarta.

Saat ini, lanjut Fasli, pemerintah tengah mengevaluasi RSBI dan mencari model-model yang baik sebagai rujukan di kabupaten, kota, dan provinsi. Untuk mencapai RSBI bermutu, diperlukan kontribusi bukan hanya dari pemerintah pusat dan daerah, melainkan juga kelompok masyarakat, perusahaan, ataupun orangtua.

”Tapi, kalau dari orangtua tentu harus ada aturan main yang jelas dan atas dasar kebersamaan dan kesepakatan. Tidak harus dipaksa-paksa dengan SK (surat keputusan),” ujar Fasli.

Pemerintah juga tengah mendata sekolah-sekolah RSBI yang memungut dana dari masyarakat. Variasi pungutan yang ada, kata Fasli, di antaranya gratis atau tanpa pungutan, tanpa uang pangkal dengan SPP agak tinggi, dan uang pangkal tinggi dengan SPP rendah.

”Kalau tanda-tanda itu tidak sejalan lagi dengan koridor Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tentu kita akan turun tangan,” ujarnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Bambang Indriyanto menambahkan, ketika mencanangkan RSBI, pihaknya telah mengantisipasi berbagai hal, termasuk pemberian bantuan langsung atau block grant untuk membantu RSBI di tingkat SMP (selama 4 tahun) dan SMA (5 tahun).

”Bantuan itu bisa diperpanjang, tetapi batas waktunya masih dibicarakan,” ujarnya.

Jika RSBI telah mendapatkan bantuan dari APBN dan APBD, Koordinator Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengingatkan, sekolah seharusnya tidak perlu lagi menarik pungutan dari orangtua siswa. Ade menilai, ada yang salah dalam proses penganggaran sekolah. Seharusnya, penetapan biaya pendidikan dilakukan setelah rencana kegiatan belajar-mengajar disusun dan disepakati oleh orangtua siswa dan sekolah.

”Saat ini, calon siswa baru mendaftar sudah disodori biaya yang sangat tinggi,” ujarnya. ***

Sumber: Kompas

RSBI Membutuhkan Peraturan Pemerintah

2010-06-10T17:03:00.001+07:00

Sampai saat ini belum ada aturan terperinci yang secara khusus mengatur pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Akibatnya, terjadi kerancuan pelaksanaan RSBI di beberapa daerah, termasuk pungutan dana kepada orangtua siswa yang besarnya tidak memiliki standar.

"Peraturan pemerintah soal RSBI harus ada," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar dalam talkshow tentang RSBI dan sekolah berstandar internasional (SBI), Rabu (9/6/2010) di Jakarta.

Payung hukum yang ada saat ini hanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kedua payung hukum itu hanya menyebutkan pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah yang bertaraf internasional.

Rully mengatakan, di dalam peraturan pemerintah (PP) tentang RSBI itu harus dijelaskan secara rinci, antara lain, tentang kualifikasi calon siswa yang masuk, kualitas pembelajaran, dan kurikulum. Sementara standar biaya kegiatan belajar-mengajar bisa diatur lebih rinci di dalam peraturan menteri.

"Cepat keluarkan PP atau permendiknas khusus tentang RSBI agar tidak lebih banyak korban yang jatuh. Berdasarkan PP itu, masyarakat bisa mengawasi pelaksanaan RSBI," kata Rully. ***

Sumber: Kompas

"Sahabat" Menangkan Sayembara Penulisan

2010-06-10T10:50:00.000+07:00

JAKARTA - Cerita pendek berjudul "Sahabat" menjadi pemenang pertama Sayembara Penulisan naskah Buku Pengayaan 2010 untuk kategori Pengayaan Kepribadian (fiksi) Cerita Anak tingkat sekolah dasar (SD)/MI. Buah karya Suparni dari Jawa Tengah ini berhasil menyisihkan "Keluarga Pelangi" dan "Kidung Masa Kecil" yang menempati urutan kedua dan ketiga, pada kategori ini.

Untuk prestasi itu, Suparni berhak atas hadiah senilai Rp21 juta. Sedang pemenang kedua dan ketiga masing-masing meraih hadiah Rp20 juta dan Rp19 juta. Pengumuman pemenang sayembara penulisan buku ini dilakukan di TVRI, Rabu (9/6).

Sayembara digelar Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan ini telah diselenggarakan sejak 1988. Sayembara Penulisan Buku Pengayaan ini bertujuan menggali, mengembangkan, dan mendayagunakan potensi menulis di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan, baik formal maupun nonformal serta mengarahkan pada upaya memajukan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tahun 2010 ini merupakan penyelenggaraan yang ke-23. Selama kurun waktu tersebut, sayembara ini telah menyeleksi sebanyak 11.698 naskah yang ditulis oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Sampai dengan 2005, sebanyak 387 judul naskah pemenang periode tahun 1988-2005 diterbitkan.

Sayembara tahun ini mengusung tema "Membangun Manusia Indonesia yang Religius, Cerdas, Bermartabat, Mandiri, dan Kompetitif di Era Global". Naskah yang disampaikan langsung melalui pos yang telah diterima panitia sampai batas waktu yang ditentukan sebanyak 1.136 judul, dari 31 provinsi. Provinsi yang sama sekali tidak mengirimkan naskah adalah, Maluku Utara dan Papua Barat. (aline) ***

Sumber: Kemdiknas

Tak Lulus Tes Tulis? Lewat PPDB Saja!

2010-06-09T16:59:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon siswa yang tidak lulus tes tertulis di sekolah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) bisa kembali mengikuti pendaftaran melalui jalur pendaftaran peserta didik baru atau PPDB online yang mensyaratkan pencantuman nilai hasil ujian nasional (UN).
Tahun lalu SMAN 28 menerima murid dengan nilai UN terendah 37, mungkin tahun ini tidak jauh berbeda nilainya.
-- Haderani

Demikian menurut Kepala Humas SMAN 28 Jakarta, Haderani. Namun, kata dia, seleksinya berbeda dengan seleksi sebelumnya yang menggunakan seleksi tertulis, psikotes, dan wawancara.

Pendaftaran dengan sistem komputerisasi ini menggunakan nilai hasil UN. Nilai hasil UN calon siswa tersebut kemudian akan diseleksi berdasarkan daya tampung sekolah melalui real time online system dengan memberi peringkat.

"Tahun lalu, SMAN 28 menerima murid dengan nilai UN terendah 37, mungkin tahun ini tidak jauh berbeda nilainya," katanya lagi.

Namun, siswa yang telah diterima di sekolah negeri berlabel RSBI tidak bisa mengikuti pendaftaran di PPDB online atau mendaftar di sekolah lain yang berstatus sekolah negeri.

"Kalau sudah diterima di SMAN 28 tidak bisa mendaftar lagi ke sekolah lain, karena namanya sudah diblokir komputer. Misalnya, calon siswa yang memiliki nilai UN tinggi dan merasa bisa diterima di sekolah tertentu, tapi dia sudah diterima di satu sekolah, namanya sudah tidak bisa diolah lagi di komputer, sudah diblokir komputer, " ucap Haderani.

Kepala Humas Dinas Pendidikan DKI Bowo Irianto mengatakan, saat mengikuti pendaftaran atau mengikuti seleksi penerimaan peserta didik baru calon siswa sudah memikirkan masak-masak pilthannya. Pasalnya, siswa yang diterima di sekolah yang dipilihnya melalui jalur tertulis tidak bisa mengikuti pendaftaran melalui real time online system karena namanya sudah tercatat di komputer sebagai siswa yang telah diterima di satu sekolah. ***

Sumber: Kompas

Kongres Penulis Cilik Akan Digelar

2010-06-09T16:54:00.000+07:00

JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh akan membuka "Gebyar Pendidikan Karakter" yang digelar Kamis (10/6) pukul 09.00 di Kantor Kementerian Pendidikan Nasional, Senayan, Jakarta. Acara ini bagian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional 2010 bertema "Pendidikan Karakter untuk Membangun Keberadaban Bangsa", dan akan berlangsung hingga 12 Juni.

Staf Khusus Menteri Pendidikan Nasional Bidang Komunikasi Media Sukemi menjelaskan, rangkaian acara yang digelar terdiri dari workshop pendidikan karakter dan budaya bangsa, pameran pendidikan karakter, pentas seni, dan kongres penulis cilik. "Acara ini bagian atau implementasi dari tema besar berkait dengan pendidikan karakter," kata Sukemi.

Workshop Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa diikuti 60 peserta terdiri dari atas kepala sekolah dan guru sekolah dasar. Sedangkan pameran diikuti lima sekolah dasar, 10 sekolah luar biasa, Yayasan Mizan, dan Sekolah Nasional 1 Bekasi. Adapun pentas seni akan diisi paduan suara serta pertunjukkan band siswa sekolah luar biasa.

Sedangkan kongres penulis cilik adalah hasil kerja sama Kementerian Pendidikan Nasional dan Penerbit Mizan, yang diikuti 60 penulis seri Kecil-Kecil Punya Karya (KKPK), sebuah seri buku anak yang ditulis oleh anak-anak Indonesia.

Menurut Sukemi, kegiatan berupaya mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian Pendidikan Nasional, yang tidak melulu hanya memperhatikan para peserta didik yang normal, tetapi juga memperhatikan peserta didik yang berkebutuhan khusus atau yang memang perlu diperhatikan secara lebih khusus.

"Harapannya, pameran ini bukan sekadar pameran tetapi juga berbagi pengetahuan terhadap apa yang sudah ada dan menerima masukan-masukan dari masyarakat. Selain itu, lewat ajang ini kita memberikan layanan-layanan yang terbaik kepada peserta didik, pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta ada komunikasi yang baik lewat pameran," katanya. (ali) ***

Sumber: Kemendiknas

SBI Dievaluasi Agar Tak Diskriminatif

2010-06-09T16:40:00.001+07:00

JAKARTA - Pembentukan sekolah berstandar internasional (SBI) adalah amanat Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU tersebut mengatur agar setiap kabupaten/kota di Indonesia memiliki minimal satu sekolah bertaraf internasional, untuk setiap jenjang pendidikannya.

Hal itu terungkap dalam talkshow bertajuk "Apakah RSBI dan SBI telah dikomersialisasikan dalam dunia pendidikan di Indonesia?" di Auditorium Lantai 2 Gedung D, kantor Kementerian Pendidikan Nasional, Rabu (9/6). Acara ini menghadirkan narasumber Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, anggota Komisi X DPR, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Suyanto, serta peserta dari Asosiasi Alumni Pertukaran Pemuda Indonesia-Kanada.

Meskipun sudah diamanatkan UU, hingga tujuh tahun berlalu SBI belum juga terealisasi. Banyak faktor yang menyebabkannya. Selain dana yang memberatkan, budaya sekolah masing-masing juga berpengaruh dalam cepat lambatnya pembangunan SBI.

Pada dua tahun pertama sejak UU tersebut dikeluarkan, pemerintah masih meraba-raba seperti apa bentuk SBI yang akan dikembangkan. Dan, sampai sekarang, dalam usaha melaksanakan amanat undang-undang tersebut pemerintah telah mendaftar lebih dari 1.100 sekolah dengan status rintisan SBI, yang diharapkan nanti pada waktunya sekolah-sekolah tersebut siap menjadi SBI.

Sekolah-sekolah yang masuk dalam daftar rintisan SBI harus memenuhi delapan standar nasional yang ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan. Standar-standar tersebut adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar evaluasi, standar manajemen, standar guru, standar siswa, dan standar pembiayaan. Ke depan, SBI dirancang sebagai sekolah yang benar-benar transparan dan diskriminatif.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal ketika membuka talkshow mengatakan, sebelum ada UU Sistem Pendidikan Nasional, di Indonesia sudah ada sekolah unggulan dan sekolah teladan. Dengan adanya UU tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005. "Dengan adanya aturan tersebut, SBI akan dievaluasi lagi agar dapat terlaksana secara transparan dan tanpa diskriminasi," kata Fasli Jalal.

Fasli mengungkapkan, untuk membangun SBI pemerintah mengeluarkan dana block grant. Jika dana tersebut dirasa belum cukup, pemerintah daerah wajib turun tangan untuk membantu. Besarnya block grant tergantung kepada usulan yang diajukan, nominalnya mencapai Rp300 - Rp500 juta per sekolah. "Dan ini merupakan program multiyears," ujarnya.

Jika dana dari pemerintah dan bantuan pemerintah daerah masih belum mencukupi, maka sekolah bisa meminta bantuan kepada orang tua siswa. "Tapi untuk mengawasi pungutan sekolah kepada orang tua, diperlukan koridor yang jelas berupa peraturan bupati/wali kota. Tapi hal itu hanya bisa terjadi jika untuk mengeluarkan peraturan daerah tidak memungkinkan," tutur Fasli. (aline)***

Sumber: Kemendiknas

Tiga Peserta Sayembara Penulisan Buku Dieliminasi

2010-06-09T16:31:00.000+07:00

Jakarta --- Sebanyak tiga peserta sayembara penulisan buku tahun ini, yang bertema "Membangun Manusia yang Religius, Cerdas, Bermartabat, Mandiri, dan Kompetitif di Era Global" tereliminasi. Eliminasi dilakukan setelah dewan juri mewawancarai 47 orang calon pemenang.

Juri menemukan ada tiga naskah tidak orisinal. "Setelah diundang wawancara ada tiga orang yang gugur," kata Sugiyanto, Kepala Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, ketika bertatap muka dengan Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal, bersama 44 pemenang sayembara penulisan buku, Selasa (8/10) di kantor Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta.

Para pemenang itu berasal dari beberapa provinsi. Dari DKI Jakarta dua orang, Jawa Barat 9 orang, Jawa Tengah 13 orang, Yogyakarta 6 orang, Jawa timur 6 orang, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur masing-masing 1 orang. Selanjutnya dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat masing-masing 1 orang, Sumatera barat 1 orang, Banten 1 orang, Jambi 1 orang dan Nanggroe Aceh Darussalam 1 orang.

Juri memutuskan, pemenang I sebanyak 13 orang, pemenang II 15 orang dan pemenang III sebanyak 16 orang. Pemenang I mendapat hadian Rp21 juta, pemenang II Rp20 juta, dan pemenang III Rp19 juta. Pemenang sayembara ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan antara lain tentang konten, materi, penyajiannya dan bahasa.

Pada kesempatan itu, Fasli menghimbau kepada 44 penulis untuk tak berhenti berkreasi. "Kita akan merasa perlu mengalirkan ide-ide ini ke percetakan ataupun kepada siapa saja yang berminat, atau memasukkan ke dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE), untuk menambah jumlah yang bisa diakses," ucapnya. Dia menambahkan,"kita ingin juga rekan-rekan bahu-membahu karena memang menulis juga memerlukan pertemuan-pertemuan." (nasrul) ***

Sumber: Kemendiknas

Gus Dur Wafat: Innalillahi wa'innaillaihi Rajiun

2009-12-30T19:49:00.002+07:00

Mantan Presiden KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur meninggal dunia, Rabu (30/12), di Rumah Sakit Cipto Mangungkusumo (RSCM), Jakarta Pusat, dalam usia 69 tahun. Sebelumnya, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu dirawat di ruang VVIP nomor 116 Gedung A rumah sakit itu.

Seperti dilansir ANTARA, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang ke RSCM, Rabu petang, untuk menjenguk Gus Dur yang dikabarkan telah kritis. Presiden Yudhoyono tiba di halaman RSCM sekitar pukul 18.30 menggunakan mobil kepresidenan dengan pengawalan tidak terlalu ketat.

Presiden Yudhoyono yang mengenakan kemeja batik berwarna coklat tampak masuk dari pintu utama RSCM langsung menuju kamar tempat Gus Dur dirawat. Tidak tampak Ibu Negara Ani Yudhoyono mendampingi Presiden.

Sekitar 10 menit setelah Presiden tiba, datang Menteri Kesehatan Endang Sedyaningsih yang tampak agak terburu-buru. Ia kemudian segera menyusul ke kamar tempat Gus Dur dirawat yang sedang dikunjungi Presiden.

Sebelum dirawat di RSCM Jakarta, cucu pendiri NU KH Hasyim Ashari itu sempat menjalani perawatan medis di RS Jombang Jawa Timur, pada Kamis (24/12), karena kelelahan setelah melakukan kunjungan ke beberapa pondok pesantren di Jawa Timur.***

Sumber: Liputan6

Sungguh-sungguh bangsa ini telah kehilangan seorang tokoh besar yang sebagian besar hidupnya digunakan untuk membangun demokrasi, pluralisme, dan selalu menjadi pembela kelompok minoritas dan tertindas. Selamat jalan, Gus, semoga Allah memberikan tempat terbaik di sisi-Nya, amiiin. ***

Epitaph dan Misteri Hilangnya Pesawat Militer

2009-12-30T07:52:00.006+07:00

Judul Buku: Epitaph
Pengarang: Daniel Mahendra
Penerbit: Kakilangit Kencana, Jakarta
Cetakan I: November 2009
Tebal: 358 halaman

Satu lagi, sebuah buku lahir dari tangan seorang Daniel Mahendra (DM). Rencananya, Epitaph bergenre novel ini akan menjadi buku pertama dari trilogi Epitaph (Epitaph , Epigraf, dan Epilog). Secara umum, Epitaph terdiri atas 10 bagian, yakni (1) Dia Datang; (2) Sebuah Manuskrip; (3) Sinematografi; (4) Meninggalkan yang Ditinggalkan; (5) Agustus 1994; (6) Sibayak; (7) April 1996; (8) Negosiasi; (9) Epitaph; dan (10) Sebelum Epilog.

Novel diawali dengan pertemuan antara Langi (si aku lirik) dan sahabatnya Haikal dalam sebuah perjamuan kopi yang hangat. Seperti layaknya sebuah pertemuan, mereka berdua segera terlibat dalam sebuah obrolan yang intens, hingga akhirnya Haikal meminta Langi untuk membaca catatan-catatannya sekaligus mengembangkannya menjadi sebuah novel. Semula, ada keengganan Langi untuk membaca catatan-catatan yang disodorkan sahabatnya itu. Selain Haikal memiliki keterampilan merawi teks fiksi, sehingga bisa mengembangkannya sendiri menjadi novel, Langi juga kurang merasa begitu tertarik, apalagi jika hanya berupa catatan-catatan tentang basa-basi cinta. Namun, pada akhirnya Langi tak kuasa menolak hadirnya keterkejutan-keterkejutan dan suspensi kisah yang tersirat dan tersurat di balik catatan Haikal yang sarat dengan balutan misteri itu.

Catatan Haikal –yang menjadi sekuel utama novel ini-- bertutur tentang percintaan Haikal dengan Laras Sarasvati, seorang mahasiswi IKJ, yang unik dan khas. Haikal yang melankolis dan penggelisah, agaknya menjadi daya tarik tersendiri bagi Laras untuk mencintai dengan segenap ketulusan dan kesetiaannya. Haikal yang kuliah di jurnalistik, suka berpetualang, dan pintar menulis -- meski tak pernah punya keinginan untuk menjadi penulis-- benar-benar telah merampas ruang asmara di rongga hati Laras. Terlebih setelah kedua orang tua Laras tak kuasa menolak kehadiran Haikal. Walhasil, percintaan kedua anak muda ini pun terus melaju memenuhi sebagian dari “takdir” hidupnya.

Namun, agaknya Tuhan berkehendak lain. Haikal mesti kehilangan kekasih yang amat dicintainya itu ketika Laras dinyatakan hilang bersama kru helikopter milik Angkatan Darat dalam sebuah penerbangan di kawasan Gunung Sibayak, Sumatra Utara. Keikutsertaan Laras dalam penerbangan itu untuk mengambil gambar dari atas pesawat dalam proses pembuatan film dokumenter yang dipesan oleh sebuah BUMN. Hilangnya pesawat milik TNI-AD ini menimbulkan sejumlah tanda tanya, lantaran pihak militer tak pernah mengakui keberadaan Laras dan timnya dalam penerbangan itu. Inilah misteri yang menjadi daya tarik dalam novel ini. Pelik, melingkar-lingkar, kompleks, sekaligus memikat.

Misteri hilangnya Laras, dkk. membuat Haikal makin gelisah. Ia terus berupaya untuk menguak misteri di balik peristiwa tragis itu. Dia pun terus mengikuti berbagai pemberitaan di media massa. Berbagai upaya pun dilakukan. Haikal juga terus berkomunikasi intensif dengan keluarga Laras, IKJ, Tim SAR, dan berbagai pihak yang bisa diajak bekerja sama untuk melacak jejak Laras dan timnya. Namun, hasilnya tetap saja nihil. Pihak militer terus berupaya menutup-nutupinya. Mereka tak pernah mengakui Laras sebagai bagian dari korban penerbangan naas itu. Padahal, pihak keluarga korban juga tak pernah mempermasalahkannya. Yang penting, jasat para korban bisa segera ditemukan.

Namun, apa daya! Gengsi dan citra agaknya masih menjadi nomor satu di tubuh TNI-AD. Khawatir tercoreng dan kena “aib” lantaran dianggap telah “mengkomersilkan” pesawat, pihak militer terus bersikukuh untuk menutupi keberadaan korban sipil. Merasa frustrasi, Haikal kembali berpetualang ke daerah pesisir yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Pertemuannya dengan keluarga nelayan tua memang bisa sedikit menghibur kegelisahan hatinya. Lebih-lebih Bapak nelayan tua terus memompa semangat hidupnya agar bisa segera bangkit dan bisa mengubur masa lalunya.

“Kau kesepian, Nak. Hidupmu kauhabiskan untuk orang lain. Bahkan, kau nyaris tak peduli dengan dirimu sendiri. Tidakkah kau memerhatikan orang-orang terdekatmu? Orang-orang yang tanpa kausadari selalu ada di sekitarmu? Begitu banyak, banyak sekali yang menyayangimu. Yang tidak lagi membutuhkan alasan atau pamrih untuk mencurahkan perhatian terhadapmu. Tapi kau selalu saja merasa sendiri.” (hal. 292).

“Kau bisa jika mau. Kalau alam pikiranmu bisa kauatur seperti bayi yang baru lahir, dengan segala kekuatanmu, kau akan mencapai melebihi dari apa yang bisa kau bayangkan selama ini. Dan kau akan terkaget-kaget pada dirimu sendiri. Itulah kekuatan alam pikiran.” (hal. 293-294).

Hemm ... kata-kata Pak Nelayan Tua memang bisa menghiburnya. Meski demikian, segenap pikiran dan perasaannya tak juga sanggup melupakan Laras yang hampir dua tahun lamanya tak jelas diketahui nasibnya. Haikal makin tenggelam dalam keputusasaan sebelum akhirnya dia mendengar berita bahwa puing helikopter yang ditumpangi wartawan dan mahasiswa IKJ ditemukan. Berita yang dilansir stasiun TV dan berbagai media cetak itu membuat semangat dan vitalitas hidup Haikal kembali bangkit.

Haikal kembali ke “habitat”-nya; menjalin komunikasi dengan keluarga Laras dan korban lainnya, serta berbagai pihak, termasuk Mas Oki, kakak Tedi, rekan se-tim Laras dalam pembuatan film dokumenter yang naas itu. Mas Oki-lah yang dipercaya untuk menjadi negosiator dengan pihak militer untuk mengurus keberadaan korban yang konon hanya tinggal kerangka itu. Setelah melalui prosedur yang berbelit-belit, pihak militer memperbolehkan keluarga korban untuk membawa kerangka dengan berbagai syarat, di antaranya tak boleh melibatkan pers, tidak boleh ada penyambutan secara terang-terangan setelah tiba di bandara, dan kerangka tidak boleh dimasukkan ke dalam peti, tetapi dimasukkan ke dalam tas.

Tentu saja, persyaratan yang diajukan pihak militer terasa amat berat. Namun, demi menyelamatkan kerangka korban, dengan berat hati, Mas Oki menyetujuinya. Begitulah nasib para korban yang selama dua tahun lamanya dengan penuh rekayasa didesain untuk menyelamatkan institusi militer yang nyata-nyata telah memanfaatkan helikopter untuk kepentingan komersial itu.
***

Sebuah kisah yang menarik. Berbeda dengan novel kebanyakan yang digarap dengan alur konvensional, Epitaph dirangkai dengan menggunakan kisah berbingkai dengan pola sudut pandang “aku” yang variatif. Dalam kisah ini, tokoh “aku” setidaknya terejawantahkan melalui tokoh Langsi, Laras, dan Haikal. Ketiga-tiganya bisa menjadi tokoh sentral, tergantung pada konteks peristiwa yang diusungnya. Maka, menikmati Epitaph tak bisa dilakukan dengan “main penggal di tengah”, tetapi harus utuh dan dimulai dari awal sebagai “starting point”-nya.

Dalam pandangan awam saya, Epitaph setidaknya mewakili world-view sang penulis dalam menafsirkan berbagai fenomena hidup dan peristiwa-peristiwa keseharian yang berlangsung di sekitarnya. Dalam teks ini, kita bisa memahami bagaimana pandangan sang penulis tentang cinta dan dinamikanya, kepekaannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan sentuhan-sentuhan psikologis, bahkan juga filosofis seorang DM ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup yang menelikung tokoh-tokohnya. Ya, ya, teks sastra memang tak pernah tercipta dalam situasi yang kosong, demikian kata Prof. A. Teeuw. Melalui perilaku para tokoh, tanpa bermaksud menggurui, sang pengarang berupaya “menggiring” pembaca untuk memasuki sebuah situasi rumit dan kompleks, sekaligus bagaimana sang tokoh menafsirkan dan mengatasi persoalan hidupnya.

Yang menarik, novel ini dilengkapi sejumlah fakta dengan memanfaatkan sumber dari berbagai media cetak, terutama berkaitan dengan hilangnya pesawat TNI-AD itu. Meski demikian, bagi saya, fiksi tetaplah sebuah fiksi. Se-akurat dan se-sahih apa pun fakta-fakta yang disuguhkan, novel tak pernah terlepas dari sentuhan intuisi, imajinasi, kreasi, dan stilistika sang pengarang. Dalam konteks demikian, DM bisa dibilang berhasil dalam meramu fakta dan fiksi hingga akhirnya menjadi suguhan kisah berbingkai yang menarik, tidak kenes, dan sanggup menghindar dari kesan vulgar dan artifisial. Peristiwa demi peristiwa mengalir secara wajar dan enak dibaca. Kehadiran tokoh Haikal dan Laras Sarasvati telah mampu membuka mata pembaca akan pentingnya menjaga nilai-nilai kesejatian hidup manusia sebagai mahluk yang bermartabat.

Sayangnya, kalau boleh dianggap ini sebagai sebuah kekurangan, novel menarik ini belum diimbangi dengan akurasi penulisan ejaan dan desain grafisnya. Masih banyak kalimat yang diawali dengan huruf kecil, cover-nya juga menggunakan corak font yang kurang padu dengan latarnya. Latar gelap dengan font warna hijau atau kuning, menurut hemat saya, terkesan kabur, sampai-sampai endors Gerson Poyk pun (nyaris) tak terbaca. Yang agak mengganggu, ilustrasi kisah antara Haikal dan Laras Sarasvati ketika mereka masih di bangku SMA terkesan agak berlebihan. Narasi dan dialog pada halaman 77-81, misalnya, kembali diulang pada halaman 247-251.

Meski demikian, secara keseluruhan Epitaph tetap menunjukkan totalitas seorang DM yang ingin tampil menjadi “dirinya” sendiri. Meski bayang-bayang almarhum Pramudya Ananta Toer –sastrawan yang diidolakannya-- belum sanggup ditepisnya, Epitaph tetap menyisakan daya tarik kreativitas, sentuhan intuisi, imajinasi, dan stilistika yang tampil beda. Yang ingin melacak lebih jauh jelajah kreativitas DM, membaca dan memiliki novel ini menjadi sebuah keniscayaan, apalagi Epitaph didesain untuk menjadi bagian dari novel trilogi bersama Epigraf dan Epilog! Nah, sudahkah Sampeyan memilikinya? ***

SELAMAT TAHUN BARU 2010

2009-12-30T03:22:00.000+07:00

Detik-detik pergantian tahun kembali tiba. Tahun 2009 dengan segala hiruk-pikuk dan segenap dinamikanya akan segera kita tinggalkan. Lembaran tahun 2010 pun akan segera terbuka. Setiap pergantian tahun selalu menyisakan kenangan dan menyembulkan optimisme untuk menyongsong perubahan dan harapan-harapan baru.

Selamat Tahun Baru 2010 buat sahabat-sahabat semua, semoga tambah sehat, segar-bugar, makin lancar rezekinya, dan makin sejahtera. Semoga para koruptor juga makin insyaf dan kembali ke jalur yang lurus, amiin. ***

Cerdas dan Kritis Menghadapi Ujian Nasioal

2009-12-29T01:15:00.001+07:00

Judul Buku: Cerdas dan Kritis Menghadapi Ujian Nasional Bahasa Indonesia (SMP dan MTs)
Penulis: Sawali, dkk.
Penerbit: Harapan, Semarang
Tahun Terbit: November 2009
Tebal Buku: 180 halaman

Buku ini diterbitkan secara khusus untuk kepentingan siswa SMP dan MTs dalam menghadapi Ujian Nasional (UN) Bahasa Indonesia. Berdasarkan Permendiknas No. 75 Tahun 2009, Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMP/MTs Tahun 2010 masih sama dengan UN tahun 2009 yang merupakan irisan (interseksi) dari pokok bahasan/sub pokok bahasan Kurikulum 1994, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2004, dan Standar Isi.

Secara garis besar, buku ini terdiri atas tiga bagian, yaitu: (1) bedah materi sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) UN; (2) analisis soal UN sesuai dengan kompetensi yang diujikan pada setiap SKL; dan (3) soal prediksi UN yang terdiri atas 8 paket.

Buku ini telah diluncurkan di Semarang, 1 November 2009, yang dihadiri Pengurus (Ketua dan Sekretaris) MGMP Bahasa Indonesia SMP se-Jawa Tengah. Pertemuan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi antarpengurus MGMP dan rapat koordinasi dalam upaya menyukseskan Ujian Nasional Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMP Tahun 2009/2010.

Rekan-rekan sejawat yang berminat untuk menggunakan buku tersebut bisa menghubungi:
1. Ketua MGMP Kabupaten/Kota terdekat (untuk Prov. Jawa Tengah);
2. Sawali (kontak: 08122895206 atau email: sawali64@gmail.com untuk luar Prov. Jawa Tengah) atau Susep (Bagian Pemasaran Penerbit Harapan Semarang, kontak: 081228465330).
***

Tentang Saya

2009-07-06T19:37:00.003+07:00

Dalam dunia fiksi lebih dikenal dengan nama Sawali Tuhusetya. Lahir di sebuah dusun, 19 Juni 1964, di daerah Kabupaten Grobogan, salah satu di antara 35 kabupaten di Jawa Tengah yang telah tercitrakan sebagai kawasan yang kering, gersang, dan miskin. Sejak kecil telah berminat dan bercita-cita menjadi guru berkat sugesti yang begitu kuat dari guru-guru SD di kampungnya yang sunyi. Selepas lulus SPG (1983) melanjutkan studi ke IKIP Semarang Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (lulus tahun 1988). 1989-1995 mengabdikan diri menjadi guru Bahasa Indonesia di SMA Islam Karangrayung-Grobogan. Sejak 1995 hingga sekarang menjadi guru di SMP 2 Pegandon, Kendal, Jawa Tengah. Kini, hidup bahagia bersama istri dan ketiga anaknya di sebuah kawasan Perumnas yang sepi. Di sela-sela tugasnya sebagai guru, juga nyambi jadi penulis. Beberapa tulisannya, seperti cerpen, artikel opini, dan esai sastra pernah dimuat di Kompas, Media Indonesia, Suara Pembaruan, Republika, Suara Merdeka, Wawasan, dan Solopos. Tahun 2003, atas biaya sendiri melanjutkan studi di Pascasarjana Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia (lulus tahun 2005) dengan judul tesis: Karakteristik, Fungsi, dan Latar Belakang Penggunaan Kekeliruan Inferensi Percakapan dalam Novel Belantik. Oleh teman-teman sejawatnya diberi amanat untuk menjadi Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia SMP/MTs Kabupaten Kendal. Selain itu, juga menjadi Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Kabupaten Kendal. Buku kumpulan cerpennya Perempuan Bergaun Putih diterbitkan oleh Bukupop dan Maharini Press (2008) dan diluncurkan di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada hari Jumat, 16 Mei 2008 bersama kumpulan puisi Kembali dari Dalam Diri karya Ibrahim Ghaffar (sastrawan Malaysia). Silakan baca selengkapnya di sini!

Salam Budaya,

Sawali Tuhusetya

Bloger, Nasionalisme, dan Dinamika Kebahasaan

2009-07-06T19:31:00.000+07:00

Blog, bahasa, dan nasionalisme, adakah korelasinya? Ya, ya, ya, secara langsung bisa jadi tidak ada memang. Untuk menjadi seorang bloger tak harus merasa sok nasionalis. Atau sebaliknya, seorang nasionalis, tak harus menjadi seorang bloger. Dengan kata lain, ada banyak cara yang bisa digunakan untuk membangun sikap nasionalis. Apalagi, batasan tentang nasionalisme itu sendiri cukup banyak ragamnya.

Rupert Emerson, misalnya, mendefinisikan nasionalisme sebagai komunitas orang-orang yang merasa bahwa mereka bersatu atas dasar elemen-elemen penting yang mendalam dari warisan bersama dan bahwa mereka memiliki takdir bersama menuju masa depan. Dalam gerakan kemerdekaan di Indonesia melawan kolonialime, para pemimpin gerakan kemerdekaan seperti Soekarno memaknai nasionalisme dengan mengacu pada Ernest Renan. Menurut Renan, nasionalisme adalah kesatuan solidaritas yang besar, tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau untuk membangun masa depan bersama. Hal ini menuntut kesepakatan dan keinginan yang dikemukakan dengan nyata untuk terus hidup bersama.

Sementara itu, menurut Wikipedia, nasionalisme dianggap sebagai satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation") dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Meski batasan nasionalisme banyak ragamnya, satu hal yang tak bisa dilepaskan kaitannya dalam entitas tentang nasionalisme adalah semangat kebersamaan dalam sebuah paguyuban komunal yang memiliki harapan dan keinginan untuk membangun hidup bersama secara kolektif dalam ikatan senasib dan sepenanggungan.

Nah, lantas, memang benar tidak adakah korelasi antara blog, bahasa, dan nasionalisme ketika blog secara personal hadir dengan berbagai kepentingan ekspresinya? Tunggu dulu! Untuk menjawab pertanyaan ini, agaknya kita perlu mengaitkan nilai-nilai nasionalisme ini dengan konteks kekinian.

Entah, saya tak tahu persis, sejak kapan blog hadir di dunia maya. Siapa penemunya dan bagaimana latar belakang sejarahnya, saya juga tak tahu persis. Yang jelas, saya mengenal dan memanfaatkan blog sebagai media virtual untuk mengekspresikan geliat perasaan dan pemikiran-pemikiran naif saya tentang dunia mikrokosmos yang saya akrabi sekadar untuk membangun semangat berbagi dan bersilaturahmi. Tentu saja, untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran-pemikiran naif itu saya membutuhkan bahasa yang saya yakini sanggup mewakili dunia batin saya yang kerap kali gelisah ketika menyaksikan berbagai fenomena hidup dan kehidupan yang sarat anomali dan pembusukan.

Dalam konteks demikian, bahasa bisa menjadi media ekspresi yang memiliki daya ledak dahsyat dalam sebuah komunitas maya. Ia (bahasa) bisa digunakan untuk menaburkan benih-benih kebencian, bahkan fitnah, tetapi sekaligus juga bisa dioptimalkan untuk membangun sikap empati, solidaritas, dan kebersamaan.
Lantas, kepentingan ekspresi macam apa yang dikehendaki oleh sang bloger? Tentu saja akan sangat ditentukan oleh fatsun dan kearifan sang bloger dalam memanfaatkan blognya.

Sebagai bagian dari budaya, bahasa akan terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat penggunanya. Ketika blog hadir ke tengah-tengah publik dan diminati banyak kalangan sebagai media berekspresi, tentu saja bahasa dalam blog juga akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika dan perkembangan bahasa secara keseluruhan. Ini artinya, bloger bisa menjadi bagian dari masyarakat pemakai bahasa yang memiliki andil besar dalam menciptakan bahasa. Melalui gaya ucap dan diksi yang digunakan, para bloger bisa memberikan sumbangsih yang cukup berarti dalam perkembangan bahasa. Fenomena ini perlu dilirik oleh para pemerhati dan pengamat bahasa agar mulai merambah bahasa blog sebagai kajian-kajian ilmiahnya. Siapa tahu, inovasi-inovasi kebahasaan yang dilakukan oleh para bloger dalam blog justru yang sesuai dengan konteks kekinian dan masa-masa mendatang.

Kalau pemikiran naif saya tentang bahasa bloger itu benar, bisa jadi bloger dengan sendirinya adalah seorang nasionalis tanpa harus berkoar-koar memproklamirkan dirinya sebagai sosok nasionalis. Karena, ketika dia meracik sebuah tulisan, sesungguhnya seorang bloger sedang berupaya untuk membangun sebuah kebersamaan dan sikap komunal di dunia maya agar sanggup menyampaikan pesan-pesan personalnya kepada publik. Selain itu, seorang bloger juga mustahil melakukan korupsi bahasa, meski ia terus bergulat dengan berbagai ragam dan gaya ucapnya. Bahkan, dalam soal pemakaian bahasa, bloger termasuk sosok yang paling dermawan. Sungguh berbeda dengan kaum politisi kita yang gencar berkoar menahbiskan dirinya sebagai nasionalis tulen, tetapi justru perilaku korupnya tak bisa dibendung. Nah, bagaimana? ***

Menanggalkan Atribut Primordial di Kelas

2009-07-06T19:29:00.001+07:00

Andreas Harefa dalam buku Menjadi Manusia Pembelajar (2000) pernah menyatakan bahwa sekolah kita telah lama dipisahkan dari soal-soal nyata sehari-hari. Ia telah berubah menjadi semacam “sekolah militer”, ajang indoktrinasi, dan “kaderisasi” manusia-manusia muda yang harus belajar untuk patuh sepenuhnya kepada “sang komandan”. Tak ada ruang yang cukup untuk bereksperimentasi, mengembangkan kreativitas, dan belajar menggugat kemapanan status quo yang membelenggu dan menjajah jiwa anak-anak muda. Tak ada upaya yang dapat dianggap sebagai upaya membangun jiwa bangsa.

Dalam atmosfer pembelajaran yang semacam itu, tidak heran apabila generasi yang lahir dari “rahim” dunia persekolahan kita tak lebih dari manusia-manusia mekanis; menjadi robot-robot penghafal kelas wahid yang disiapkan untuk meraih prestasi tinggi dan lulus ujian. Setiap hari, mereka harus menelan setumpuk teori dan hafalan yang dijejalkan sang guru. Kelas hanya dibatasi empat dinding ruang yang terisolasi dari konteks lingkungan sosial dan budaya masyarakatnya.

Kelas yang sunyi dari hiruk-pikuk dan celoteh murid dianggap sebagai kelas yang kondusif dan ideal. Murid yang baik telah dicitrakan sebagai “anak mami” yang serba patuh dan penurut. Mereka tak lagi diberi kesempatan untuk berpikir merdeka, apalagi mendebat pernyataan sang guru yang suka berpikir “zakelijk” seperti dalam buku paket. Buku paket telah diperlakukan bak “kitab suci” yang pantang dibantah kebenarannya. Kebenaran yang diperoleh di kelas dibangun berdasarkan dogma-dogma, khotbah, indoktrinasi, dan “pemerkosaan” norma berpikir siswa didik.

Generasi “Bebal”
Imbas yang muncul, murid-murid memang tampak cerdas secara intelektual, tetapi sejatinya mereka “bebal” secara emosional, spiritual, dan sosial. Otak kiri dan otak kanan tidak seimbang sehingga orientasi berpikir mereka cenderung searah, monodimensi, dan linear. Ketidakseimbangan semacam ini jelas akan berdampak terhadap upaya pembentukan karakter dan kepribadian murid. Jika kondisi semacam ini terus berlanjut, bukan mustahil kelak mereka akan menjadi pribadi yang besar kepala, hipokrit, mau menang sendiri, bahkan bisa jadi akan gampang terkontaminasi sikap korup. Jika kondisi semacam itu terus berlanjut, bukan mustahil pula negeri besar ini kelak akan dihuni oleh generasi-generasi masa depan yang kehilangan empati dan kepekaan terhadap nasib sesama.

Berbagai perilaku korup dan tidak jujur yang dipertontonkan oleh orang-orang berdasi memang tidak melulu menjadi dosa dunia persekolahan kita yang salah urus. Banyak faktor yang memengaruhinya. Namun, secara jujur mesti diakui, dunia pendidikan kita belum sepenuhnya mampu melahirkan generasi masa depan yang andal, terampil, kreatif, bermoral, beradab, dan berbudaya. Dalam konteks demikian, jelas diperlukan “political will” dari segenap komponen pendidikan, khususnya dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan iklim pembelajaran yang efektif, menarik, dan menyenangkan.

Jika selama ini kelas hanya di-setting sebatas empat dinding ruang, maka perlu ada upaya serius dari para guru untuk membangun suasana ruang kelas yang lebih terbuka, interaktif, dialogis, dinamis, dan menarik sehingga memungkinkan terjadinya masyarakat belajar. Dalam konteks demikian, pendekatan kontekstual yang mengakrabkan siswa pada pengalaman dan persoalan-persoalan konkret keseharian akan lebih bermakna ketimbang mencekoki mereka dengan setumpuk teori dan hafalan yang amat jauh nilai aplikatifnya dalam kehidupan nyata.

Kelas yang “hidup” ditandai dengan dinamisnya perilaku siswa dalam proses pembelajaran melalui aktivitas bertanya, berdiskusi, berkarya, berdebat, atau berdialog. Guru memasuki dunia siswa dalam keadaan sadar dan terencana. Guru tidak lagi memosisikan diri sebagai hakim yang mem-vonis benar-salah. Guru lebih banyak memberikan kesempatan kepada sisa untuk menemukan kebenaran melalui pergulatan pemikiran yang sesuai dengan dunia mereka. Ruang kelas pun jadi sarat dengan pajangan hasil karya siswa sebagai arena bersaing untuk memenuhi kebutuhan berkompetisi dan beraktualisasi diri secara fair, jujur, rendah hati, dan apresiatif. Dalam setting ruang yang semacam itu, kelas tidak lagi berada di puncak menara gading yang terasing dari komunitas masyarakat di sekelilingnya.

Kini, sudah saatnya kelas dipermak menjadi masyarakat mini yang memberikan keleluasaan kepada siswa untuk bersosialisasi, berinteraksi, bercurah pikir, dan berprakarsa, dalam suasana yang terbuka dan egaliter, sehingga bisa belajar menanggalkan atribut-atribut primordial, mampu menghargai perbedaan, dan bisa mengembangkan kepribadian dan sekaligus sanggup menemukan kesejatian diri yang demokratis dan toleran. ***

Pembelajaran Berperspektif Gender

2009-07-06T19:23:00.001+07:00

Selama tiga hari (30 Juni-2 Juli 2008) saya bersama rekan-rekan guru dari 9 kabupaten mengikuti pelatihan "Pembelajaran Berperspektif Gender" di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Berikut ini rangkumannya.

Isu gender sebenarnya sudah lama menggema di negeri ini. Kuatnya cengkeraman kultur patriarki, disadari atau tidak, telah mempersempit gerak kesetaraan gender dalam berbagai ranah kehidupan. Dalam lingkungan keluarga, misalnya, anak laki-laki "dipaksa" membunuh kepribadiannya yang feminim, lembut, dan emosional. Sebuah pantangan apabila anak lelaki memiliki karakter cengeng dan suka menangis. Anak laki-laki harus kuat dan perkasa. Sebaliknya, anak perempuan juga dipaksa menanggalkan karakternya yang maskulin, rasional, dan aktif.

Pelabelan dan stigma yang stereotipe semacam itu diperkuat dengan masih kuatnya pencitraan masyarakat terhadap posisi kaum perempuan yang hanya layak terjun di ranah domestik atau hanya sekadar menjalankan fungsi reproduktif belaka. Sementara, di ranah publik atau fungsi produktif dan sosial hanya layak diisi oleh kaum lelaki. Akibat pencitraan masyarakat yang "salah kaprah" semacam itu, disadari atau tidak, banyak kaum perempuan yang "takut sukses" di ruang-ruang publik.

Pelabelan dan pencitraan masyarakat patriarki yang cenderung men-subordinasi (menomorduakan) kaum perempuan di ranah publik menjadikan sosok kaum hawa menjadi begitu rentan terhadap ketidakadilan gender, seperti kekerasan , pemiskinan (marginalisasi), maupun beban ganda. Mengguritanya akar patriarki yang demikian kuat di tengah-tengah kehidupan masyarakat membuat isu-isu gender menjadi bias dan salah kaprah. Banyak kaum lelaki yang merasa khawatir bahwa gender akan membuat peran kaum lelaki menyempit. Bahkan, tak jarang yang berpandangan bahwa gender merupakan bentuk "perlawanan" kaum perempuan terhadap kodrat yang akan menyingkirkan peran kaum lelaki di sektor publik.

Selama ini, gender sering disamakan dengan jenis kelamin (seksual) sehingga memunculkan stigma dan pencitraan publik yang keliru. Jenis kelamin atau hal-hal yang berkaitan dengan faktor seksual jelas merupakan bawaan sejak lahir yang secara biologis memang memiliki ciri yang berbeda. Seksual inilah yang berkaitan dengan kodrat sehingga tidak bisa dipertukarkan. Kodrat yang berkaitan dengan fungsi seksual kaum perempuan, misalnya, menstruasi, hamil, atau menyusui. Kodrat semacam itulah yang mustahil bisa dijalankan oleh kaum lelaki.

Gender dibentuk berdasarkan konstruksi sosial yang sangat erat kaitannya dengan masalah kultural, norma, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Setiap kelompok masyarakat, bisa jadi memiliki konstruksi sosial yang berbeda-beda dalam memandang posisi kaum lelaki dan perempuan sehingga akan terus berubah dan berkembang sesuai dengan peradaban yang membentuknya. Emosi, sikap empati, rasio, akal budi, atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan kodrat merupakan unsur-unsur gender yang bisa dimiliki oleh kaum laki-laki dan perempuan. Dari sisi ini, sungguh tidak adil kalau ada orang berkata, "Eh, anak lelaki kok menangis, jangan cengeng, dong!" atau "Jadi anak perempuan itu jangan suka berteriak-teriak, dong!" Loh, memang yang bisa menangis itu hanya anak perempuan dan yang bisa berteriak-teriak itu hanya anak lelaki. Ini merupakan beberapa contoh kecil tentang ketidakadilan gender yang sudah demikian kuat mencengkeram kultur masyarakat kita yang patriarkis.

Repotnya, ketidakadilan gender semacam itu terbawa masuk melalui institusi pendidikan. Dunia persekolahan, diakui atau tidak, telah menjadi ruang jagal dan pembunuh unsur-unsur gender untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Ketika ada seorang siswa perempuan yang melakukan sedikit penyimpangan, stigma yang bias gender secara tidak sadar sering terlontar;

Eh, kamu anak perempuan kok berani-beraninya menampar pipi anak laki-laki. Kalau dibalas bagaimana? Kamu tak mungkin akan sanggup melawannya!

Tanpa bermaksud untuk menolerir kekerasan di dunia persekolahan, stigma yang bias gender semacam itu sangat tidak kondusif terhadap perkembangan jiwa dan kepribadian siswa perempuan. Mereka telah dibiasakan secara sistematis dan kultural untuk selalu mengalah, pasif, dan serba bergantung. Demikian juga peran siswa perempuan dalam bursa ketua OSIS, petugas upacara, atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Buku ajar pun masih banyak yang bias gender, seperti penggunaan ilustrasi "anak perempuan yang selalu membantu ibunya di dapur atau anak laki-laki yang bermain layang-layang". Demikian juga penggunaan kalimat, "Ayah membaca koran, sedangkan ibu memasak di dapur." Secara tidak langsung, penggunaan ilustrasi dan kalimat semacam itu telah memiliki andil untuk menanamkan kepribadian yang bias gender kepada siswa. Muncul stereotipe bahwa anak perempuan tidak pantas bermain layang-layang atau seorang ibu yang tak layak membaca koran.

Sebagai agen perubahan, sudah saatnya dunia persekolahan kita tampil memberikan internalisasi gender secara benar kepada peserta didik. Tidak harus menjadi sebuah mata pelajaran, tetapi diintegrasikan secara inklusif ke dalam proses pembelajaran. Secara lintas-mata pelajaran, para guru diharapkan menanamkan nilai-nilai gender sejak dini ke dalam desain dan proses pembelajaran sehingga anak-anak bangsa negeri ini tidak lagi terjebak dalam kungkungan patriarki yang sangat tidak menguntungkan. Bukan hal yang mudah memang menanamkan nilai-nilai baru di tengah-tengah kuatnya kultur masyarakat yang cenderung bias gender. Namun, jika penanaman dan penyuburan nilai-nilai gender semacam itu tidak terbonsai, pelan tapi pasti, akan lahir "generasi-generasi baru" yang sadar dan responsif terhadap gender.

Desain dan proses pembelajaran berperspektif gender semacam itu jelas akan lebih kontekstual dan memiliki daya tarik bagi siswa jika dikemas secara interaktif dan tidak lagi terjebak ke dalam hafalan dan teori. Dukungan media berbasis teknologi-informasi sangat diperlukan ketika dunia pendidikan sudah mulai mengarah pada pembelajaran elektronik. Tayangan-tayangan gambar berangkai, video, bahkan film, khususnya yang berkeadilan gender dan edukatif, sangat dibutuhkan untuk memberikan citraan baru ke dalam mind-set anak-anak sehingga secara tidak langsung akan membuka wawasan baru.

Lingkungan keluarga pun mesti memulai menginternalisasikan unsur-unsur gender secara benar sejak dini kepada anak-anak sehingga tidak lagi muncul stigma, pelabelan, penomorduaan, marginalisasi peran, beban ganda, atau kekerasan yang sangat tidak menguntungkan bagi kaum perempuan. Mengapa tidak dimulai dari sekarang? ***

Nasib Penerbit dan Penulis Buku Teks Pasca-BSE

2009-07-06T19:12:00.001+07:00

“Buku murah untuk rakyat!” Bisa jadi, itulah visi yang dicanangkan Mendiknas, Bambang Sudibyo. Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang telah diluncurkan beberapa waktu yang lalu, agaknya akan menjadi “ikon” untuk semakin mendekatkan rakyat terhadap dunia pendidikan yang selama ini terkesan elitis. BSE diharapkan bisa mengurai kegelisahan yang mencekik leher rakyat akibat mahalnya harga buku teks. Dari sisi ini, BSE jelas bisa dinilai sebagai terobosan yang jitu dan visioner. Anak-anak dari keluarga tak mampu bakal makin akrab dengan buku teks. Kran ilmu pengetahuan pun akan terus mengucur mengalirkan sulur-sulur keilmuan ke segenap lapis dan lini masyarakat. Dengan cara demikian, kesenjangan ilmu anak kaya vis a vis anak miskin pun bakal terkurangi. Dunia pendidikan makin cerah. Mutu pun diharapkan bakal terdongkrak. Dalam beberapa generasi mendatang, anak-anak masa depan negeri ini diharapkan tidak lagi mengidap sindrom “inferior” yang telah lama bersarang dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Persoalannya, kehadiran BSE dinilai belum relevan diluncurkan dalam konteks keindonesiaan yang hingga kini masih tersaruk-saruk dalam memburu jaringan koneksi internet. Selain masih terbilang mahal, internet di negeri ini belum memiliki jaringan infrastruktur yang merata. Akibatnya? Bisa ditebak! BSE yang menjadi ikon “buku murah untuk rakyat” itu justru lebih terkesan mahal dan inklusif daripada buku teks versi cetak. Hanya mereka yang memiliki koneksi internet --sebagian besar tinggal di perkotaan-- yang bisa mengaksesnya. Rakyat miskin yang sebagian besar tinggal di pedesaan yang seharusnya menjadi sasaran BSE justru hanya bisa menjadi penonton dari balik layar.

Lantas, bagaimana dengan nasib penerbit dan penulis buku teks pasca-BSE? Jas bukak iket blangkon, sama juga sami mawon, alias setali tiga uang. Bahkan, nasibnya lebih tragis. Pembelian hak cipta yang berlaku selama 15 tahun itu dinilai telah membunuh “masa depan” penerbit dan penulis buku teks. Bagaimana penerbit buku teks harus menghidupi sekian karyawan jika dalam kurun waktu selama itu tak melakukan proses produksi? Haruskah terjadi perampingan besar-besaran terhadap karyawan di sebuah penerbitan buku teks?

Kali ini merupakan tahun kedua Pusbuk melakukan pembelian hak cipta buku teks SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK kepada penerbit dan penulis. Seperti telah disosialisasikan oleh Pusbuk (baca di sini), setiap jilid buku teks akan dibeli dengan harga 100-175 juta rupiah. Namun, persoalan anggaran agaknya menjadi kendala. Konon, sebagaimana dikemukakan oleh sebuah penerbit –tak perlu saya sebutkan namanya—pembelian hak cipta terhadap buku teks yang dinilai memenuhi standar kelayakan secara nasional, mesti melalui tawar-menawar. Jika sudah ada kesepakatan pun kejelasan cairnya anggaran belum dapat dipastikan. Walhasil, penerbit dan penulis yang kebetulan bukunya dinilai memenuhi standar mutu harus banyak bersabar dan menahan napas.

Persoalan ini menjadi penting dan relevan untuk dikemukakan agar kehadiran BSE tidak menjadi preseden bagi masa depan penerbit dan penulis yang selama ini, diakui atau tidak, telah ikut berkiprah dalam membangun wacana keilmuan di dunia pendidikan kita. Sebelum jaringan infratruktur internet benar-benar merata, ada baiknya dilakukan pemetaan terhadap daerah-daerah tertentu yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses BSE. Daerah-daerah inilah yang, menurut hemat saya, masih perlu disubsidi buku-buku teks versi cetak agar anak-anak miskin yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, tetap dapat mengikuti dinamika keilmuan sesuai dengan tingkat satuan pendidikannya masing-masing. Nah, bagaimana? ***

Tentang Bahasa Blog

2009-07-06T18:59:00.001+07:00

Selalu saja ada yang menarik ketika saya berkunjung ke rumah seorang teman di kompleks dunia maya. Tak hanya isinya yang beragam dan memiliki daya pikat, tetapi juga gaya pengucapannya yang khas dan unik. Saya banyak mendapatkan info dan pengetahuan baru, serta ragam bahasa yang sesuai dengan kepentingan ekspresi mereka. Setahun melakukan aktivitas mengeblog memang terlalu singkat untuk bisa mendeskripsikan, apalagi menyimpulkan, kaitan antara gaya (ragam) pengucapan dan kepentingan ekspresi secara rinci dan sahih. Namun, dari ratusan blog yang saya kunjungi, setidaknya saya menemukan lima jenis kepentingan ekspresi yang tersembunyi di balik tulisan dalam sebuah blog.

Pertama, tulisan untuk menyampaikan informasi. Tulisan semacam ini biasanya menggunakan ragam bahasa resmi dan lugas. Hal ini masuk akal karena untuk menghindari kekeliruan dalam menafsirkan maksud yang terkandung di dalamnya. Untuk memberikan informasi kepada pengunjung, tulisan semacam ini sering memanfaatkan sumber dari blog atau web lain, baik dengan cara memberikan tinjauan, terjemahan, maupun kopi-paste --tanpa mengebiri etika dalam dunia kepenulisan-- sehingga pengunjung memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya. Tulisan berita dan ilmu pengetahuan bisa dikategorikan pada jenis kepentingan ekspresi ini.

Kedua, tulisan untuk kepentingan mencurahkan isi hati (curhat) dan menghibur pengunjung. Bahasa yang digunakan untuk kepentingan ekspresi semacam ini seringkali menggunakan bahasa gado-gado. Tujuan utamanya memang semata-mata untuk curhat dan menghibur pengunjung. Ragam bahasa yang digunakan cenderung variatif dan tidak terlalu "tunduk" pada kaidah-kaidah baku dalam struktur kebahasaan. Bahkan, tak jarang menggunakan tiga bahasa sekaligus; bahasa Indonesia, daerah, dan asing. Tulisan jenis ini biasanya sangat mudah memancing kesan-kesan emosi pengunjungnya, entah itu rasa iba, humor, atau sedih.

Ketiga, tulisan untuk kepentingan refleksi. Tulisan jenis ini bisa berasal dari peristiwa nyata (non-fiktif) atau berdasarkan imajinasi penulisnya (fiktif). Refleksi non-fiktif biasanya membahas persoalan-persoalan aktual dan menyangkut kepentingan publik yang dianalisis secara kritis berdasarkan renungan dan logika sang penulis. Bahasa yang digunakan dalam postingan jenis ini biasanya lugas, cenderung "liar" dan berani. Hal ini berbeda dengan postingan jenis refleksi-fiktif. Persoalan yang diangkat biasanya berasal dari pengalaman hidup, baik pengalaman diri sendiri maupun orang lain, yang disajikan dalam genre narasi, puisi, atau cerpen. Bahasa yang digunakan cenderung personal dan bersifat multitafsir. Sebagai tulisan reflektif, tulisan jenis ini berusaha memotret berbagai fenomena kehidupan untuk selanjutnya didedahkan lewat media bahasa pilihan yang benar-benar tertata, sehingga mampu memberikan sesuatu yang bermakna dalam ranah batin pembacanya.

Keempat, tulisan untuk kepentingan persuasi. Tulisan ini berusaha mengajak dan memengaruhi pembaca untuk melakukan sebuah tindakan sesuai dengan keinginan sang penulis. Ragam bahasa yang digunakan cenderung lugas agar mudah dipahami pembaca dengan menggunakan alasan yang logis dan masuk akal. Lewat tulisannya, sang penulis berusaha meyakinkan pembaca bahwa apa yang dipaparkan itu benar adanya. Tulisan yang mengajak pembaca untuk "golput" dalam sebuah pilkada atau mengajak pembaca untuk memberikan subsidi sukarela kepada sesama, misalnya, bisa dikategorikan ke dalam jenis kepentingan ekspresi ini.

Kelima, tulisan untuk kepentingan pembelajaran. Tulisan ini berusaha memberikan petunjuk dan bimbingan teknis tentang cara melakukan tindakan tertentu. Bau "how to"-nya sangat terasa sehingga cenderung menggurui. Ragam bahasa yang digunakan cenderung lugas dan apa adanya agar mudah dipahami pembaca dan terhindar dari salah tafsir.

Blog pribadi seringkali digunakan oleh sang penulis (admin) untuk berbagai macam kepentingan ekspresi. Ada warna "pelangi" di sana. Saya jarang menemukan blog yang mono-ekspresi. Ragam bahasa yang digunakan bervariasi sesuai dengan kepentingannya. Blog curhat pun sesekali diselingi dengan tulisan serius dengan ragam bahasa baku. Ini artinya, seorang bloger bisa berkomunikasi kepada pengunjung dengan mengusung beragam tema. Hal itu agaknya sangat dipengaruhi oleh kepentingan sang bloger dalam mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Bisa jadi, suasana "gado-gado" semacam itu juga dimaksudkan untuk menghindari kejenuhan, baik bagi sang bloger yang bersangkutan maupun pengunjung.

Sebagai hunian di dunia maya, kalau boleh disebut demikian, ketenaran sebuah blog akan sangat ditentukan oleh "kelincahan" sang bloger dalam mengemas gaya (ragam) pengucapan dan kepentingan ekspresinya. Dengan kata lain, efektivitas komunikasi yang dikemas melalui gaya pengucapan yang tepat akan sangat menentukan kualitas sebuah blog. Sebagus apa pun kepentingan ekspresinya, kalau kurang tepat memilih gaya pengucapan, bisa menimbulkan kesan "jorok" bagi pengunjung. Blog curhat, yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati, misalnya, jelas akan lebih mengena jika diekspresikan dengan gaya (ragam) pengucapan yang santai melalui kemasan bahasa "gaul". Sebaliknya, blog yang dimaksudkan untuk mengekspresikan kepentingan pembelajaran, informasi, atau persuasi, akan lebih tepat jika dikemas dengan menggunakan bahasa yang lugas sehingga terhindar dari kesan multitafsir.

Pembagian jenis kepentingan ekspresi dan gaya pengucapan tersebut semata-semata berdasarkan pengamatan saya selama setahun melakukan aktivitas mengeblog. Saya tidak menggunakan pendekatan dan teori linguistik apa pun. Mungkin Sampeyan menemukan jenis yang lain atau memiliki pendapat yang berbeda? ***

Guru sebagai Peneliti

2009-07-06T18:50:00.001+07:00

Ketika Depdiknas meluncurkan model penelitian berbasis tindakan kelas (PTK), predikat guru pun bertambah. Guru tak hanya sebatas menjadi “tukang ajar” yang ruang geraknya dibatasi empat dinding ruang kelas, tetapi diharapkan juga menjadi seorang peneliti. Melalui PTK yang dilakukan, guru diharapkan menjadi “pionir” sekaligus “inovator” pembelajaran yang mampu menciptakan atmosfer pembelajaran secara menarik dan memikat sehingga siswa didiknya merasa nyaman dan menyenangkan ketika mengikuti proses pembelajaran.

PTK sangat memberikan peluang kepada para guru untuk melakukan hal itu. Mereka memiliki kebebasan secara kreatif untuk mengujicobakan berbagai pendekatan, strategi, metode, media, atau bahan ajar ke dalam proses pembelajaran yang dikelolanya. Ibarat dokter, gurulah yang tahu persis “penyakit” yang diderita “pasien”-nya. Berdasarkan diagnosis yang dilakukan, guru diharapkan dapat memberikan obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan sang pasien.

”Naluri” seorang guru sudah pasti akan terus berupaya untuk mencari cara-cara yang tepat agar siswa didiknya tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang cerdas, kreatif, kritis, dan mandiri; terbebas dari cengkeraman berbagai macam ”penyakit” akut. Sayangnya, cara-cara yang diterapkan guru dalam kegiatan pembelajaran seringkali berlangsung secara dadakan, tidak terencana dan terpola, berlangsung sesaat, dan (hampir) tak ada tindak lanjutnya. Itulah sebabnya, gagasan-gagasan brilian dari para ”mahaguru” dari generasi ke generasi tak bisa terwariskan kepada para guru yang lahir kemudian. Mereka tak bisa belajar dari pengalaman dan sejarah masa silam akibat parahnya proses dokumentasi dan minimnya akses informasi terhadap cara-cara jitu dalam mengelola pembelajaran secara menarik dan menyenangkan. Tidak berlebihan jika dinamika pembelajaran dalam dunia pendidikan kita tampil begitu stagnan dan membosankan. Imbasnya, generasi yang lahir dari ”rahim” dunia pendidikan kita (nyaris) gagal menjadi sosok yang cerdas dan berkarakter.

Atmosfer pembelajaran yang stagnan dan membosankan semacam itu agaknya mendapatkan banyak respon dari para pakar, pengamat, dan pemerhati dunia pendidikan. Harus ada perubahan paradigma dalam pengelolaan pembelajaran; dari pengelolaan yang serba dadakan dan tak terpola menjadi pengelolaan pembelajaran yang terencana, terprogram, dan jelas tindak lanjutnya. Oleh karena itu, guru perlu terus dirangsang untuk menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran yang lebih kontekstual dan selaras dengan semangat zamannya.

PTK sejatinya merupakan upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengelola pembelajaran secara menarik dan menyenangkan sehingga memiliki imbas positif terhadap lahirnya generasi masa depan yang cerdas, kritis, dan berkarakter melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan aksi (tindakan), observasi, dan refleksi berdasarkan prosedur ilmiah. Setiap perubahan yang terjadi, baik yang berkaitan dengan proses pembelajaran maupun hasil-hasilnya, perlu didokumentasikan dengan baik, untuk selanjutnya dianalisis dan direfleksi sehingga memiliki kejelasan alur dan penalaran dari sisi keilmuan.

Namun, harus diakui, meraih predikat guru sebagai peneliti agaknya juga bukan perkara gampang. Ada banyak faktor yang memengaruhinya. Selain dukungan kebijakan, apresiasi, dan finansial yang masih minim, juga belum kondusifnya budaya meneliti di kalangan guru. Hal itu terbukti ketika Forum Ilmiah Guru (FIG) Kabupaten Kendal melakukan seleksi terhadap hasil PTK para guru jenjang TK/SD, SMP, dan SMA/SMK untuk diikutkan dalam ajang seleksi di tingkat Provinsi Jawa Tengah, 6 September 2008 yang lalu. Jumlah guru yang mengikuti event bisa dihitung dengan jari.

Kondisi semacam itu jelas membutuhkan perhatian yang lebih serius dari para pengambil kebijakan. Keberadaan FIG sebenarnya cukup strategis dalam membantu para guru untuk melakukan PTK. Dengan dukungan guru-guru muda yang sarat dengan idealisme, FIG selalu ”jemput bola” dalam menyampaikan informasi-informasi penting kepada para guru yang berkaitan dengan kegiatan dalam forum ilmiah. Namun, kiprah mereka lama-kelamaan bisa menjadi ”mandul” jika tidak diimbangi dengan dukungan kebijakan dan finansial yang memadai. Setidaknya, perlu ada dukungan dana operasional untuk menggelar berbagai kegiatan ilmiah, baik secara rutin maupun insidental. Bahkan, Pemda perlu mengambil langkah antisipatif dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang digelar FIG.

Dengan dukungan kebijakan dan finansial yang memadai, keberadaan FIG diharapkan akan lebih eksis dalam menciptakan atmosfer budaya meneliti di kalangan guru sehingga predikat guru sebagai peneliti tak lagi terapung-apung dalam slogan dan retorika. ***

Guru sebagai Agen Peradaban

2009-04-08T22:09:00.004+07:00

Sejarah kita telah mencatat, guru senantiasa tampil di garda depan dalam membebaskan generasi bangsanya dari belenggu kebodohan, keterbelakangan, dan keterasingan peradaban. Lewat entitas pengabdian yang tulus, tanpa pamrih, total, dan intens, guru telah banyak melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, terampil, sekaligus bermoral. Tak dapat disangkal lagi, jasa guru dalam mewarnai dinamika peradaban dari zaman ke zaman benar-benar teruji oleh sejarah.

Dulu, ketika institusi pendidikan kita masih berbentuk padepokan atau pertapaan, seorang guru alias resi menjadi figur sentral, otonom, dan bebas menuangkan kreativitasnya dalam menggembleng para cantrik. Resi pada zamannya dinilai menjadi sosok yang benar-benar mumpuni, pinunjul, dan kaya ilmu, sehingga menjadi figur yang dihormati dan disegani. Apa yang dikatakan sang resi dianggap sebagai “sabda” tak terbantahkan. Perilaku dan kepribadiannya menjadi cermin dan referensi bagi para cantriknya. Tak berlebihan kalau padepokan menjadi sebuah institusi yang kredibel dan begitu tinggi citranya di mata masyarakat.

Resi alias guru, sejatinya adalah hamba kemanusiaan. Mereka menjadi pelayan, abdi pendidikan. Mereka menjadi agen kebudayaan yang memberikan ruang penyadaran sehingga mampu membuka mata dan nurani terhadap kesejatian diri, harga diri, harkat, dan martabat bangsanya.

Sebagai hamba kemanusiaan, dengan sendirinya guru sangat akrab dengan kehidupan anak-anak bangsa yang masih butuh sentuhan kearifan, kejujuran, kesabaran, dan ketulusan nurani. Karena tugasnya bersentuhan langsung dengan kehidupan sebuah generasi, guru tak hanya dituntut menguasai materi ajar, tetapi juga diharapkan terampil menyajikannya kepada siswa didik secara menarik sekaligus menyenangkan. Selain itu, guru juga dituntut memiliki integritas kepribadian yang baik sehingga tak gampang tergoda melakukan tindakan tercela yang akan meruntuhkan citra dan kredibilitasnya. Hal ini sangat beralasan, sebab tugas guru tak hanya sebagai pentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur baku kepada siswa didiknya.

Pergeseran Nilai

Seiring derap peradaban yang terus gencar menawarkan perubahan, beban yang mesti dipikul guru jelas semakin berat. Modernisasi yang membawa imbas terjadinya pergeseran tata nilai menjadi persoalan krusial bagi guru. Guru mesti dihadapkan pada persoalan serius ketika nilai-nilai kemanusiaan mulai dimarginalkan, nilai-nilai moral dan agama semakin terbonsai, nilai kesalehan hidup (baik individu maupun sosial) makin terabaikan.

Dalam pandangan Erich Fromm, era modernisasi yang mengibarkan bendera peradaban teknologi, bukan perjuangan manusia mencapai kebebasan dan kebahagiaan, melainkan merupakan masa di mana manusia telah terhenti menjadi manusia. Manusia telah berubah menjadi mesin yang tidak berpikir dan berperasaan sehingga gampang kehilangan kontrol terhadap sistem yang telah dibangun bersama. Meminjam bahasa Max Weber, masyarakat tak ubahnya seperti ”kandang besi” yang memasung dan membelenggu kehidupan manusia modern.

Iklim dan atmosfer kehidupan modern semacam itu, disadari atau tidak, juga memiliki andil yang cukup besar terhadap munculnya generasi ”robot” yang kehilangan kepekaan etika, estetika, dan religi. Mereka telah menjadi generasi instan yang kehilangan apresiasi terhadap nilai kejujuran, kesabaran, dan ketelatenan. Untuk mencapai harapan dan keinginan, mereka tak segan-segan mencari jalan pintas dan suka menerabas.

Yang lebih mencemaskan, para pelajar masa kini dinilai juga mulai kehilangan sikap hormat dan respek terhadap gurunya. Hubungan guru dan murid telah kehilangan kedalaman komunikasi yang intens dan harmonis. Akibatnya, guru seringkali tak berdaya dalam menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif; efektif, menarik, dan menyenangkan.

Dalam kondisi demikian, diperlukan sinergi antara guru, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan elemen pendidikan yang lain Di tengah situasi peradaban yang makin rumit dan kompleks, stakeholder pendidikan perlu memiliki kesamaan visi dalam upaya membebaskan generasi masa depan negeri ini dari belenggu peradaban yang makin abai terhadap nilai-nilai luhur baku. Orang tua perlu mengembalikan fungsi keluarga sebagai basis penanaman nilai moral, budaya, dan agama. Kesibukan memburu gebyar materi jangan sampai menjadi penghalang untuk dekat dengan anak-anak. Demikian juga halnya dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mereka perlu mengembalikan fungsinya sebagai kekuatan kontrol terhadap berbagai perilaku menyimpang yang rentan dilakukan oleh anak-anak.

Sebagai hamba kemanusiaan, guru juga perlu mengembalikan ”khittah”-nya sebagai sosok yang benar-benar bisa ”digugu dan ditiru” sehingga tetap sanggup menjalankan perannya sebagai agen kebudayaan yang memberikan ruang penyadaran terhadap nilai-nilai kesejatian diri. ***

Blog dan Guru

2007-07-14T12:55:00.000+07:00

Dunia Blog dan Dunia Guru
Ketika blog ini meluncur secara online, tak banyak teman-teman sejawat yang mencoba untuk mengikuti jejak saya ketika saya berdiskusi dengan mereka. Menurut mereka, banyak hambatan yang muncul ketika mereka bikin blog. Pertama, blog membutuhkan akses internet secara online. Dalam kondisi tingkat kesejahteraan yang belum memadai, hambatan ini jelas menjadi persoalan yang serius. Jangankan memikir akses internet, bisa membikin asap dapur terus "kemebul" saja mesti masih harus berjuang dengan berbagai cara.

Kedua, masih minimnya pengetahuan tentang akses internet. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dunia "maya" masih tergolong sebuah "Indonesia" yang tertinggal dalam dunia pendidikan. Itulah persoalan serius yang kini tengah dibidik oleh pemerintah melalui Jejaring Pendidikan Nasional. Dengan menggelontorkan sejumlah dana, di beberapa kabupaten kota telah dirintis beberapa ICT center , termasuk di Kabupaten Kendal melalui ICT Center-nya yang berbasis di SMK 1 Kendal. Program Jardiknas melalui ICT Center-nya diharapkan dapat memperluas akses informasi di kalangan dunia persekolahan sehingga berbagai info terbaru dan aktual yang berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan bisa terakses dengan baik. Hal ini tidak luput dari 3 Renstra Depdiknas yang salah satunya adalah perluasan akses informasi.

Ketiga, aktivitas menulis belum menjadi tradisi yang membudaya di kalangan guru. Secara jujur harus diakui, belum semua guru memiliki kultur berpikir secara sistematis dalam bentuk bahasa tulis. Saya salut kepada beberapa teman dari berbagai penjuru yang telah meng-"go public"- karya-karya dan pemikirannya melalui blog di internet. Melalui blog, para guru bisa saling bersilaturahmi melalui Blogroll yang bisa diakses setiap saat. Kendala aktivitas menulis yang belum menjadi kultur yang mentradisi di kalangan guru inilah yang masih perlu disikapi secara serius. Menulis sangat erat kaitannya dengan kebiasaan berekspresi secara tertulis. Menurut hemat saya, minimnya guru yang berkenan menjadikan dunia menulis sebagai pekerjaan sampingan, lebih banyak disebabkan oleh peluang dan kesempatan yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh rekan-rekan guru. Menulis tidak mutlak sepenuhnya berkaitan dengan bakat atau talenta. Oleh karena itu, kini sudah tiba saatnya rekan-rekan sejawat mulai melirik dunia menulis sebagai upaya pengembangan kompetensi profesional sesuai dengan bidang yang dogelutinya. Bukankah sebentar lagi program sertifikasi guru sudah akan mulai diluncurkan?

Banyaknya guru yang "ndhongkrok" di golongan IV-a, sudah menjadi bukti bahwa dunia menulis masih menjadi kendala besar dalam mengabadikan ide-ide, gagasan, dan pemikiran-pemikiran kreatif. Seperti telah diketahui bahwa untuk kenaikan pangkat dari golongan IV-a ke IV-b, seorang guru wajib memenuhi angka kredit minimal 12 point dari unsur pengembangan profesi dengan cara menyusun karya tulis. Ketentuan semacam ini tampaknya menjadi hambatan "klasik" bagi para guru dalam menggapai kariernya. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius untuk memecah kebuntuan semacam itu.

Seiring dengan kemajuan teknologi di bidang informasi, blog, menurut hemat saya, bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi kebuntuan itu. Blog yang dibuat oleh guru bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengumpulan angka kredit pengembangan profesi. Tentu saja, blog yang layak dinilai untuk mendapatkan angka kredit pengembangan profesi harus memenuhi kriteria tertentu, misalnya menampilkan posting hasil penelitian di bidang pendidikan. Dengan cara semacam ini, guru akan lebih leluasa dalam menuangkan gagasan dan pemikirannya secara runtut dan ilmiah melalui blog yang dibuat sendiri.

Persoalannya sekarang, kapankah hal semacam itu bisa terwujud?

Evaluasi KTSP

2007-07-14T12:54:00.000+07:00

EVALUASI KTSP SMP DI KABUPATEN KENDAL
Dalam rangka memantapkan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMP di Kab. Kendal, mulai 25 Juni hingga 4 Juli 2007, Subdinas Pendidikan dan Pengajaran, Dinas P dan K Kab. Kendal, mengadakan kegiatan evaluasi pelaksanaan KTSP setelah diberlakukan secara serentak di semua tingkatan kelas sejak tahun pelajaran 2006/2007. Kegiatan tersebut diikuti oleh setiap guru mata pelajaran yang menjadi mata pelajaran inti, yaitu Guru Agama, PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, Penjaskes, TIK.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Workshop ToT KTSP SMP yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas, yang diselenggarakan di LPMP Jawa Tengah yang diarahkan agar sosialisasi KTSP benar-benar dapat memenuhi harapan semua pihak.
Sebagaimana diketahui, Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 menetapkan delapan komponen tentang Standar Pendidikan. Dengan lahirnya PP tersebut berimplikasi pada arah kebijakan pengembangan kurikulum dalam rangka mengimplementasikan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22, 23, 24 tahun 2006. Ketiga Permendiknas tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang disusun dan dikembangkan oleh satuan pendidikan (sekolah). Untuk itu, perlu dilakukan adanya upaya serius untuk menyosialisasikan KTSP secara intensif dan berkelanjutan sehingga pelaksanaan KTSP benar-benar dapat berlangsung seperti yang diharapkan.
Dalam upaya merealisasikan otonomi pendidikan, selama empat tahun terakhir ini pemerintah telah mengembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Selama perjalanan mini piloting telah dilaksanakan penyempurnaan kurikulum dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Buku panduan yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, 23 dan 24 Tahun 2006 merupakan acuan di dalam penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Tujuan umum evaluasi KTSP adalah untuk memberikan wawasan, meningkatkan kemampuan, sikap, dan keterampilan para guru, serta mampu melaksanakan mengomunikasikan penguasaan bahan evaluasi dalam rangka pelaksanaan KTSP sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di SMP. Sedangkan, tujuan khususnya, antara lain agar peserta Evaluasi KTSP dapat: (a) memahami dan menerapkan kebijakan umum pengembangan pendidikan lanjutan pertama termasuk implikasi PP 19 tahun 2005; (b) meningkatkan pemahaman dan keterampilan tentang konsep dasar KBK dan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); (c) meningkatkan pemahaman tentang kebijakan pengembangan kurikulum dalam rangka implementasi Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 22, 23 dan 24 tahun 2006; (d) meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengembangkan Penilaian Berbasis Kelas, ketuntasan belajar, model rapor, dan evaluasi program; (e) meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam merancang pengembangan Mulok dan Pengembangan Diri; (f) meningkatkan pemahaman peserta tentang pengembangan model pembelajaran IPA dan IPS terpadu; (g) meningkatkan pemahaman peserta dalam mengembangkan Pembelajaran Kontekstual dan Pendidikan Teknologi Dasar; (h) meningkatkan pemahaman peserta tentang konsep manajemen dan jaringan kurukulum, serta supervisi kurikulum; (i) mengimplementasikan kurikulum yang berlaku dalam kegiatan belajar mengajar yang efektif; dan (j) mengkomunikasikan hasil Evaluasi KTSP kepada teman sejawat di daerah.
Fasilitator dalam evaluasi KTSP adalah Tim Pengembang KTSP Kabupaten Kendal yang telah dibentuk berdasarkan SK Bupati Kendal 420/218/2007 tentang Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMP Kab. Kendal Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007. Adapun Tim Pengembang KTSP SMP Kab. Kendal antara lain sbb:
1 Sri Mulyani, S.Pd., M.Pd. (Kasi SMP-SM Dinas P dan K Kab. Kendal)
2 Basuki Supriyadi, S.Ag. (Guru Agama SMP N 1 Cepiring)
3 Zubaidi, S.Pd. (Guru PKn SMP N 3 Patebon)
4 Drs. Sawali, M.Pd. (Guru Bahasa Indonesia SMP N 2 Pegandon)
5 Drs. Ahmad Budisusilo (Guru Bahasa Inggris SMP N 1 Cepiring)
6 Drs. Suranto (Guru Matematika SMP N 1 Boja)
7 Hartanto, S.Pd. (Guru IPA SMP N 2 Kaliwungu)
8 Eka Haryata, S.Pd. (Guru IPS SMP N 1 Gemuh)
9 Agus Wahidin, S.Pd. (Guru Seni Budaya SMP N 2 Kaliwungu)
10 Drs. M. Najib (Guru Penjaskes SMP N 3 Kendal)
11 Junari, S.Pd. (Guru TIK SMP N 4 Cepiring)

Sasaran kegiatan Evaluasi KTSP adalah guru SMP pada 10 mata pelajaran yang ditetapkan berdasarkan standar minimal dari BSNP (kecuali mata pelajaran Mulok).
Setelah mengikuti kegiatan evaluasi KTSP, para guru diharapkan segera menyusun draft KTSP di sekolah masing-masing bersama tim pengembang di sekolah sehingga pada tahun pelajaran 2007/2008 pelaksanaan KTSP di setiap sekolah benar-benar dapat berjalan seperti yang diharapkan, untuk selanjutnya disahkan menjadi kurikulum yang resmi berlaku di tingkat satuan pendidikan masing-masing. ***

Perilaku Vandalistis

2007-07-14T12:53:00.002+07:00

Kelulusan dan Perilaku Vandalistis

Jumat, 22 Juni 2007, pukul 14.00 WIB, sekolah mengundang orang tua/wali murid kelas 9 untuk menerima hasil ujian. Sebuah momen yang mendebarkan, menegangkan, dag-dig-dug, dan senam jantung. Ya, jerih payah anak-anak bangsa selama tiga tahun lamanya akan ditentukan pada saat itu. Hanya ada dua jawaban yang mereka tunggu: "Lulus" atau "Tidak Lulus".

Saya mencoba mengamati ekspresi peserta didik saya sebelum hasil pengumuman mereka terima. Tak seperti biasanya. Sebagian besar di antara mereka bersikap dingin, cuek, acuh tak tak acuh. Perangai ramah yang selama ini mereka ekspresikan setiap kali beradu kening dengan saya seperti tersapu kabut.

Namun, ekspresi wajah mereka sontak berubah ketika orang tuanya menyodorkan selembar kertas dalam amplop tertutup. Mereka yang dinyatakan lulus langsung berteriak histeris, sujud syukur, berpelukan rapat, atau berteriak kencang-kencang. Maklum, tiga tahun bukanlah waktu yang singkat. Bisa dipahami kalau mereka mengekspresikan diri dengan cara yang khas yang menurut mereka memang pantas dilakukan.

Akan tetapi, di sudut sekolah yang lain, saya menyaksikan sebuah pemandangan lain. Ekspresi wajah mereka tampak kuyu, suntrut, dan ada perasaan tak percaya terhadap hasil yang mereka terima. Ya, dari 183 siswa, ada 10 anak yang dinyatakan tidak lulus, 3 cowok dan 7 cewek. Umumnya, Bahasa Inggris yang menjadi momok bagi mereka, kemudian Matematika. Sedangkan, Bahasa Indonesia lulus semua dengan nilai tertinggi 9,60, nilai terendah 4,60, dengan nilai rata-rata 7,70.

Emosi saya pun larut ke dalam suasana yang mereka bangun. Dada saya terasa sesak menyaksikan 10 anak didik saya mengekspresikan kesedihan dan kegagalannya. Tiba-tiba saja saya membayangkan bagaimana nanti setelah mereka tiba di rumah. Ketidaklulusan mereka didengar oleh saudara-saudaranya, tetangga, atau mungkin kerabatnya yang lain. Dalam benak saya muncul sebuah "stigma" yang akan tertempel di wajah mereka, sehingga memberikan imbas sosio-psikologis dalam beberapa hari berikutnya. Secara sosial, mereka --untuk sementara waktu-- tidak akan banyak menampakkan diri di depan umum. "Stigma" sebagai anak "bodoh" jelas mustahil terelakkan karena vonis masyarakat yang sudah membudaya dan mengilusumsum dalam tradisi masyarakat kita yang stereotype semacam itu. Sedangkan, secara psikologis mereka akan merasa inferior alias rendah diri sehingga akan sulit bergaul. Mungkin saja, mereka akan mengurung diri di kamar pribadinya untuk beberapa hari. Meskipun demikian, saya tetap berdoa semoga mereka bisa menerima semua hasil dan keputusan yang tak mungkin bisa diubah itu dengan sikap lapang dada.

Sebagai seorang pendidik, jelas saya sangat mengharapkan siswa didik saya bisa berhasil dengan prestasi yang bagus. Sayangnya, kenyataan berbicara lain. Mau atau tidak, mereka harus bisa menerima hasil jerih payah mereka selama tiga tahun. Hanya ada dua kemungkinan yang bisa mereka lakukan agar dapat memperoleh selembar ijazah; mengulang kembali selama 1 tahun atau ikut ujian Kejar paket B (setara SMP).

Ujian, sering kali tidak bisa berbuat adil terhadap semua siswa. Dari 10 siswa didik saya yang tidak lulus itu, selama mengikuti proses belajar mengajar, menunjukkan sikap, perilaku, dan budi pekerti yang baik seperti "anak mami" yang patuh dan penurut. Pendeknya, tak ada perilaku menyimpang yang mereka lakukan selama 3 tahun di sekolah. Ironisnya, tidak sedikit anak-anak yang masuk kategori "badung", bandel, dan susah diatur, ternyata justru menunjukkan hasil di luar dugaan; lulus. Sudah bisa ditebak, mereka merespon kelulusan itu lewat aksi vandalistis, seperti mengecat rambut atau baju seragam warna-warni dengan cata pilox yang mencolok. Lantas, menggeber knalpot sepeda motor kencang-kencang, berputar keliling kampung dengan berboncengan, dengan bunyi klakson yang memekakkan telinga. Sungguh, perilaku yang sebenarnya kurang pantas lantaran tidak bersedia berempati dan menaruh sikap "bela sungkawa" terhadap nasib temannya yang tidak lulus. Imbauan sekolah untuk bersikap santun dan menyumbangkan baju seragam mereka hanya dianggap angin lalu.

Pada sisi lain, kriteria kelulusan berdasarkan pemendiknas no.45/2006 tentang Ujian Nasional tahun pelajaran 2006/2007 pun sebenarnya masih layak untuk diperdebatkan. Misalnya begini. Ada seorang siswa dengan perolehan nilai UN sbb: Bahasa Indonesia 9,20, Bahasa Inggris 5,20, dan Matematika 4,20. Jika dirata-rata, hasilnya 6,20. Terlepas dari kelemahan soal pilihan ganda yang digunakan dalam UN, hasil yang diperoleh siswa tersebut menunjukkan bahwa siswa yang bersangkutan memiliki kemampuan yang menonjol di bidang kebahasaan, tetapi sangat lemah dalam penguasaan ilmu eksakta (Matematika). Namun, lantaran kriteria kelulusan yang mematok angka kelulusan terendah 4,25 dengan rata-rata nilai 5,0, maka anak yang sebenarnya memiliki kemampuan di bidang kebahasaan itu harus terampas masa depannya.

Setiap anak membawa talenta, potensi, dan bakatnya masing-masing. Sampai kapan pun, kalau seorang anak tidak memiliki minat dan kemampuan dalam bidang ilmu eksakta atau yang lain, bisa jadi sampai kapan pun anak akan sulit apabila dituntut harus menguasainya. Ini artinya, nilai kelulusan yang selalu mematok nilai terendah, selamanya akan menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu, menurut saya, kriteria kelulusan --kalau UN memang masih diperlukan-- tidak mematok angka terendah, tetapi cukup dengan menggunakan nilai rata-rata saja. Dengan cara demikian, talenta, potensi, dan bakat anak tidak terkebiri dan terpinggirkan.

Jujur saja, saya sedih menyaksikan anak didik saya yang sebenarnya memiliki kemampuan menonjol di bidang kebahasaan, tetapi lantaran lemahnya penguasaan materi ajar dalam bidang eksakta, mereka harus terhambat langkahnya menuju ke jenjang pendidikan berikutnya. yang lebih menyedihkan, mereka terpaksa harus menyaksikan teman-temannya --yang sebenarnya memiliki kemampuan pas-pasan di semua mata pelajaran dan dinyatakan lulus-- berperilaku vandalistis; sebuah perilaku yang sebenarnya sangat menyakitkan bagi teman-teman sejawatnya yang kebetulan bernasib kurang beruntung.

Ke depan, kriteria kelulusan dan berbagai perilaku vandalistis yang timbul sebagai ekspresi kebanggaan perlu dirumuskan melalui cara-cara yang edukatif dan mendidik sehingga tidak ada anak-anak bangsa negeri ini yang menjadi korban atau sengaja "dikorbankan". Nah, bagaimana? ***

Ada yang memiliki pendapat, tanggapan, atau komentar yang lain? Silakan posting komentar Anda, terima kasih.

Pencerah Spiritual

2007-07-14T12:53:00.001+07:00

Pendidikan Pencerah Spiritual
Oleh: Sawali

Dunia persekolahan kita, kata YB Mangunwijaya dalam buku PascaIndonesisa, PascaEinstein (1999), tidak mengajak anak didik untuk berpikir eksploratif dan kreatif. Seluruh suasana pembelajaran yang dibangun adalah penghafalan, tanpa pengertian yang memadai. Adapun bertanya—apalalagi berpikir kritispraktis—adalah tabu. Siswa tidak dididik, tetapi didrill, dilatih, ditatar, dibekuk agar menjadi penurut, tidak jauh berbeda dari pelatihan binatang-binatang “pintar dan terampil” dalam sirkus.

Suasana pembelajaran yang “salah urus” semacam itu, demikian Mangunwijaya, telah membikin cakrawal berpikir peserta didik menyempit dan mengarah pada sikap-sikap fasisme, bahkan menyuburkan mental penyamun/perompak/penggusur yang menghambat kemajuan bangsa. Erat berhubungan dengan itu, timbullah suatu ketidakwajaran dalam relasi sikap terhadap kebenaran. Mental membual, berbohong, bersemu, berbedak, dan bertopeng, seolaholah semakin meracuni kehidupan kultural bangsa. Kemunafikan merajalela. Kejujuran dan kewajaran dikalahkan. Keserasian antara yang dikatakan dan yang dikerjakan semakin timpang.
Sikapsikap fasis yang menafikan keluhuran akal budi, bahkan makin menjauhkan diri dari perilaku hidup yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, tampaknya sudah menjadi fenomena yang mewabah dalam masyarakat kita. Maraknya fenomena dan perilaku anomali semacam itu, menurut hemat penulis, merupakan imbas dari sistem pendidikan yang telah gagal dalam membangun generasi yang utuh dan paripurna.
Pertama, selama menuntut ilmu di bangku pendidikan, pelajar yang baik senantiasa dicitrakan sebagai "anak mami" yang selalu mengamini semua komando gurunya. Mereka ditabukan untuk bersikap kritis, berdebat, dan bercurah pikir. Akibatnya, mereka tampak begitu santun di sekolah, tetapi menjadi liar dan bringas di luar tembok sekolah.
Kedua, anakanak bangsa yang tengah gencar memburu ilmu di bangku pendidikan (hampir) tidak pernah dididik secara serius dalam menumbuhkembangkan ranah emosional dan spiritualnya. Ranah kecerdasan spiritual yang amat penting peranannya dalam melahirkan generasi yang utuh dan paripuma justru dikebiri dan dimarginalkan.
Kebijakan dan kurikulum pendidikan kita belum memberikan ruang dan waktu yang cukup berarti untuk memberikan pencerahan spiritual siswa. Yang lebih memperihatinkan, guru sering terjebak pada situasi rutinitas pembelajaran yang kaku, monoton, dan, dan menegangkan lewat sajian materi yang lebih miirip orang berkhotbah, indoktrinasi, dan “membunuh” penalaran siswa yang dikukuhkan lewat dogma-dogma dan mitos-mitos.
***
Idealnya, pendidikan harus mampu memberikan pencerahan dan katarsis spiritual kepada peserta didik, sehingga mereka mampu bersikap responsif terhadap segala persoalan yang tengah dihadapi masyarakat dan bangsanya. Melalui pencerahan yang berhasil ditimbanya, mereka diharapkan dapat menjadi sosok spiritual yang memiliki apresiasi tinggi terhadap masalah kemanusiaan, kejujuran, demokratisasi, toleransi, dan kedamaian hidup. Kita membutuhkan sosok manusia yang memiliki kecerdasan spiritual yang menciptakan damai di tengah berkecamuknya kebencian yang menawarkan pengampunan bila terjadi penghinaan.
Kecerdasan spiritual mewujudkan diri dalam perikehidupan yang diliputi dengan kesadaran punuh, perilaku yang berpedomankan hati nuruni, penampilan yang genuine tanpa kepalsuan, kepedulian besar akan tegaknya etika sosial. Sebaliknya, ketidakcerdasan spiritual menunjukkan diri dalam ekspresi keagamaan yang monolitis, eksklusif, dan intoleran yang sering meninggalkan "jejaknya" pada korban konflik atas nama agama, seperti yang belakangan ini sering kita saksikan.
Kerdilnya kecerdasan spiritual yang mencuat dalam bentuk perilaku yang mencuat dalam bentuk perilaku yang gemar berkonflik atas nama etnis dan agama, jelas menjadi keprihatinan kolektif kita sebagai bangsa. Ke depan, dunia pendidikan kita harus bersikap antisipatif dengan memberikan sentuhan perhatian yang cukup berarti terhadap ranah spiritual siswa. Kurikulum dan kebijakan pendidikan harus benar-benar mengakomodasi ranah spiritual siswa secara proporsional dan substansial.
Mata pelajaran Pendidikan Agama, selain ditambah alokasi waktunya, hendaknya juga tidak sekadar mencekoki siswa dengan setumpuk teori dan hafalan, tetapi harus benar-benar menyentuh kesalaman dan hakikat spiritual yang membuka ruang kesadaran nurani siswa di tengah konteks kehidupan sosial-budaya yang majemuk. Hal itu harus didukung oleh semua guru lintas mata pelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan ke dalam materi ajar yang diampunya.
Tidak kalah penting, guru yang berada di garda depan dalam dunia pendidikan hendaknya mampu menjadi figur keteladanan spiritual di hadapan peserta didik. Guru hendaknya juga mampu "menanggalkan" jiwa yang kasar dalam mendidik. Sikap pendidik harus demokratis, lebih "conscientious", lebih mawas diri, yang otomatis akan menular ke jiwa anak didik.
Di tengah situasi Indonesia yang makin "silang-sengkarut" akibat krisis multiwajah dan konflik berkepanjangan, sudah saatnya dunia pendidikan benar-benar mengambil peran sebagai pencerah dan katarsis peradaban yang sakit. Kehadirannya harus benar-benar dimaknai secara substansial sebagai "kawah candradimuka” yang menggembleng jutaan anak bangsa menjadi generasi yang utuh dan paripurna; cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya, sekaligus cerdas spiritualnya. Bukan hanya sekadar pelengkap yang selalu disanjung puji sebagai pengembang SDM, tetapi realitasnya hanya menjadi sebuah "Indonesia" yang terpinggirkan. ***

Modernisasi dan Jatidiri

2007-07-14T12:52:00.002+07:00

Bahasa Indonesia, antara Modernisasi dan Jatidiri
Oleh Sawali

Seiring dengan dinamika peradaban yang terus bergerak menuju arus globalisasi, bahasa Indonesia dihadapkan pada persoalan yang semakin rumit dan kompleks. Pertama, dalam hakikatnya sebagai bahasa komunikasi, bahasa Indonesia dituntut untuk bersikap luwes dan terbuka terhadap pengaruh asing. Hal ini cukup beralasan, sebab kondisi zaman yang semakin kosmopolit dalam satu pusaran global dan mondial, bahasa Indonesia harus mampu menjalankan peran interaksi yang praktis antara komunikator dan komunikan. Artinya, setiap peristiwa komunikasi yang menggunakan media bahasa Indonesia harus bisa menciptakan suasana interaktif dan kondusif, sehingga mudah dipahami dan terhindar dari kemungkinan salah tafsir.

Kedua, dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia harus tetap mampu menunjukkan jatidirinya sebagai milik bangsa yang beradab dan berbudaya di tengah-tengah pergaulan antarbangsa di dunia. Hal ini sangat penting disadari, sebab modernisasi yang demikian gencar merasuki sendi-sendi kehidupan bangsa dikhawatirkan akan menggerus jatidiri bangsa yang selama ini kita banggakan dan kita agung-agungkan. "Ruh" heroisme, patriotisme, dan nasionalisme yang dulu gencar digelorakan oleh para pendahulu negeri harus tetap menjadi basis moral yang kukuh dan kuat dalam menyikapi berbagai macam bentuk modernisasi di segenap sektor kehidupan. Dengan kata lain, bahasa Indonesia sebagai bagian jatidiri bangsa harus tetap menampakkan kesejatian dan wujud hakikinya di tengah-tengah kuatnya arus modernisasi.
Ketiga, bahasa Indonesia dituntut untuk mampu menjadi bahasa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) seiring dengan pesatnya laju perkembangan industri dan Iptek. Ini artinya, bahasa Indonesia harus mampu menerjemahkan dan diterjemahkan oleh bahasa lain yang lebih dahulu menyentuh aspek industri dan Iptek. Persoalannya sekarang, mampukah bahasa Indonesia berdiri tegas di tengah-tengah tuntutan modenisasi, tetapi tetap sanggup mempertahankan jatidirinya sebagai milik bangsa yang beradab dan berbudaya? Sanggupkah bahasa Indonesia menjadi bahasa pengembangan Iptek yang wibawa dan terhormat, sejajar dengan bahasa-bahasa lain di dunia?masih setia dan banggakah para penuturnya untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam berbagai wacana komunikasi?

Tanpa Sosialisasi
Kalau kita melihat fakta di lapangan, perhatian dna kepedulian kita untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, secara jujur harus diakui belum sesuai harapan. Keluhan tentang rendahnya mutu pemakaian bahasa Indonesia sudah lama terdengar. Ironisnya, belum juga ada kemauan baik untuk menggunakan sekaligus meningkatkan mutu berbahasa. Tidak sedikit kita mendengar bahasa para pejabat yang rancu dan payah kosakatanya sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran. Tidak jarang kita mendengar tokoh-tokoh publik yang begitu mudah melakukan manipulasi bahasa. Yang lebih mencemaskan, kita masih terlalu mengagungkan nilai-nilai modern sehingga merasa lebih terhormat dan terpelajar jika dalam bertutur menyelipkan setumpuk istilah asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Memang, bahasa Indonesia tidak antimodernisasi. Bahas akita cukup terbuka terhadap pengaruh bahasa asing. Akan tetapi, rasa rendah diri (inferior) yang berlebihan dalam menggunakan bahasa sendiri justru mencerminkan sikap masa bodoh yang bisa melunturkan kesetiaan, kecintaan, dan kebanggaan terhadap bahasa sendiri. Haruskah bahasa Indonesia disingkirkan sebagai tuan rumah di negeri sendiri?
Menurut hemat penulis, kondisi di atas setidaknya dilatarbelakangi oleh dua sebab yang ckup mendasar. Pertama, masih kuatnya opini di tengah-tengah masyarakat bahwa dalam berbahasa yang penting bisa dipahami. Imbasnya, ketaatasasan terhadap kaidah bahasa yang berlaku menjadi nihil.

Kaidah-kaidah kebahasaan yang telah diluncurkan oleh Pusat Bahasa, eeprti Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan (EYD), Pedoman Umum Pembentukan Istilah Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diharapkan menjadi acuan normatif masyarakat dalam berbahasa, tampaknya tidak pernah “laku”. Persoalan kebahasaab seolah-olah hanya menjadi urusan para pakar, pemerhati, dan peminata masalah kebahasaan. Yang lebih parah, masyarakat menganggap bahwa kaidah bahasa hanya akan membuat suasana komunikasi menjadi kaku dan tidak komunikatif.
Opini tersebut diperparaha dengan minimnya keteladanan dari “elite” tertentu yang seharusnya menjadi “patron” berbahasa yang baik dan benar, justru mempermainkan dan memanipulasi bahasa sesuai dengan selera dan kepentingannya. Akibatnya, sikap latah masyarakat kita yang cenderung paternalistik merasa tak “berdosa”, bahkan menjadi sebuah kebanggan ketika meniru bahasa kaum “elite”.
Kedua, kurang gencarnya pemerintah –dalam hal ini Pusat Bahasa sebagai “tangan panjang”-nya—melakukan upaya sosialisasi kaidah bahasa kepada masyarakat luas, bahkan bisa dikatakan nyaris tanpa sosialisasi. Pemerintah sekadar menyosialisasikan slogan dan “jargon” kebehasaan dengan memanfaatkan momentum seremonial tertentu dalam Bulan Bahasa. Dengan kata lain, slogan “Gunakanlah Bahasa yang Baik dan Benar” yang sering kita baca lewat berbagai media (cetak/elektronik) terkesan hanya sekadar retorika untuk menutupi sikap masa bodoh dan ketidakpedulian dalam menangani masalah-masalah kebahasaan.
Kaidah bahasa yang diluncurkan itu pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kesamaan persepsi dalam pemakaian bahasa, sehingga terjadi kesepahaman manka antara komunikator dan komunikan. Dengan demikian, kebijakan para pakar atau perencana bahasa dalam meng-“kodifikasi” kaidah mestinya harus tetap mengacu pada kecenderungan-kecenderungan yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat sehingga kaidah yang diluncurkan tidak kaku dan dipaksanakan. Kecenderungan masyarakat yang sering menggunakan istilah asing , baik dalam ragam lisan maupun tulis, harus diserap dan diakomodasi oleh para perencana bahasa sebagai masukan berharga dalam merumuskan konsep kebahasaan pada masa yang akan datang. Artinya, kecenderungan modernisasi bahasa yang kini mulai marak di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai ragama mesti disikapi secara arif. Dengan kata lain, modrnisasi sangat diperlukan dalam menghadapi pusaran arus global dan mondial sehingga bahasa kita benar-benar mampu menjadi bahasa komunikasi yang praktis, efektif, luwes, dan terbuka. Namun demikian, kita jangan sampai dalam modernisasi bahasa yang berlebihan sehingga melunturkan kesetiaan, kecintaan, dan kebangaan kita terhadap bahasa nasional dan bahasa negara.

Tiga Agenda
Pada sisi lain, upaya pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar tampaknya hanya akan menjadi slogan dan retorika apabila tidak diimbangi dengan gencarnya sosialisasi kaidah bahasa baku di berbagai lini dan lapisan masayarakat. Mengharapkan keteladanan generasi sekarang jelas merupakan hal yang berlebihan. Berbahasa sangat erat kaitannya dengan kebiasaan dan kultur sebuah generasi. Yang kita butuhkan saat ini ialah lahirnya sebuah generasi yang dengan amat sadar memiliki tradisi berbahasa yang jujur, lugas, logis, dan taat asas terhadap kaidah yang berlaku.
Berkenaan dengan hal tersebut, setidaknya ada tiga agenda pokok yang penting segera digarap agar mampu melahirkan sebuah generasi yang memiliki tradisi berbahasa yang baik dan benar. Pertama, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Lembaga pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk mencetak generas yang memiliki kepekaan, emosional, sosial, dan intelektual. Bahasa jelas akan terbina dengan baik apabila sejak dini anak-anak bangsa yang kini tengah gencar menuntut ilmu dilatih dan dibina secara serius dan intensif. Bukan menjadikan mereka sebagai pakar bahasa, melainkan bagaimana mereka mampu menggunakan bahasa dengan baik dan benar peristiwa tutur sehari-hari, baik dalam ragam lisan maupun tulisan. Tentu saja, hal ini memerlukan kesiapan fasilitas berbahas ayang memadai dengan bimbingan guru yang profesional.
Kedua, menciptakan suasana lingkungan yang kondusif yang mampu merangsang anak untuk berbahasa dengan baik dan benar. Media televisi yang demikian akrab dengan dunia anak harus mampu memberikan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik, bukannya malah melakukan “perusakan” bahasa melalui ejaan, kosakata, maupu sintaksis seperti yang banyak kita saksikan selama ini. Demikian juga fasilitas publik lain yang akrab dengan dunia anak, harus mampu menjadi media alternatif dengan memberikan telada berbahasa yang benar setelah para orang tua gagal menjadi “patron” dan anutan.
Ketiga, menyediakan buku bacaan yang sehat dan mendidik bagi anak-anak. Buku bacaan yang masih menggunakan bahasa yang kurang baik dan benar harus dihindarkan jauh-jauh dari sentuhan anak-anak. Proyek pengadaan Perbukuan Nasional harus benar-benar cermat dan teliti dalam menganalisis buku dari aspek bahasanya.
Melalui ketiga agenda tersebut, bahasa Indonesia diharapkan benar-benar mampu melahirkan generasi yang maju, mandiri, dan modern, yang pada gilirannya benar-benar akan menjadi bahasa komunikasi yang praktis dan efektif di tengah-tengah peradaban global yang terus gencar menawarkan perubahan dan dinamika kehidupan. Dengan kata lain, bahasa Indonesia akan menjadi bahasa yang moden, tetap tetap menjadi jatidiri dari sebuah bangsa yang beradab dan berbudaya. ***

Tradisi Demokrasi

2007-07-14T12:52:00.001+07:00

Membangun Tradisi Demokrasi Lewat Pendidikan
Oleh: Sawali

MASA-MASA yang sarat keterpasungan akibat gaya kekuasaan rezim Orde Baru yang represif dan otoriter telah lewat. 20 Mei 1998 telah dicatat oleh sejarah negeri ini sebagai momentum "mahapenting" di mana seluruh kekuatan reformasi yang digerakkan oleh para mahasiswa berhasil mendobrak sebuah kekuatan tirani yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade. Era reformasi pun menggelinding ke permukaan. Harapan akan lahirnya sebuah iklim demokrasi yang sehat dan dinamis membayang di setiap kepala.
Kran demokrasi dibuka lebar-lebar.
Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat mendapatkan ruang dan waklu yang leluasa untuk berekspresi. Demonstrasi dan unjuk rasa menjadi pemandangan rutin sehari-hari di seluruh penjuru tanah air tanpa rasa takut untuk digebug dan dijebloskan ke penjara. Puluhan partai politik bermunculan. Sebanyak 48 partai politik bertafung di tengah-tengah kancah Pemilu 1999 yang dinilai banyak pengamat merupakan Pemilu paling demokratis setelah Pemilu 1955. Para cendekiawan yang selama ini berada di puncak menara gading akademis pun turun gunung, ikut-ikutan meramaikan panasnya pertarungan di atas panggung politik.

Bejibun jumlah elite politik kita yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, dan S 3, bahkan tidak sedikit yang bergelar profesor. Dengan banyaknya cendekiawan dan orang-orang berpendidikan yang menggeluti dunia politik diharapkan mampu menciptakan iklim yang segar dan kondusif bagi pertumbuhan demokrasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kehadiran mereka dinilai hanya sebatas "penggembira”, gagal memainkan peran yang optimal dalam melahirwujudkan sebuah tatanan demokrasi yang elegan, matang, dan dewasa. Teori-teori polilik yang gencar mereka gembar-gemborkan di atas mimbar akademik, tak lebih hanya sebuah retorika dan slogan belaka. Sangat beralasan jika muncul sebuah opini bahwa tinggi rendahnya kualifikasi pendidikan seseorang belum tentu menjadi jaminan untuk menjadi seorang kampiun demokrasi yang sanggup bermain politik secara jujur, ksatria, arif, dan elegan.
Persoalannya sekarang, kenapa mereka yang sudah dah demikian kenyang menimba ilmu lewat bangku pendidikan gagal menciptakan atmosfir demokrasi yang sehat dan dinamis? Ada apa dengan dunia pendidikan kita sehingga menjadi loyo dan tak berdaya dalam menghasilkan demokrat-demokrat sejati? Upaya apakah yang mesti dilakukan agar dunia pendidikan kita mampu melahirkan demkorat-demokrat sejati sehingga kelak mereka mampu tampil sebagai demokrat terhormat dan disegani?

Pembusukan Nilai Demokrasi
Secara jujur harus diakui, selama bertahun-tahun dunia pendidikan kita terjebak dalam suasana “fasis”, terpasung dalam cengkeraman rezim penguasa yang otoriter, tersisih di antara hiruk-pikuk dan ingar-bingar ambisi yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi serta daya saing bangsa. Pendidikan tidak diaraahkan untuk memanusiakan manusia secara utuh, lahir dan batin, tetapi lebih diorientasikan pada hal-hal yang bersifat materialistis, ekonomis, dan teknokratis, kering dari sentuhan nilai-nilai moral, kemanusiaan, religi, dan budi pekerti.
Pendidikan lebih mementingkan kecerdasan intelektual, akal dan penalaran, tanpa dibarengi dengan intensifnya pengembangan kecerdasan hati, emosi dan spintual. Akibatnya, apresiasi out-put pendidikan terhadap keagungan nilai humanistik, keluhuran budi dan nurani menjadi nihil. Mereka menjadi “robot-robot" zaman yang telah kehilangan hati nurani dan perasaan, cenderung bar-bar, vandalistis, dan mau menang sendiri.
Yang lebih memprihatinkan, pendidikan dinilai hanya dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui berbagai pola indoktrinasi, komando, dan penyeragaman yang tidak memihak rakyat. Keluaran pendidikan tidak digembleng untuk mengabdi kepada rakyat, tetapi telah dipola dan dibentuk untuk mengabdi kepada kepentingan kekuasaan an-sich. Dalam konleks demikian, tidak berlebihan jika dunia pendidikan kita dinilai telah memiliki andil yang cukup besar dalam melahirkan manusia-manusia berkarakter oportunis, penjilat, hedonis, besar kepala, tanpa memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang memadai.
Dunia persekolahan kita --kata YB Mangunwijaya dalam buku Pasca-Indonesia, Pasca Einstein (1999)-- tidak mengajar anak didtk untuk berpikir eksploratif dan kreatif. Seluruh suasana pembelajaran yang dibangun adalah penghafalan, tanpa pengertian yang memadai, taat kepada komando. Sedangkan, bertanya --apalagi berpikir kritis-praktis--adalah tabu. Siswa tidak dididik, tetapi di-drill, dilatih, ditatar, dibekuk agar menjadi penurut, tidak jauh berbeda dari pelatihan binatang-binatang "pintar dan terampil" dalam sirkus. Jikalaupun ia diajari sesuatu, maka sesuatu itu diajarkan tanpa disesuaikan dengan konteks sosial-budayanya.
Suasana pembelajaran yang "salah urus" semacam itu, tegas Rama Mangun, telah membikin cakrawala berpikir peserta didik menyempit dan mengarah kepada sikap-sikap fasisme, bahkan menyuburkan mental penyamun/perompak/penggusur yang menghambat kemajuan bangsa. Erat berhubungan dengan itu, timbullah suatu ketidakwajaran dalam relasi sikap terhadap kebenaran. Mental membual, berbohong, bersemu, berbedak dan bertopeng seolah-olah semakin meracuni kehidupan kultural bangsa. Kemunafikan merajalela. Kejujuran dan kewajaran dikalahkan. Keserasian antara yang dikatakan dan yang dikerjakan semakin timpang.
Selain itu, proses pembelajaran yang berlangsung dalam dunia pendidikan (nyaris) tak pernah berupaya serius dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai demokrasi kepada para peserla didik. Bahkan, yang terjadi adalah sebuah proses pembusukan nilai-nilai demokrasi di mana para pelajar, mulai dari tingkat SD hingga SLTA, telah dibiasakan untuk menjadi "anak Mami" yang manis, manutan. dan ditabukan untuk berbeda pendapat. Ruang belajar telah berubah fungsi menjadi tembok pemasung yang membelenggu kebebasan berpikir, berkreasi, bernalar, berinisiatif, dan berimajinasi. Beratnya beban kurikulum yang harus dituntaskan telah membikin proses belajar mengajar jadi kehilangan ruang dan waktu untuk berdiskusi, berdialog, berdebat, dan bercurah pikir, guru menjadi satu-satunya sumber belajar.
Sementara itu, di tingkat perguruan tinggi, mahasiswa dibutakan dari persoalan-persoalan politik praktis, mesti berkutat memburu ilmu di puncak mimbar akademis, untuk kemudian dijadikan “robot” penguasa dalam mengejar pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Dalam kondisi demikian, mana mungkin keluaran pendidikan kita mampu menginternalisasi dan mengapresiasi nilai-nilai demokrasi kalau otak dan emosi mereka dijauhkan dari ruang untuk bercurah pikir dan berdiskusi secara terbuka, menarik, dan menyenangkan?

Proses Pencerahan
Idealnya, pendidikan harus mampu memberikan proses pencerahan dan katharsis spiritual kepada peserta didik sehingga mereka mampu bersikap responsif terhadap segala persoalan yang tengah dihadapi masyarakat dan bangsanya. Melalui pencerahan yang berhasil ditimbanya, mereka diharapkan dapat menjadi sosok spiritual yang memiliki apresiasi tinggi terhadap masalah kemanusiaan, kejujuran, demokratisasi, tole-ansi, dan kedamaian hidup.
Problem-problem eksistensi kita, menurut Anton Naben (2001), adalah krisis moral yang merambah hampir di semua lini kehidupan dengan segala dampaknya. Kita membutuhkan sosok manusia yang memiliki kecerdasan spiritual dan apresiasi tinggi terhadap nilai-nilai demokrasi, yang menciptakan damai di tengah berkecamuknya kebencian, yang menawarkan pengampunan bila terjadi penghinaan. Yang menabur benih kerukunan bila terjadi silang sengketa, yang memberikan kepastian bila terjadi kebimbangan. Yang menegakkan kebenaran jika terjadi beragam bentuk penyelewengan dan kesesatan. Yang menjadi pembawa terang di tengah kegelapan hidup.
Ke depan, dunia pendidikan kita harus bersikap antisipatif dengan memberikan sentuhan perhatian yang cukup berarti terhadap upaya pengakaran nilai-nilai demokrasi dan spiritual siswa. Yang tidak kalah penting, guru yang berada di garda depan dalam dunia pendidikan hendaknya mampu menjadi figur keteladanan di hadapan peserta didik. Sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari senantiasa berbasiskan nilai demokrasi, religius, dan transendental. Sikap pendidik --meminjam istilah M. Nashir Ali (1979)-- harus demokratis, lebih 'concientious', lebih mawas diri, merasakan betul hendaknya secara halus resonansi antara jiwa pendidik dan anak didik. Semangat pemurnian jiwa (mawas diri) dari pendidik, otomatis akan menular ke jiwa anak didik. Dengan kemauannya sendiri, ia akan mengikuti arahan sang guru, bukan ketakutan yang merangsang gerak jiwanya, melainkan rasa kasih, hormat, dan ikatan batin dengan pendidiknya.
“Historia magistra vitae”, sejarah adalah guru kehidupan. Belajar pada sejarah masa lalu di mana dunia pendidikan telah dijadikan alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaan dengan “membunuh” nilai-nilai demokrasi, kini sudah saatnya dunia pendidikan kita mulai membangun tradisi demokrasi dalam arti yang sesungguhnya, benar-benar menjadi “kawah candradimuka” yang menggembleng jutaan anak bangsa menjadi generasi yang utuh dan paripurna, demokratis, memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang andal.
Jika hal ini bisa diwujudkan, bukan mustahil negeri ini kelak akan dihuni oleh demokrat-demokrat ulung yang mampu memainkan peran kehidupannya secara simpatik, jujur, amanah, dan rendah hati. Kalau toh harus terjun ke dunia politik, mereka mampu “bermanuver” secara cerdas, memiliki kepekaan terhadap kepentingan dan hati nurani rakyat, tidak tergoda untuk melakukan tindakan konyol yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara. ***

"Fasisme"

2007-07-14T12:51:00.003+07:00

"Fasisme" dalam Dunia Pendidikan
Oleh: Sawali

Secara jujur harus diakui, selama bertahun-tahun dunia pendidikan kita terjebak dalam suasana “fasis”, terpasung dalam cengkeraman rezim penguasa yang otoriter, tersisih di antara hiruk-pikuk dan ingar-bingar ambisi yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi serta daya saing bangsa. Pendidikan tidak diaraahkan untuk memanusiakan manusia secara utuh, lahir dan batin, tetapi lebih diorientasikan pada hal-hal yang bersifat materialistis, ekonomis, dan teknokratis, kering dari sentuhan nilai-nilai moral, kemanusiaan, religi, dan budi pekerti. Pendidikan lebih mementingkan kecerdasan intelektual, akal dan penalaran, tanpa dibarengi dengan intensifnya pengembangan kecerdasan hati, emosi dan spintual. Akibatnya, apresiasi out-put pendidikan terhadap keagungan nilai humanistik, keluhuran budi dan nurani menjadi nihil.

Mereka menjadi “robot-robot" zaman yang telah kehilangan hati nurani dan perasaan, cenderung bar-bar, vandalistis, dan mau menang sendiri. Tidak mengherankan jika sendi-sendi kehidupan negeri ini mudah digoyang oleh berbagai macam aksi kekerasan, kerusuhan, anarki, destruktif, bahkan mudah terkontaminasi oleh “virus” disintegrasi.
Dalam praktek pembelajaran di kelas, peserta didik --meminjam istilah YB Mangun Wijaya dalam buku Pasca-Indonesia, Pasca-Einstein (1999)-- tidak diajar untuk berpikir eksploratif dan kreatif, tetapi di-drill dan dibekuk agar menjadi penurut. Siswa yang baik telah dicitrakan sebaga 'anak ibu' yang serba sendika dhawuh dan pendiam. Imbasnya, cakrawala berpikir siswa menyempit dan mengarah pada sikap fasisme, bahkan menyuburkan mental penyamun, perompak, penggusur yang menghambat kemajuan bangsa.
Erat hubungannya dengan itu, timbullah suatu ketidakwajaran dalam relasi sikap terhadap kebenaran. Mental membual, berbohong, bersemu, berbedak, dan bertopeng, seolah-olah makin meracuni kehidupan kultural bangsa. Kemunafikan merajalela. Kejujuran dan kewajaran dikalahkan. Keserasian antara yang dikatakan dan yang dikerjakan semakin timpang. Sikap-sikap fasis yang menafikan keluhuran akal-budi, bahkan makin menjauhkan diri dari perilaku hidup yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, seakan telah menjadi fenomena sosial yang mewabah dalam pranata kehidupan masyarakat kita.
Idealnya, dunia pendidikan harus mampu memberikan proses pencerahan dan katharsis spiritual kepada peserta didik, sehingga mereka mampu menghilangkan sikap-sikap 'fasis' sekaligus mampu bersikap responsif terhadap segala persoalan yang tengah dihadapai masyarakat dan bangsanya. Melalui pencerahan spiritual yang ditimbanya, mereka diharapkan menjadi sosok spiritual yang memiliki apresiasi tinggi terhadap masalah kemanusiaan, kejujuran, demokratisasi, toleransi, dan kedamaian hidup. Kita sangat membutuhkan sosok manusia yang memiliki kecerdasan spiritual yang menciptakan damai di tengah berkecamuknya kebencian yang menawarkan pengampunan jika terjadi penghinaan.
Kecerdasan spiritual mewujud dalam perilaku hidup yang diliputi kesadaran penuh, perilaku yang berpedomankan hati nurani, penampilan yang genuine tanpa kepalsuan, kepedulian besar akan tegaknya etika sosial. Sebaliknya, ketidakcerdasan spiritual mewujud dalam perilaku keagamaan yang monolistis, eksklusif, dan intoleran yang meninggalkan jejaknya pada korban konflik kekerasan berbau SARA, seperti yang belakangan ini sering kita saksikan.
Situasi sosial yang sarat dengan perilaku anomali dan ulah tak terpuji, mau atau tidak, harus menjadi bahan renungan bagi kita semua. Sebagai basis dan pusat pembentukan nilai, institusi pendidikan (baca: sekolah) harus mampu mengembalikan fungsinya sebagai pencerah peradaban, mampu melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual.
Pendidikan budi pekerti, meskipun tidak tersurat dalam kurikulum harus dihidupkan kembali di sekolah oleh para guru lintas mata pelajaran. Artinya, penanaman nilai budi pekerti tidak semata-mata menjadi tugas guru PPKn atau Pendidikan Agama saja, tetapi secara integratif perlu dijadikan bahan kajian yang tak terpisahkan dalam setiap mata pelajaran.
Kajian nilai budi pekerti, tidak sekedar disampaikan dalam bentuk teori, hafalan, atau “khotbah", tetapi harus benar-benar menyentuh kedalaman dan hakikat emosional-spiritual yang mampu membuka ruang kesadaran nurani siswa di tengah konteks kehidupan sosial-budaya yang majemuk.
Yang tidak kalah penting, guru yang berada di garda depan dalam dunia pendidikan, hendaknya mampu menjadi figur teladan dan anutan di depan para peserta didik. Guru dituntut untuk memiliki sikap demokratis, lebih 'conscientious', lebih mawas diri sehingga secara tidak langsung akan menular ke dalam jiwa dan kepribadian peserta didik.
Di tengah situasi dan kondisi Indonesia yang makin silang-sengkerut akibat krisis multiwilayah dan konflik berkepanjangan, sudah saatnya dunia pendidikan benar-benar mengambil peran sebagai pencerah dan katharsis peradaban yang sakit. Kehadirannya harus benar- benar dimaknai secara substansial sebagai "kawah candradimuka" yang menggembleng jutaan anak bangsa menjadi generasi yang utuh dan “paripurna", cerdas emosionalnya sekaligus cerdas spiritualnya. ***

Demokrasi di Sekolah

2007-07-14T12:51:00.001+07:00

Membumikan Nilai Demokrasi di Sekolah
Oleh Sawali

Sejak reformasi bergulir di negeri ini, atmosfer demokrasi berhembus kencang di segenap lapis dan lini kehidupan masyarakat. Masyarakat pun menyambut “paradaban” baru itu dengan antusias. Kebebasan yang terpasung bertahun-tahun lamanya kembali berkibar di atas panggung kehidupan sosial.

Meskipun demikian, atomsfer demokrasi itu tampaknya belum diimbangi dengan kemaTangan, kedewasaan, dan kearifan, sehingga kebebasan seolah-olah berubah menjadi “hukum rimba”. Mereka yang tidak sepaham dianggap sebagai “kerikil” demokrasi yang mesti disingkirkan. Contoh paling nyata adalah meruyaknya berbagai aksi kekerasan yang menyertai perhelatan pilkada di berbagai daerah beberapa waktu yang lalu. Pihak yang kalah bertarung tidak mau menerima kekalahan dengan sikap lapang dada. Jika perlu, mereka memaksakan diri untuk melakukan tindakan anarki yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
Jika kondisi semacam itu terus berlanjut, bukan tidak mungkin benih-benih demokrasi di negeri ini akan layu sebelum berkembang. Bagaimana mungkin niolai-nilai demokrasi bisa tumbuh dan berkembang secara kondusif kalau demokrasi dimaknai sebagai sikap besar kepala dan ingin menang sendiri? Bagaimana mungkin atmosfer demokrasi mampu menumbuhkan kedamaian, keadilan, dan ketenteraman kalau perbedaan pendapat ditabukan?

Dogma Menyesatkan
Sebenarnya pendidikan demokrasi di negeri ini bukanlah barang baru. Sejak 1957 hingga kini, Indonesia telah memiliki dan melakukan pendidikan demokrasi bagi warga negaranya. Namun, jika kita mengacu pada realitas di atas panggung sosial politik di negeri ini, secara jujur harus diakui, nilai-nilai demokrasi belum sepenuhnya bisa diapresiasi oleh segenap komponen bangsa. Perilaku politik kaum elite, misalnya, dinilai cenderung masih konservatif dan masih berorientasi pada politik kekuasaan dengan pijakan semangat primordialisme, baik yang berbaju kultural maupun keagamaan. Mainstream kalangan elite ini pun pada kahirnya akan mudah berimbas ke bawah dalam bentuk perilaku politik massa. Dalam konteks demikian, ada benarnya jika ada pandangan yang menyatakan bahwa pendidikan demokrasi yang dilakukan pemerintah sepanjang kekuasaannnya telah gagal menghasilkan warga negara yang demokratis.
Kegagalan pendidikan demokrasi, dalam pandangan Azyumardi Azra (2001) dapat dilihat dalam tiga aspek yang saling terkait satu sama lainnya. Pertama, secara substantif, pelajaran PPKn, Pendidikan Pancasila dan Kewriraan tidak dipersiapkan sebagai matei pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan. Kedua, secara metodologi pembelajarannya bersifat indoktrinatif, regimentif, monologis, dan tidak partisipatoris. Ketiga, subjek material lebih bersifat teoretis daripada praksis (Azra, 2001).
Selain faktor tersebut, menurut hemat penulis, kegagalan penanaman nilai-nilai demokrasi juga tidak terlepas dari buruknya pengakaran nilai-nilai demokrasi dalam dunia pendidikan kita. Sekolah bukan lagi menggambarkan masyarakat mini yang mencerminkan realitas sosial dan budaya, melainkan telah menjadi ruang karantina yang membunuh kebebasan dan kreativitas siswa didik. Guru belum mampu bersikap melayani kebutuhan siswa berdasarkan prinsip kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan --sebagai pilar-pilar demokrasi-- tetapi lebih cenderung bersikap bak “diktator” yang memosisikan siswa sebagai objek yang bebas dieksploitasi sesuai dengan selera dan kepentingannya. Masih menjadi sebuah pemandangan yang langka ketika seorang guru tidak sanggup menjawab pertanyaan muridnya, mau bersikap ksatria untuk meminta maaf dan berjanji untuk menjawabnya pada lain kesempatan. Hampir sulit ditemukan, siswa yang melakukan kekhilafan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Yang lebih sering terjadi adalah pola-pola indoktrinasi dan dogma-dogma menyesatkan. Siswa diposisikan sebagai pihak yang paling bersalah sehingga harus menerima sanksi yang sudah dirumuskan tanpa melakukan “kontrak sosial” bersama siswa. Ketika ada siswa yang mencoba bersikap kritis dengan bertanya: “Mengapa kalau guru terlambat tidak mendapatkan sanksi, sedangkan kalau siswa yang terlambat akan dikenai hukuman tanpa pembelaan? Bak seorang diktator, sang guru akan menjawab secara dogmatis bahwa hal itu sudah menjadi peraturan yang tak boleh ditawar-tawar lagi. Sungguh, sebuah dogma menyesatkan yang bisa membunuh nilai-nilai demokrasi dalam jiwa dan kepribadian siswa.

Magnet Demokrasi
Saat ini, negeri kita tampaknya membutuhkan model pendidikan demokrasi yang baru dalam dunia persekolahan kita. Idealnya, upaya membumikan nilai-nilai demokrasi tidak hanya dibebankan kepada mata pelajaran tertentu, seperti PPKn, misalnya. Akan tetapi, perlu ada kesamaan visi untuk menjadikan prinsip-prinsip demokrasi sebagai “roh” yang mewarnai kegiatan pembelajaran dengan mata pelajaran apa pun. Substansi pembumian nilai-nilai demokrasi bukan lagi dilakukan secara dogmatis dan indoktrinasi melalui ceramah, melainkan sudah dalam bentuk perilaku nyata sebagai perwujudan kultur demokrasi yang sesungguhnya.
Tujuan yang jendak dicapai melalui model pendidikan demokrasi semacam itu adalah tumbuhnay kecerdasan warga sekolah, baik secara spiritual, emosional, maupun sosial, rasa tanggung jawab, dan peran serta segenap komponen dunia persekolahan. Melalui upaya model pendidikan ini diharapkan akan terlahir kualitas generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional, spiritual, dan sosial sehingga pada gilirannya kelak mampu menopang tumbuhnya iklim civil society (masyarakat madani) di Indonesia.
Seiring dengan berhembusnya iklim demokrasi di negeri ini, sudah saatnya dilakukan upaya serius untuk membumikan nilai-nilai demokrasi di kelas. Prinsip kebebasan berpendapat, kesamaan hak dan kewajiban, tumbuhnya semangat persaudaraan antara siswa dan guru harus menjadi “roh” pembelajaran di kelas pada mata pelajaran apa pun. Interaksi guru dan siswa bukanlah sebagai subjek-objek, melainkan sebagai subjek-subjek yang sama-sama belajar membangun karakter, jatidiri, dan kepribadian. Profil guru yang demokratis tidak bisa terwujud dengan sendirinya, tetapi membutuhkan proses pembelajaran. Kelas merupakan forum yang strategis bagi guru dan murid untuk sama-sama belajar menegakkan pilar-pilar demokrasi.
Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, mewariskan semangat “ing madya mangun karsa” yang intinya berporos pada proses pemberdayaan. Di sekolah, guru senantiasa membangkitkan semangat berekplorasi, berkreasi, dan berprakarsa di kalangan siswa agar kelak tidak menjadi manusia-manusia robot yang hanya tunduk pada komando. Dengan cara demikian, kelas akan menjadi magnet demokrasi yang mampu menggerakkan gairah siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan keluhuran budi secara riil dalam kehidupan sehari-hari.
Sudah bukan zamannya lagi, guru tampil bak diktator yang menggorok dan membunuh kebebasan dan kreativitas siswa dalam berpikir. Berikan ruang dan kesempatan kepada mereka di kelas untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang kritis dan dinamis. Tugas dan fungsi guru adalah menjadi fasilitator dan mediator untuk menjembatani agar siswa tidak tumbuh menjadi pribadi mekanistik yang miskin nurani dan antidemokrasi.
Bukankah membangun pribadi yang demokratis merupakan salah satu fungsi pendidikan nasional sebagaimana tersurat dalam pasal 3 UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas? Kalau tidak dimulai dari ruang kelas, kapan anak-anak bangsa ini akan belajar berdemokrasi?

Guru Sastra dan KBK

2007-07-14T12:50:00.001+07:00

Siapkah Guru Sastra Menyongsong KBK?
Oleh: Sawali

RENDAHNYA tingkat apresiasi sastra di kalangan pelajar sudah lama mencuat ke permukaan. Berbagai macam forum diskusi digelar unluk menemukan solusinya. Terakhir, program 'Sastrawan Masuk Sekolah' diusung oleh Yayasan Indonesia, Majalah Horison, dan Depdiknas. Tidak main-main. Sastrawan-sastrawan papan atas semacam Taufiq Ismail, Sutardji Calzoum Bachri, Taufik Ikram Jamil, atau Hamid Jabar dilibatkan. Namun, seperti dapat ditebak, forum semacam itu hanya sekadar melahirkan sejumlah slogan dan retorika. Kondisi apresiasi sastra di kalangan pelajar tetap saja memprihatinkan.

Saya bukannya tidak setuju forum semacam diskusi sastra atau "Sastrawan Masuk Sekolah” digelar. Bagaimanapun juga, forum semacam itu bisa sangat berarti dalam upaya menumbuhkan minat pelajar terhadap sastra. Namun, menurut hemat saya, ada agenda yang lebih substansial untuk digarap,yakni pemberdayaan guru “sastra”. Dengan sengaja sastra diberi tanda kutip, sebab selama ini sastra belum menjadi sebuah mata ajar yang otonom dan mandiri. Sastra masih nunut pada pelajaran bahasa. Dengan kata lain, guru bahasa harus menjalankan tugas ganda. Selain mengajarkan materi kebahasaan, mereka juga menyajikan materi apresiasi sastra.
Kalau guru bahasa memiliki kompetensi sastra yang memadai, jelas tidak ada masalah. Mereka bisa mengajak siswa didiknya untuk 'berlayar' menikmati samudra sastra dan estetikanya. Melalui sastra, siswa bisa belajar banyak tentang persoalan hidup dan kehidupan, memperoleh "gizi” batin yang mampu mencerahkan hati nurani, sehingga sanggup menghadapi kompleks dan rumitnya persoalan kehidupan secara arif dan dewasa.
Namun, tidak semua guru bahasa memiliki kompetensi sastra yang memadai. Minat dan kecintaan guru bahasa terhadap sastra masih menjadi tanda tanya. Tidak berlebihan jika pengajaran sastra di sekolah cenderung monoton, kaku, bahkan membosankan.
Tidak semua guru bahasa mampu menjadikan sastra sebagai "magnet” yang mampu menarik minat siswa untuk mencintai sastra. Yang lebih memprihatinkan, pengajaran sastra hanya sekadar menghafal nama-nama sastrawan beserta hasil karyanya. Siswa tidak pernah diajak untuk menggumuli dan menikmati teks-teks sastra yang sesungguhnya.
Kalau kondisi semacam itu terus berlanjut bukan mustahil peserta.didik akan mengidap "rabun” sastra berkepanjangan. Implikasi lebih jauh, dambaan pendidikan untuk melahirkan manusia yang utuh dan paripurna hanya akan menjadi impian belaka.

Figur Sentral
Kini sudah saatnya dipikirkan pemberdayaan guru "sastra” dalam pengertian yang sesungguhnya. Format pemberdayaan guru semacam seminar, lokakarya, penataran, atau diklat yang cenderung formal dan kaku, tampaknya sudah tidak efektif. Forum non-formal semacam bengkel sastra barangkali justru akan lebih efektif. Mereka bisa saling berbagi pengalaman dan berdiskusi. Simulasi pengajaran sastra yang ideal bisa dipraktikkan borsama-sama, sehingga guru "sastra" memperoleh gambaran konkret lentang cara menyajikan apresiasi sastra yang sebenarnya kepada siswa.
Guru 'sastra' menjadi figur sentral dalam menaburkan benih dan menyuburkan apresiasi sastra di kalangan peserta didik. Kalau pengajaran sastra diampu oleh guru yang tepat, imajinasi siswa akan terbawa ke dalam suasana pembelajaran yang dinamis, menarik, kreatif, dan menyenangkan. Sebaliknya, jika pengajaran sastra disajikan oleh guru yang salah, bukan mustahil situasi pembelajaran akan terjebak dalam atmosfer yang kaku, monoton, dan membosankan. Imbasnya, gema apresiasi sastra siswa tidak akan pemah bergeser dari “lagu lama", terpuruk dan tersaruk-saruk.
Kini, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang terjabarkan dalam Kurikulum Tingkat satuan pendidikan (KTSP) sudah diluncurkan. Dari sisi muatan materi ajar, KBK terkesan lebih ramping dibandingkan dengan Kurikulum 1994. Namun, dari sisi pendalaman materi pun KBK lebih intens dan konkret dalam memberikan bekal kompetensi kepada siswa.
Secara eksplisit, KBK sudah mencantumkan standar kompetensi dan kompelensi dasar yang harus dikuasai siswa. Konsekuensinya, guru harus benar-benar mumpuni dan berkompeten di bidangnya. Jika tidak, kegagalan KBK sudah menanti, menyusul kegagalan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Demikian juga halnya dengan pengajaran sastra. Guru bahasa yang sekaligus guru "sastra” jelas dituntut memiliki kompetensi dan talenta sastra yang memadai.
Pertanyaan yang muncul, sudah siapkah guru "sastra” melaksanakan KBK alias KTSP? Untuk menjawab pertanyaan ini, seyogyanya pemerintah segera melakukan pemetaan, sehingga dapat diketahui guru bahasa yang memiliki kompetensi dan minat di bidang sastra. Merekalah yang kelak diharapkan menjadi guru sastra yang mampu membawa dunia siswa untuk mencintai sastra.
Guru bahasa yang nihil talenta dan miskin minat sastranya tidak usah dibebani tugas ganda. Biarkan mereka berkonsentrasi di bidang kebahasaan, sehingga mampu memberikan bekal kompetensi kebahasaan secara memadai. Sebaliknya, biarkan pengajaran sastra diurus oleh guru bahasa yang benar-benar memiliki kompetensi dan minat di bidang sastra. Dengan spesialisasi semacam itu, kompetensi bahasa dan sastra siswa diharapkan bisa berkembang bersama-sama tanpa ada yang dianaktirikan. ***

Apresiasi Guru

2007-07-14T12:49:00.001+07:00

MEMPERTANYAKAN APRESIASI MASYARAKAT TERHADAP PROFESI GURU
Oleh: Sawali

Ibarat serdadu, guru di medan pendidikan mengemban misi memerdekakan generasi bangsa dari belenggu kebodohan dan keterbelakangan. Mereka berada di garda depan dalam “menciptakan” generasi-generasi muda yang cerdas, terampil, tangguh, kreatif, penuh inisiatif, bermoral tinggi, berwawasan luas, memiliki basis spiritual yang kuat, dan beretos kerja andal, sehingga kelak mampu menghadapi kerasnya tantangan peradaban.
Mengemban misi tersebut jelas bukan tugas yang ringan. Selain harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup, guru juga dituntut untuk memiliki integritas kepribadian yang tinggi dan keterampilan mengajar yang dapat diandalkan, sehingga mampu menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif, sehat, dan menyenangkan. Hanya dengan bekal ideal tersebut, guru akan tampil sebagai figur yang benar-benar mumpuni, disegani, dan digugu lan ditiru (dipercaya dan teladani).
Sementara itu, jika kita melihat fakta di lapangan, banyak kalangan mulai meragukan kapabilitas dan kredibiltas guru. Perannya sebagai pengajar dan pendidik mulai dipertanyakan. Misinya sebagai pencetak generasi pinunjul –terampil dan bermoral—belum sepenuhnya terwujud. Para pelajar kita justru kian menjauh dari kondisi ideal seperti yang diharapkan. Yang lebih memperihatinkan, para pelajar itu dinilai mulai kehilangan kepekaan moral, terbius ke dalam atmosfer zaman yang serba gemerlap, tersihir oleh perikehidupan yang memburu selera dan kemanjaan nafsu, terjebak ke dalam sikap hidup instan. Tawur antarpelajar merajalela, pesta “pil setan” menyeruak, pergaulan bebas semakin mencuat ke permukaan.
Zaman memang sudah berubah. Modernisasi yang melanda berbagaibelahan dunia, termasuk Indonesia, dinilai memiliki imbas yang cukup kuat dalam memengaruhi sikap dan pola hidup masyarakat. Pergeseran nilai mentergap di segenap lapis dan sektor kehidupan. Nilai kesalehan, baik pribadi maupun sosial, mulai dikebiri dan dimarginalkan. Nilai-nilai lama yang semula dipegang kukuh mulai memudar.
Orang mulai semakin tidak intens dalam memburu jatidiri yang lebih bermartabat. Perburuan gengsi yang berkembang dalam kelatahan membuat orang mengejar keberhasil secara instan, entah melakukan korupsi atau usaha magis melalui cara mistis dalam memperoleh kekayaan. Pada hakikatnya mereka gemar menempuh terobosan dan “jalan kelinci” dengan sukses gaya “Abu Nawas”. Kursi empuk kepejabatan, titel, dan kedudukan keilmuan pun tak jarang disergap melalui kelancungan dalam ilmu permalingan” (Slamet Sutrisno, 1997).
Dalam kondisi masyarakat yang demikian itu, petuah dan nasihat luhur tentang budi pekerti hanya menjadi slogan moral yang kehilangan basis spiritualnya. Masyarakat menjadi semakin masa bodoh dan cuek terhadap masalah-masalah moral. Masyarakat yang diharapkan menjadi kekuatan kontol terhadap segala macam bentuk perilaku kejahatan justru makin menunjukkan sikap permisif, membiarkan setumpuk dosa berkeliaran di sekitarnya.
Pergeseran nilai yang melanda masyarakat modern, agaknya juga membawa dampak terjadinya pergeseran penilaian masyarakat terhadap dunia pendidikan. Urusan pendidikan anak-anak hanya diebankan kepada lembaga pendidikan (sekolah), sehingga kalau ada pelajar yang terlibat dalam perilaku amoral, misalnya, masyarakat dengan enteng menuding guru sebagai biangnya, lantaran dianggap telah gagal menjalankan fungsinya sebagai pendidik.
Seiring dengan itu, posisi sosial guru dalam strata masyarakat pun tampaknya juga mulai bergeser. Guru tidak lagi memiliki legitimasi sosial yang terhormat dan bermartabat. Guru tidak lagi dijadikan sebagai sumber informasi, bahkan dalam banyak hal guru tidak lagi dijadikan sebagai patron teladan. Peran guru di masyarakat sebagai sumber informasi telah digantikan oleh “anak buah” teknologi yang lebih canggih lewat media televisi dan internet. Makna luhur yang tersirat di balik hymn guru “Pahlawan tanpa Tanda Jasa” pun nadanya telah berubah menjadi sebuah elegi getir yang sarat parodi dan sindiran.
Sosok guru yang bermartabat dan terhormat pernah muncul ketika insitusi pendidikan kita masih berbentuk pertapaan dan padepokan yang begitu bersahaja. Konon, guru atau resi pada masa itu benar-benar menjadi digur anutan, berwibawa, dan disegani. Apa yang dikatakan sang resi merupakan “sabda” tak terbantahkan.
Institusi pertapaan tak ubahnya “kawah candradimuka”, empat seorang resi menggembleng para siswa (cantrik) agar kelak menjadi sosok yang arif, tangguh, kaya ilmu, memiliki kepekaan moral dan sosial yang tinggi. Di mata masyarakat. Kehadiran sang resi pun begitu tinggi citranya, bermartabat, terhormat, dan memiliki legitimasi sosial yang mengagumkan. Masyarakat benar-benar respek terhadapnya. Apresiasi masyarakat nterhadap “profesi” resi atau guru sangat kental sehingga tidak jarang sang resi menjadi sumber “sugesti” atau sumber inspirasi masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yng muncul.
Apakah guru masa kini masih mampu menginternalisasi sifat-sifat seorang resi dalam mengemban misinya sebagai pengajar dan pendidik? Masihkah masyarakat memiliki apresiasi yang cukup baik dan memadai terhadap profesi guru? Mampukah lembaga pendidikan (sekolah) dengan fasilitasnya yang lebih komplit dan modern mencetak manusia-manusia “unggul”?
Agaknya mengharapkan sosok guru yang pinunjul, mumpuni, dan disegani seperti yang tergambar dalam figur seorang resi terlalu berlebihan pada saat ini. Di hadapan siswanya, kata-kata guru bukan lagi “sabda” yang mesti diturut. Bahkan, dalam banyak hal, guru harus lebih sering mengelus dada, merenungi nasibnya yang kurang beruntung. Dengan tingkat kesejahteraan yang minim, status sosial guru semakin tersisih di tengah-tengah masyarakat yang mendewakan hal0hal yang bersifat duniawi dan kebendaan.
Guru pada masa kini, tampaknya telah ditindih banyak beban. Pertama, tugas berat yang diembannya tidak diimbangi dnegan tingkat kesejahteraan yang memadai. Gaji guru yang kecil pun masih diperas dengan potongan macam-macam dengan dalih untuk keperluan dana sosial, asuransi, urusan korps, atau pungutan lainnya. Anehnya, guru pun tak bisa berkutik. Sikap penuh nilai pengabdian, loyalitas, dan tanpa pamrih agaknya telah membuat guru tak mau bersinggungan dnegan konflik. Mereka lebih suka memilih diam daripada menyuarakan kenyataan pahit yang dirasakannya.
Kedua, guru sering dijadikan “kendaraan” untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Guru tidak punya banyak pilihan. Kebebasan dan kemerdekaan untuk mengekuarkan pendapat telah dibatasi oleh simbol-simbol tertentu. Guru harus menjadi sosok yang nrima, pasrah, dan tidak banyak menuntut.
Ketiga, harapan masyarat yang terlalu “perfeksionis” dan berlebihan. Dalam kondisin yang tidak menentu, masyarakat tetap menuntut agar guru tetap memiliki idealisme sebagai figur pengajar dan pendidik yang berish dari cacat hukum dan moral. Gerak-gerik guru selalu menjadi sorotan. Melakukan penyimpangan moral sedikit saja, masyarakat beramai-ramai menghujatnya. Ironisnya, harapan yang berlebihan itu tidak dibarengi dengan apresiasi masyarakat yang proporsional. Profesi guru di mata masyarakat masa kini telah kehilangan pamor, tidak lagi dianggap sebagai pekerjaan yang luhur dan mulia.
Dan keempat, para siswa atau pelajar masa kini semakin masa bodoh terhadap persoalan-persoalan moral, terjebak ke dalam sikap instan. Akibatnya, guru merasa kehilangan cara yang terbaik dan punya nilai edukatif dalam menangani perilaku pelajar.
Dalam ulangan pun pelajar masa kini tak mau repot-repot mempersiapkan diri dengan baik. Cukup membuat contekan atau nebeng pada temannya yang berotak cemerlang. Dalam kodisi demikian, mana mungkin sekolah mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan andal?
Beratnya beban yang mesti dipikul guru masa kini jelas memerlukan perhatian serius dari berbagai kalangan untuk memosisikan guru pada aras yang lebih proporsional dan manusawi. Reaktualisasi peran dan gerakan penyadaran dari semua pihak sangat diharapkan untuk memulihkan citra guru.
Guru harus lebih meningkatkan profesionalismenya sehingga tidak “gagap” ketika mengemban misinya sebagai penyemai intelektual, pemupuk nilai kemanusiaan, dan penyubur nilai moral kepada peserta didik. Tentu saja, misi luhur guru ini harus diimbangi dengan intensifnya pendidikan keluarga di rumah. Orang tua harus mampu mengembalikan fungsi keluarga sebagai basis penanaman dan pengakaran nilai moral, budaya, dan agama kepada anak, sehingga mereka mampu mengontrol perilakunya sesuai ajaran-ajaran luhur. Sedangkan, pemerintah perlu segera meralisasikan janjinya untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang sudah jelas landasan hukumnya, yaitu UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Harus ada upaya dan terobosan baru agar kesejahteraan guru benar-benar membaik. Dengan tingkat kesejahteraan yang layak, guru akan lebih terfokus pada tugasnya sehingga tidak berpikir lagi untuk mencari pekerjaan sambilan sebagai tukang ojek, penjual rokok ketengan, kernet, atau makelar yang bisa menurunkan wibawa dan citrra guru di mata masyarakat dan peserta didiknya.
Tidak kalah pentingnya ialah apresiasi masyarakat yang cukup manusiawi tentang profesi guru. Guru bukanlah “dewa” atau “nabi” yang luput dari cacat dan cela. Kalau ada guru yang terlibat dalam kasus amoral, misalnya, hal itu memang kurang bisa ditolerir. Namun, juga terlalu naif jika buru-buru menghujatnya tanpa menyikapinya secara arif.
Sebagai serdadu pendidikan, kita semua jelas tidak menginginkan guru tampil loyo dan tidak berdaya memanggul beban di pundaknya. Memeikirkan dan memberikan apresiasi yang cukup proporsional tentangnya identik dnegan memikirkan nasib masa depan negeri ini. Sebab, generasi yang cerdas, terampil, dan bermoral tinggi yang kelak akan memimpin negeri ini, tidak luput dari sentuhan tangan sang guru. ***

Revitalisasi Pembalajaran Bahasa

2007-07-14T12:48:00.000+07:00

REVITALISASI PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SEKOLAH
Oleh: Sawali

Sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi (negara), usia bahasa Indonesia sudah lebih separuh abad. Jika dianalogikan dengan kehidupan manusia, dalam rentang usia tersbeut mestinya sudah mampu mencapai tingkat “kematangan” dan “kesempurnaan” hidup, sebab sudsah banyak merasakan liku-liku dan pahit-getirnya perjalanan sejarah.
Namun, seiring dengan bertambahnya usia, bahasa Indonesia justru dihadang banyak masalah. Pertanyaan bernada pesimis pun bermunculan. Mampukah bahasa Indonesia menjadi bahasa budaya dan bahasa Iptek yang berwibawa dan punya prestise tersendiri di tengah-tengah dahsyatnya arus globalisasi? Mampukah bahasa Indonesia bersikap luwes dan terbuka dalam mengikuti derap peradaban yang terus gencar menawarkan perubahan dan dinamika? Masih setia dan banggakah para penuturnya dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi yang efektif di tengah-tengah perubahan dan dinamika itu?
Sementara itu, jika kita melihat kenyataan di lapangan, secara jujur harus diakui, bahasa Indonesia belum difungsikan secara baik dan benar. Para penuturnya masih dihinggapi sikap inferior (rendah diri) sehingga merasa lebih modern, terhormat, dan terpelajar jika dalam peristiwa tutur sehari-hari, baik dalam ragam lisan maupun tulis, menyelipkan setumpuk istilah asing – padahal sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya, kita lebih suka menggunakan istilah babbysitter, catering, tissue, snack, production house, atau airport, daripada pramusiwi, jawaboga, selampai, kudapan, rumah produksi, atau bandar udara.
Agaknya pemahaman, penghayatan, dan penghargaan kita terhadap bahasa nasional dan negara sendiri belum tumbuh secara maksimal dan proporsional. Padahal, tak henti-hentinya pemerintah menganjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahkan, juga menunjukkan perhatian yang cukup besar dan serius dalam upaya menumbuhkembangkan bahasa Indonesia. Melalui “tangan panjang”-nya, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), pemerintah telah meluncurkan beberapa kaidah kebahasaan baku agar dapat dijadikan sebagai acuan segenap lapisan masyarakat dalam berbahasa Indonesia, seperti Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan (EYD), Pedoman Umum pembentukan Istilah (PUPI), Tata Bahasa Indonesia Baku (TBIB), maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Akan tetapi, beberapa kaidah yang telah dikodifikasi dengan susah-payah itu tampaknya belum banyak mendapatkan perhatian masyarakat luas. Akibatnya bisa ditebak. Pemakaian bahasa Indonesia rendah: kalimatnya rancu dan kacau, kosakatanya payah, dan secara semantik sulit dipahami maknanya. Anjuran untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar seolah-olah hanya bersifat sloganistis, tanpa tindakan nyata dari penuturnya.

Bahasa Kedua
Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa masyarakat seolah-olah cuek dan masa bodoh terhadap segala macam kaidah kebahasaan yang telah ditetapkan sebagai acuan?
Menurut hemat penulis, setidaknya dilatarbelakangi oleh dua sebab yang cukup mendasar. Petama, dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia hanyalah merupakan bahasa kedua setelah bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Keadaan semacam ini, paling tidak ikut memengaruhi rendahnya pemahaman, penghayatan, dan penghargaan penutur terhadap bahasa Indonesia, sebaba mereka telah terbiasa bertutur dengan menggunakan kerangka berpikir bahasa daerah, sehingga menjadi “gagap” ketika mereka harus menggunakan bahasa Indonesia secara langsung.
Kedua, kesalahan dalam ber bahasa Indonesia lolos dari jerta hukum. Tampaknya tak ada sebuah ayat pun dalam hukum kita yang memberikan perhatian terhadap para penutur yang dengan sengaja “merusak” bahasa. Akibatnya, mereka bisa leluasa dalam mempermainkan dan memanipulasi bahasa sesuai dengan selera dan kepentingannya, tanpa ada rasa takut terkena denda atau sanksi apa pun.
Kedua sebab mendasar di atas diperparah lagi dengan masih banyaknya tokoh masyarakat tertentu yang seharusnya menjadi anutan, tetapi nihil perhatiannya terhadap penggunaan bahasa Indonesia yuang baik dan benar. Dalam situasi masyarakat paternalistik seperti di negeri kita, keadaan semacam itu jelas sangat tidak menguntungkan, sebab masyarakat akan ikut latah, beramai-ramai meniru bahasa tutur tokoh anutannya sebagai bentuk pnghormatan dalam versi lain.

Revitalisasi
Selain kondisi yang kurang kondusif seperti di tersebut di atas, bobot dan mutu pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah pun tak henti-hentinya dipertanyakan. Hal ini memang beralasan, lantaran sekolah diyakini sebagai institusi yang diharapkan mampu melahirkan generasi bangsa yang memiliki kebanggan terhadap bahasa nasional dan negaranya, berkedisiplinan dan berkesadaran tinggi untuk berbahasa yang baik dan benar, serta punya penghargaan yang memadai terhadap bahasa Indonesia.
Namun, yang terjadi hingga saat ini, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dinilai belum menunjukkan hasil optimal seperti yang diharapkan. Proses pembelajarannya berlangsung timpang; seadanya, tanpa bobot, dan monoton sehingga peserta didik terpasung dalam suasana pembelajaran yang kaku dan membosankan. Singkatnya, pembelajaran bahasa Indonesia masih memprihatinkan hasilnya, keterampilan berbahasa siswa rendah, sehingga tidak mampu mengungkapkan gagasan dan pikirannya secara logis, runtut, dan mudah diapahami.
Keadaan semacam itu jelas sangat memprihatinkan kita semua, sebab –seperti dikemukakan J.S. Badudu (1994)-- bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang sangat penting bukan saja karena bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang terpenting dalam masyarakat, melainkan juga karena penguasaan bahasa Indonesia yang baik akan sangat membantu siswa dalam memahami mata pelajaran lain yang menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana mungkin seorang siswa mampu belajar fisika, matematika, biologi, atau kimia, kalau penguasaan bahasanya nol.
Kondisi pembelajaran bahasa Indonesia yang demikian memprihatinkan, mau atau tidak, mengharuskan kita untuk melakukan langkah “revitalisasi”, yaitu dengan menghidupkan dan men\ggairahkan kembali proses pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah didukung semnagt guru yang profesional dan gairah siswa yang terus meningkat intensitasnya dalam belajar dan berlatih berbahasa.
Langkah “revitalisai” yang mesti ditempuh, di antaranya, pertama, menciptakan dan mengembangkan profesionalisme guru. Upaya menciptakan profesionalisme hendaknya dimulai sejak calon guru menempuh pendidikan di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan) agar kelak setelah benar-benar menjadi guru tidak asing lagi dengan dunianya dan siap pakai. Jelas, tuntutan ideal semacam ini bukan tugas yang ringan bagi LPTK, sebab selain harus mampu mencetak lulusab yang punya kemampuan akdemik tinggi, juga ahrus memiliki integirtas kepribadian yang kuat dan keterampilan mengajar yang andal.
Kedua, guru hendaknya tidak terlalu banyak dibebani oleh tuntutan kurikulum yang dapat “memasung” kreativitasnya dalam proses pembelajaran. Misalnya, seorang siswa dikatakan tunbtas belajar apabila mendapatkan nilai 6,5 dan secara klasikal siswa yang mendapatkan nilai 6,5 ke atas mencapai 85%. Target yang sudah menjadi “harga mati” inis ering membuat guru terpaksa mengambil jalan pintas dengan menyuapi peserta didiknya dengan setumpuk teori dan definisi. Akibatnya, nilai siswa memang tinggi, tetapi keterampilan berbahasanya rendah lantaran tak pernah dibiasakan dan dilatih berbahasa dengan baik dan benar.
Tujuan pembelajaran bahasa bukanlah untuk menjadikan siswa sebagai ahli bahasa, melainkan sebagai seorang yang dapat menggunakan bahasa untuk keperluannya sendiri, dapat memanfaatkan sebanyak-banyaknya apa yang ada di luar dirinya dari mendengar, membaca, dan mengalami, serta mampu berkomunikasi dengan orang di sekitarnya tentang pengalaman dan pengetahuannya.
Ketiga, buku paket yang “wajib” dipakai hendaknya diupayakan untuk dicarikan buku ajar yang sesuai dengan tingkat kematangan jiwa dan latar belakang sosial-budaya siswa. Hal ini perlu dipikirkan, sebab bahan ajar yang ada dalam buku paket dinilai belum sepenuhnya mampu menarik minat dan gairah siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.
Dan keempat, guru bahasa bahasa hendaknya diberi kebbeasan untuk mengembangkan kreativitasnya di sekolah secara bebas dan leluasa, tanpa harus diindoktrinasi dengan berbagai macam bentuk tekanan tertentu yang justru akan menjadi kendala dalam mewujudkan situasi pembelajaran yang ideal.
“Revitalisasi” tersebut hendaknya juga diimbangi pula dnegan peran-serta masyarakat agar bisa menciptakan sauasana kondusif yang mampu merangsang siswa untuk belajar dan berlatih berbahasa Indonesia secara baik dan benar, dengan cara memberikan teladan yang baik dalam peristiwa tutur sehari-hari. Demikian pula media massa (cetak/elektronik) hendaknya juga menaruh kepedulian yang tinggi untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasan yang berlaku.
Jika langkah “revitalisasi” di atas dapat terwujud, maka tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah bukan mustahil diraih, anjuran pemerintah untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar kepada seluruh masyarakat pun tidak akan bersifat sloganistis. Bahkan, mungkin pada gilirannya nanti bahasa Indonesia benar-benar akan menjadi bahasa budaya dan bahasa Iptek yang wibawa dan punya prestise tersendiri di era globalisasi, luwes dan terbuka, dan para penuturnya akan tetap bangga dan setia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi yang efektif di tengah derap peradaban zaman. Sebab, jutaan generasi yang memiliki kebanggaan dan kecintaan terhadap bahasa nasional dan negaranya akan lahir dari sekolah. ***

Moralitas Kaum terpelajar

2007-07-14T12:44:00.000+07:00

Pendidikan dan Moralitas Kaum Terpelajar
Oleh: Sawali Tuhusetya

Tulisan S Bayu Wahyono berjudul "Pendidikan Humaniora Dalam Era Industrialisasi" (Pembaruan, 22/7/96) menarik dan menggelitik untuk ditanggapi. Menurut hemat penulis, setidaknya ada tiga persoalan mendasar yang ingin digarisbawahi dalam tulisan itu. Pertama, munculnya kekhawatiran terhadap nasib pendidikan humaniora akibat dominannya gejala teknokrasi dalam dunia pendidikan.

Hal itu diilustrasikannya dengan "pengucuran" beasiswa program S2 dan S3 bidang iptek yang mencapai 95%. Sementara untuk bidang humaniora atau ilmu sosial hanya mendapat jatah 5%.
Selain itu, juga diilustrasikan tentang pengiriman staf pengajar dan pejabat bidang iptek di lingkungan Depdikbud untuk belajar ke 23negara yang berjumlah 1450 orang dari 1531 orang. Sedangkan dari disiplin hu- maniora atau ilmu sosial hanya 81 orang. Hal itu, jelas mengindikasikan "kesenjangan intelektual" yang bisa berimbas pada kian terpuruknya nasib pendidikan humaniora.
Kedua, menghadapi "kesenjangan intelektual" itu, pendidikan mesti mengacu pada tugasnya sebagai penyebar ide mengenai tata nilai, mengenai apa tujuan hidup manusia, selaras dengan hakikat pendidikan humaniora. Sebab, ilmu pengetahuan tidak dapat menerapkan tentang arti hidup dan tak bisa melenyapkan rasa terpencil atau rasa putus asa yang menimpanya.
Dan ketiga, pendidikan humaniora tidak bertentangan atau menghambat usaha mendidik tenaga-tenaga berkeahlian dan berketerampilan, khususnya tenaga-tenaga yang diperlukan untuk menangani berbagai kegiatan pembangunan, terutama yang bersifat teknologis.
Asumsi ini, secara implisit menyiratkan makna bahwa selama ini iptek nihil dari "sentuhan" humaniora, akibatnya teknologi justru tidak membuat hidup manusia lebih baik, tetapi malah dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang ditimbulkan oleh teknologi itu sendiri.
Relevan dengan ketiga persoalan mendasar tersebut, muncul pertanyaan sederhana, tanpa adanya prioritas di bidang iptek, sanggupkah bangsa kita berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain menghadapi pasar bebas yang begitu kompetitif di era global? Benarkah kemajuan iptek akan memicu lahirnya dehumanisasi, bukankah esensi iptek justru ingin membuat kehidupan umat manusia menjadi lebih berkualitas dan
bermartabat? Sudah demikian antagoniskah dunia iptek memandang pendidikan humaniora, sehingga aspek-aspeknya tak lagi tersentuh? Agar terjadi suasana dialogis dalam memberdayakan dinamika pendidikan kita di era industrialisasi, penulis mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut sebagai bias dari opini yang terlontar lewat tulisan Bayu Wahyono.

Hakikat Pendidikan
UU No 2/1989 (pasal 1) dengan gamblang mengungkapkan, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/ atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Dari konsep itu, jelas bahwa hakikat pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik lewat proses pendidikan agar mampu mengakses peran mereka di masa yang akan datang. Ini berarti, membekali peserta didik dengan keterampilan yang sangat dibutuhkan sesuai tuntutan zaman menjadi sebuah keniscayaan. Hal itu beranjak dari pesimisme prediksi bahwa seiring dengan meledaknya jumlah lulusan, mereka akan dihadapkan pada kesulitan mencari kesempatan kerja akibat tidak seimbangnya dengan lapangan kerja yang ada.
Bahkan, Almarhum Soedjatmoko, pemikir visioner kita itu (Riwanto Tirtosudarmo, 1994:1) pernah melontarkan sinyalemen yang cukup mencemaskan bahwa menurut perhitungan manapun, kaum muda Asia harus menghadapi masa depan yang tidak jelas dan mencemaskan. Prediksi ini, jelas perlu dicermati agar kehadiran mereka tidak menjadi beban bangsa. Apalagi pada abad 21 nanti - sesuai konsensus APEC - negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) akan memasuki kisaran pasar bebas yang begitu kompetitif.
Sangat logis, jika akhirnya pemerintah memprioritaskan iptek dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, menarik apa yang diungkapkan oleh Dr Anna Suhena (Suara Karya, 27/2/96) bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dapat merebut peluang untuk hidup, sehingga kita tidak hanya sejajar, tetapi bisa berkompetisi dengan negara-negara lain, terutama menghadapi pasar bebas yang kompetitif.
Dengan kata lain, kualitas sumber daya manusia merupakan "kata kunci" untuk membuka tabir kecemasan menghadapi tantangan ke depan. Tanpa prioritas di bidang iptek, sebagai pengejawantahan dari rekayasa peningkatan kualitas sumber daya manusia, Indonesia sulit memiliki daya saing handal di era global.
Pesimisme itu semakin menjadi masalah serius ketika Begawan Ekonomi Sumitro Djojohadikusumo menggarisbawahi bahwa ketersediaan lapangan kerja bagi tenaga produktif akan menjadi masalah serius di masa mendatang.
Jika ketersediaan lapangan kerja tidak bisa dipecahkan, akan terjadi arus urbanisasi yang tentu melahirkan persoalan krusial di kota (Jawa Pos, 29/6/96). Untuk mengantisipasinya, Depnaker sudah berupaya dengan memperkenalkan perencanaan sumber daya nasional (national manpower planning) dengan cara membuat PPKL (program pendidikan kerja luar negeri) dan PPKD (program pendidikan kerja daerah).
Dalam wacana inilah kita paham bahwa prioritas di bidang iptek menjadi suatu keniscayaan, pada hakikatnya untuk menghadapi tantangan ke depan bagi bangsa kita yang terasa semakin krusial. Tanpa iptek, bangsa kita ibarat memakai kaca mata kuda yang apatis dan "miskin" kiat menghadapi tantangan zaman. Bahkan jika dianalogikan dalam konteks pewayangan, ibarat "Baladewa ilang gapite" (Baladewa kehilangan wibawanya) yang terpuruk dan tak berdaya karena tipu daya bangsa lain.
Tidak hiperbolik kiranya jika kurikulum 1994 diarahkan ke sana karena tuntutan prospektif-akomodatif dari hiruk-pikuk zaman yang kian terbonsai oleh budaya konsumtivisme dan hedonisme.

Moralitas Kaum Terpelajar
Persoalannya sekarang, jika pendidikan terlalu "berat sebelah" dengan menganakemaskan iptek, bukankah akan melahirkan manusia-manusia hipokrit yang kering "sentuhan" manusiawi, sehingga mudah tergoda oleh nafsu kebendawian dengan menghalalkan segala cara untuk memuaskan kebuasan hati - meminjam istilah Satyagraha Hoerip - dan keangkuhan nurani?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita kembali kepada hakikat dan makna pendidikan. Institusi atau sekolah sebagai wadah penjunjung tinggi moral bangsa - atau sebagai wadah rekayasa pendidikan - tetap bersiteguh pada konsep "memanusiakan" ma-nusia.
Meskipun kurikulum 1994 memiliki muatan iptek lebih, bukan berarti aspek humaniora sama sekali tidak disentuh. Dengan kata lain, pendidikan tetap mengarah pada upaya mempersiapkan peserta didik agar dapat menginternalisasi perannya di masa mendatang dengan pijakan moral yang kuat. Sehingga, nilai-nilai kepribadian yang bersumber pada keluhuran budi tetap menjadi noktah perhatian.
Dengan demikian, kekhawatiran semakin tersingkirnya pendidikan humaniora tak perlu terjadi. Jika belakangan ini tengah meruyak fenomena negatif seperti korupsi, kolusi, manipulasi, atau tingkah amoral lainnya, jangan lantas membuat kita menjadikan pendidikan sebagai kambing hitamnya. Jauh sebelum iptek menjadi fokus sentral pendidikan, tingkah amoral itu sudah merebak. Bahkan sudah menjadi fenomena "purba" sepanjang hayat peradaban manusia.
Persoalannya terletak pada moralitas personal masing-masing. Sudah menjadi kemestian bahwa moral menjadi basis rohaniah yang amat vital dalam setiap peradaban manusia. Betapa pun nyaris setiap waktu, setiap detik, kita diberi khotbah-khotbah kemanusiaan tentang makna kearifan hidup, jika dinding moralnya tipis, akan mudah terjebol desakan-desakan nafsu yang demikian deras arusnya. Tak pelak lagi, moralitas kaum terpelajar kita - sebagai produk pendidikan - diuji oleh hingar-bingar teknologi dengan segala imbasan pengiring dan implikasinya. Sebab, esensi iptek adalah membuat kehidupan umat manusia lebih berkualitas dan bermartabat. Jika kecanggihan teknologi disalahgunakan untuk kepentingan ambisi dan nafsu yang tidak manusiawi, simbol bahwa moralitas sebagai basis rohaniah tak lagi dimilikinya.
Dengan bahasa lain, Indonesia sangat membutuhkan teknologi yang punya pijakan moralitas kuat agar kehidupan bangsa kita menjadi lebih berkualitas dan bermartabat, mampu bersaing di era global. Pendeknya, pendidikan kita tidak akan pernah mencetak teknolog-teknolog hipokrit yang tak berbudi. Sebab, pada prinsipnya iptek yang ideal akan membiaskan pancaran nilai kemanusiaan yang kuyup "sentuhan" nurani.***

Perubahan Paradigma

2007-07-14T12:43:00.002+07:00

Perubahan Paradigma Pendidikan
Oleh: Sawali

SEIRING dengan perubahan dan dinamika masyarakat yang terus bergerak menuju arus globalisasi, problem dan tantangan yang harus dihadapi oleh dunia persekolahan kita makin rumit dan kompleks. Sekolah tidak hanya dituntut untuk mampu melahirkan generasi-generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga diharapkan dapat menciptakan generasi bangsa yang cerdas secara emosional dan spiritual.

Dengan kata lain, sekolah dituntut untuk mampu melahirkan generasi yang "utuh" dan "paripurna".
Namun, melahirkan generasi yang "utuh" dan "paripurna" semacam itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan "kemauan politik" para pengambil kebijakan untuk menjadikan dunia pendidikan sebagai "panglima" peradaban, sehingga negeri ini mampu menjadi bangsa yang terhormat dan bermartabat dalam percaturan dunia internasional pada era global. "Kemauan politik" tersebut harus diimbangi dengan semangat dan motivasi segenap komponen dan stakeholder pendidikan, sehingga tidak hanya sekadar menjadi slogan dan retorika belaka.
Era reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 diakui telah melahirkan kebebasan dan keterbukaan di segenap aspek dan ranah kehidupan. Urusan pendidikan yang semula berada dalam genggaman tangan pemerintah pusat, kini mulai dikonsentrasikan ke daerah-daerah melalui kebijakan otonomi daerah yang dianggap lebih aspiratif dan akomodatif terhadap keberagaman dan tuntutan daerah. Namun, era reformasi tidak akan memberikan imbas positif terhadap mutu pendidikan apabila tidak diikuti dengan perubahan paradigma, sikap mental, dan kultur para pengambil kebijakan dan pelaksana pendidikan di tingkat praksis.
Diakui atau tidak, selama bertahun-tahun dunia pendidikan kita terpasung di persimpangan jalan, tersisih di antara hiruk-pikuk dan ingar-bingar ambisi penguasa yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Pendidikan tidak diarahkan untuk memanusiakan manusia secara "utuh" dan "paripurna", tetapi lebih diorientasikan pada hal-hal yang bersifat materialistis, ekonomis, dan teknokratis, kering dari sentuhan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan budi pekerti. Pendidikan lebih mementingkan kecerdasan intelektual, akal, dan penalaran, tanpa diimbangi dengan intensifnya pengembangan kecerdasan hati, perasaan, emosi, dan spiritual. Akibatnya, apresiasi out-put pendidikan terhadap keagungan nilai humanistik, keluhuran budi, dan budi nurani, menjadi nihil. Mereka dianggap menjadi "robot-robot" zaman yang telah kehilangan hati nurani dan perasaan, cenderung bar-bar, vandalistik, dan mau menang sendiri.
Ajang Indoktrinasi
Dengan nada sinis, Andrias Harefa (2000) mengemukakan bahwa sekolah telah dipisahkan dari soal-soal nyata sehari-hari. Ia telah berubah menjadi semacam "sekolah militer", ajang indoktrinasi, dan "kaderisasi" manusia-manusia muda yang harus belajar untuk "patuh" sepenuhnya kepada "sang komandan". Tak ada ruang yang cukup untuk bereksperimentasi, mengembangkan kreativitas, dan belajar menggugat kemapanan status quo yang membelenggu dan menjajah jiwa anak-anak muda. Tak ada upaya yang dapat dianggap sebagai upaya "membangun jiwa bangsa".
Selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah, peserta didik (nyaris) tidak pernah bersentuhan dengan pendidikan nilai yang berorientasi pada pembentukan watak dan kepribadian. Mereka diperlakukan bagaikan "tong sampah" ilmu pengetahuan yang harus menerima apa saja yang dijejalkan dan disuapkan oleh para guru.
Hal itu diperparah dengan munculnya kebijakan pemerintah masa lalu yang cenderung sentralistis dan otoriter, sehingga memberangus dan mengebiri fungsi sekolah sebagai pusat pendidikan nilai religi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, moral, kemanusiaan, dan semacamnya. Segala macam bentuk praktik pendidikan telah dipola dan diseragamkan dari pusat, sehingga sekolah tidak memiliki peluang untuk menumbuhkembangkan potensi genius-local.
Yang lebih memprihatinkan, pendidikan dinilai hanya dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui berbagai polarisasi, indoktrinasi, sentralisasi, dan regulasi yang tidak memihak rakyat. Keluaran pendidikan tidak digembleng untuk mengabdi kepada rakyat, tetapi telah dipola dan dibentuk untuk mengabdi kepada kepentingan kekuasaan an-sich.
Dalam konteks demikian, pendidikan kita setidaknya telah melahirkan manusia-manusia berkarakter oportunis, hipokrit, hedonis, dan besar kepala, tanpa memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang memadai. Makna pendidikan substansial, yaitu memberikan ruang kesadaran kepada peserta didik untuk mengembangkan jatidirinya secara "utuh" dan "paripurna" melalui sebuah proses yang dialogis, interaktif, efektif, menarik, dan menyenangkan, nyaris tak pernah bergaung dalam dunia pendidikan kita. Dari tahun ke tahun, atmosfer pembelajaran di sekolah tak lebih "memenjarakan" peserta didik untuk bersikap serba patuh, pendiam, miskin inisiatif dan kreativitas.
Mengapa atmosfer pembelajaran dalam dunia persekolahan kita terpasung dalam situasi monoton, kaku, dan membosankan, sehingga gagal melahirkan generasi bangsa yang cerdas, terampil, dan bermoral seperti yang didambakan oleh masyarakat? Paling tidak ada dua argumen yang dapat dikemukakan.
Pertama, diterapkannya sistem single-track yang "membutakan" peserta didik dari persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat dan bangsanya, sehingga tidak memiliki sikap kritis dan responsif terhadap persoalan-persoalan hidup.
Kedua, para pengambil kebijakan menjadikan dunia pendidikan -meminjam istilah Zamroni (2000)- sebagai engine of growth; penggerak dan loko pembangunan. Agar proses pendidikan efisien dan efektif, pendidikan harus disusun dalam struktur yang bersifat rigid, manajemen bersifat sentralistis, kurikulum penuh dengan pengetahuan dan teori-teori. Namun, disadari atau tidak, kebijakan semacam itu justru membikin dunia pendidikan menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi dengan munculnya berbagai kesenjangan kultural, sosial, dan kesenjangan vokasional yang ditandai dengan melimpahnya pengangguran terdidik.
Karena makin rumit dan kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, dibutuhkan paradigma pendidikan masa depan yang dinilai lebih mampu menjawab tantangan zaman, yaitu paradigma pendidikan sistemik-organik yang menekankan bahwa segala objek, peristiwa, dan pengalaman merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari suatu keseluruhan yang utuh.
Paradigma pendidikan sistemik-organik menekankan bahwa proses pendidikan formal, sistem persekolahan, harus memiliki ciri-ciri: (1) pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran (learning) daripada mengajar (teaching); (2) pendidikan diorganisir dalam struktur yang fleksibel; (3) pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakter khusus dan mandiri; dan (4) pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan (Zamroni, 2000).
Paradigma pendidikan sistemik-organik menuntut pendidikan bersifat double-tracks, yaitu pendidikan sebagai proses yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan dinamika masyarakatnya. Dunia pendidikan senantiasa mengaitkan proses pendidikan dengan masyarakat pada umumnya dan dunia kerja pada khususnya. Dengan sistem semacam ini, dunia pendidikan kita diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan fleksibilitas tinggi untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang senantiasa berubah dengan cepat.
Agen Perubahan
Dalam upaya mengimplementasikan paradigma pendidikan masa depan, peran guru sebagai pilar utama peningkatan mutu pendidikan jelas tidak boleh dipandang sebelah mata. Sudah saatnya guru diberi kebebasan dan keleluasaan untuk mengelola proses pembelajaran secara kreatif, "liar", dan mencerdaskan, sehingga pembelajaran berlangsung efektif, menarik, dan menyenangkan. Sudah bukan saatnya lagi guru dipajang dalam "rumah kaca" yang selalu diawasi gerak-geriknya, sehingga guru yang dianggap "tampil beda" dalam mengelola proses pembelajaran "kena semprit" dan dihambat kariernya.
Dalam Undang-undang Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas (pasal 40 ayat 2) jelas dinyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: (1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ini artinya, guru tidak lagi berperan sebagai "piranti negara" yang semata-mata mengabdi untuk kepentingan penguasa, tetapi sebagai "hamba kemanusiaan" yang mengabdikan diri untuk "memanusiakan" generasi bangsa secara "utuh" dan "paripurna" (cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual) sesuai dengan tuntutan zaman.
Dalam konteks demikian, guru harus benar-benar menjadi "agen perubahan" dan menjadi sosok profesional yang senantiasa bersikap responsif dan kritis terhadap berbagai perkembangan dan dinamika peradaban yang terus berlangsung di sekitarnya. Guru - bersama stakeholder pendidikan yang lain - harus selalu menjadikan sekolah bagaikan "magnet" yang mampu mengundang daya pikat anak-anak bangsa untuk berinteraksi, berdialog, dan bercurah pikir dalam suasana lingkungan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Dengan cara demikian, tidak akan terjadi proses deschooling society di mana sekolah mulai dijauhi oleh masyarakat akibat ketidakberdayaan pengelola sekolah dalam menciptakan institusi pembelajaran yang "murah-meriah" di tengah merebaknya gaya hidup hedonistik, konsumtif, materialistik, dan kapitalistik.
Persoalannya sekarang, siapkah sekolah bersama para "penghuni"-nya menghadapi perubahan paradigma pendidikan, "bermetamorfosis" menjadi sebuah institusi yang responsif terhadap tuntutan zaman? Kita tunggu saja! (29)

(Suara Merdeka Senin, 12 Juli 2004)

Reformasi Sekolah

2007-07-14T12:43:00.001+07:00

Wujudkan Reformasi Sekolah agar Tak Lagi Sekadar Wacana
SEIRING digulirkannya otonomi pendidikan, reformasi sekolah idealnya sudah bukan lagi sekadar wacana yang mengapung-apung dalam bentangan slogan dan retorika, melainkan sudah menjadi sebuah keniscayaan sejarah, menjadi realitas praksis dalam dunia persekolahan kita.

Mengapa reformasi sekolah demikian penting dipersoalkan? Setidaknya ada tiga argumen yang layak dikemukakan. Pertama, sekolah merupakan "ikon" masyarakat mini yang diharapkan mampu memberikan bekal hidup (life skills) yang sesungguhnya kepada peserta didik. Ini artinya, sekolah mesti menjadi institusi yang "merdeka" dalam menentukan masa depan bagi si anak yang hanya bisa terwujud jika angin reformasi berembus segar ke sekolah-sekolah.
Kedua, sekolah merupakan lembaga publik yang memberikan layanan kemanusiaan kepada peserta didik. Sebagai lembaga publik, sekolah dituntut untuk memiliki tingkat akuntabilitas, akseptabilitas, dan kredibilitas yang baik di mata publik sebagai "konsumen"-nya. Hanya melalui iklim reformasi yang sehat sekolah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara terhormat dan bermartabat kepada publik.
Ketiga, sekolah merupakan salah satu agen transformasi menuju masyarakat masa depan yang sesuai tuntutan perubahan dan dinamika global. Dalam menghadapi tuntutan semacam itu, sekolah harus memosisikan diri sebagai institusi yang terbuka dan demokratis, sehingga dapat membangun dan membumikan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan kepada peserta didik.
Namun, secara jujur harus diakui bahwa reformasi sekolah masih "jauh panggang dari api". Sekolah belum dipahami sebagai institusi yang "merdeka", tetapi masih dianggap sebagai subsistem dari sebuah struktur birokrasi pendidikan yang rumit dan kompleks. Para birokrat pendidikan pun masih menampilkan diri bagaikan "borjuis-borjuis" kecil yang berkarakter feodal, sehingga kebijakan-kebijakan yang muncul belum sepenuhnya berpihak kepada sekolah beserta stakeholder-nya. Sekolah hanya menjadi perpanjangan tangan dari birokrasi pendidikan yang acapkali berbenturan dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.
SUDAH lama sekolah mendapat "stigma" sebagai produsen ijazah. Esensi fungsi dan perannya sebagai lembaga yang mampu melahirkan manusia-manusia unggul dinilai telah terabaikan.
Jika kondisi semacam itu terus berlanjut, bukan mustahil citra dan pamor sekolah akan meredup, bahkan mungkin kian hilang ditelan zaman.
Kini, sudah saatnya dilakukan upaya serius untuk menata sekolah melalui proses reformasi dalam arti yang sesungguhnya.
Pertama, reformasi pada aras manajemen sekolah. Kepala sekolah sebagai top-leader harus menyadari sepenuhnya bahwa sekolah yang dipimpinnya.
bukanlah warisan dan milik pribadi yang boleh dikelola "semau gue". Setiap kebijakan yang hendak diambil sudah seharusnya melalui proses musyawarah yang melibatkan seluruh komponen sekolah (termasuk orang tua dan masyarakat).
Komite sekolah sebagai penjelmaan BP3 harus benar-benar diberdayakan, tidak sekadar menjadi "stempel" yang menjustifikasi kebijakan kepala sekolah seperti pada masa lalu. Para pengawas sekolah pun tidak lagi memosisikan diri sebagai "malaikat" yang menghambat karier kepala sekolah dan guru yang ingin melakukan perubahan-perubahan fundamental dalam lingkungan sekolah, tetapi justru harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi perwujudan reformasi sekolah.
Kedua, reformasi pada aras pembelajaran di kelas. Agar dapat mewujudkan reformasi pembelajaran di kelas, guru harus benar-benar menjadi profesi yang otonom dan mandiri. Dengan kemandirian tersebut, guru diharapkan dapat menjadi figur profesional yang membawa suasana kelas bagaikan magnet yang mampu memikat dan menarik anak didik untuk belajar dalam suasana yang menyenangkan dan efektif.
Ketiga, reformasi pada aras evaluasi. Dihapuskannya evaluasi belajar tahap akhir nasioanl (ebtanas) menjadi ujian akhir nasional tidak akan memberikan imbas positif apa pun dalam dunia persekolahan selama bentuk yang digunakan masih berupa soal pilihan ganda. Selain tidak memotivasi guru mengoptimalkan proses pembelajaran di kelas, bentuk soal pilihan ganda hanya memperpanjang daftar keluaran yang tinggi nilai akademiknya, tetapi "bebal" sikap kritis dan daya nalarnya.
Oleh sebab itu, untuk melahirkan tamatan yang benar-benar teruji kadar kecerdasannya, mereka perlu diuji melalui soal-soal uraian yang memerlukan daya nalar tingkat tinggi.
Persoalannya sekarang adalah, sudah siapkah pihak yang memiliki otoritas di bidang pendidikan menggulirkan "bola" reformasi dalam arti yang sesungguhnya kepada sekolah? Siap jugakah para praktisi pendidikan di lapangan menafsirkan dan menerjemahkannya menjadi tindakan dan aksi yang benar-benar menguntungkan dunia pendidikan? Nah, kita tunggu saja!

Kurikulum Konyol

2007-07-14T12:42:00.001+07:00

Akankah Kurikulum 2004 Berakhir Konyol?
Oleh: Sawali

DI harian ini beberapa bulan lalu, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Prof Suyanto PhD, pernah melontarkan plesetan KBK menjadi "Kurikulum Bakalan Konyol". Kini, muncul plesetan lain. Pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) -yang sedang gencar-gencarnya disosialisasikan di kalangan guru- diplesetkan menjadi "Cathet Tinggal Lunga" (catat tinggal pergi); tak ubahnya dengan nasib pendekatan CBSA yang dulu diplesetkan menjadi "Cah Bodho Saya Akeh" atau "Catat Buku Sampai (h)Abis". Plesetan yang mencerminkan keadaan betapa sulitnya negeri ini mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik dalam ranah dunia pendidikan kita.
Terlepas dari keinginan untuk sekadar berseloroh, isyarat ke arah fenomena semacam itu tampaknya sudah mulai muncul. Buktinya, meskipun Kurikulum 2004 -penjelmaan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)- secara resmi telah diluncurkan penggunaannya mulai tahun pelajaran 2004/2005, banyak sekolah, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah, yang tidak meresponsnya.
Kurikulum 2004 baru sekadar menjadi wacana di kalangan birokrat dan praktisi pendidikan; belum menjadi "roh" pembelajaran yang sesungguhnya di tingkat praksis. Sebuah fenemona yang mencemaskan dunia pendidikan kita.
Dari sisi muatan materi dan pendekatan yang digunakan, Kurikulum 2004 sebenarnya mengalami kemajuan yang jauh lebih baik daripada Kurikulum 1994. Pertama, materi lebih ramping, sehingga memungkinkan anak-anak negeri ini mampu menumbuhkembangkan kompetensi dasarnya secara utuh dan mantap.
Hal ini berbeda dengan muatan materi Kurikulum 1994 yang dianggap terlalu "gendut", sehingga para peserta didik tampak sempoyongan dan tak berdaya dalam menghadapi berbagai perubahan yang berlangsung di sekitarnya. Sikap kritis dan responsif anak-anak terhadap persoalan riil sehari-hari pun menjadi "mandul" lantaran mereka terlalu banyak dicekoki teori dan hafalan yang jauh nilai aplikatifnya dengan kehidupan.
Kedua, Kurikulum 2004 mengajak para siswa didik untuk memasuki situasi kekinian dan masa depan dalam konteks lokal, nasional, dan global, sehingga kelak mereka tampil sebagai generasi masa depan yang "melek iptek", kritis, terampil, mandiri, bermoral, beradab, dan berbudaya.
Dengan cara demikian, kualitas SDM kita yang dianggap sudah berada di ambang batas kecemasan, pelan-pelan mampu bangkit dan sanggup mengejar kemajuan generasi negeri lain yang sudah melaju kencang di "jalan tol" peradaban dunia.
Ketiga, melalui Kurikulum 2004, atmosfer dunia persekolahan kita bisa di-setting menjadi masyarakat belajar (learning society) di mana segenap elemen institusi pendidikan terlibat dalam interaksi sosial-budaya secara intens dengan lingkungan masyarakat.
Sekolah tidak lagi berada di puncak "menara gading" yang terasing dari komunitas masyarakat sekelilingnya. Sejak dini, para peserta didik telah diperkenalkan dengan berbagai macam persoalan riil yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsanya, sehingga kelak setelah lulus mereka memiliki bekal kompetensi, alias kecakapan hidup (life skills) yang dapat digunakan untuk memecahkan problem hidup dan kehidupan yang mencuat ke permukaan.
Sekadar Pajangan
Namun, peluncuran Kurikulum 2004 tampaknya tidak dibarengi dengan upaya serius dari para birokrat dan pengelola institusi pendidikan untuk mengimplementasikannya secara nyata di tingkat praksis. Hanya sekolah-sekolah tertentu yang dinilai memenuhi Standar Sekolah Nasional (SSN) yang "wajib" menggunakan Kurikulum 2004. Selebihnya, Kurikulum 2004 hanya sekadar jadi pajangan dalam "etalase" dunia persekolahan kita.
Kondisi semacam itu bisa jadi disebabkan oleh sikap pemerintah yang lamban; kurang total dan intens dalam menyiapkan Kurikulum 2004 secara matang. Selain adanya revisi berganti-ganti, sosialisasi yang dilakukan di tingkat bawah pun "simpang siur", bahkan "menyesatkan". Banyak persoalan prinsip dan mendasar yang masih "kabur" dan bias.
Program percepatan (akselerasi) dalam prinsip ketuntasan belajar - yang diperuntukkan bagi peserta didik yang tergolong memiliki kecerdasan "istimewa" - misalnya, apakah boleh seorang siswa "istimewa" naik kelas sewaktu-waktu tanpa harus menunggu tahun pelajaran berakhir, sehingga bisa menyelesaikan pendidikan lebih cepat dibandingkan dengan teman-teman seangkatannya? Jika boleh, bagaimana perlakuan dan kelanjutan dia untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya? Apakah boleh seorang anak "istimewa" masuk ke SMP, SMA/SMK, atau perguruan tinggi sewaktu-waktu; tanpa mengenal tahun pelajaran? Semua masih samar dan penuh tanda tanya.
Sejak tahun 1994, dunia persekolahan kita sudah mengenal program perbaikan dan pengayaan. Program perbaikan ditujukan kepada para murid yang tingkat kecerdasannya berada di bawah rata-rata, sedangkan program pengayaan dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan keilmuan anak-anak yang dianggap memiliki kecerdasan "istimewa" di kelasnya.
Namun, secara jujur harus diakui, kedua program tersebut hanya sekadar formalitas, bahkan cenderung menimbulkan praktik penyimpangan dan manipulasi. Anak-anak yang seharusnya tidak naik kelas karena selalu gagal dalam menempuh program perbaikan, terpaksa dinaikkan untuk menjaga "gengsi" sekolah dengan mengatrol nilai sesuai selera. Program pengayaan pun tak lebih hanya sekadar men-drill siswa yang tergolong "cerdas" dengan setumpuk soal yang membuat mereka tidak makin cerdas, tetapi justru makin jenuh dan bosan.
Yang kita khawatirkan, jangan-jangan program akselerasi pun tak lebih hanya sekadar "papan nama" dan "akal-akalan" agar Kurikulum 2004 ini dikatakan lebih kaya dan akomodatif terhadap program kurikulum yang bervariasi (diversifikasi kurikulum).
Persoalan lain pun muncul, misalnya, dimasukkannya mata pelajaran Teknologi, Informasi, dan Komunikasi dalam struktur program Kurikulum 2004 tingkat SMP. Memang benar, anak-anak negeri ini sudah saatnya bersentuhan dengan berbagai produk teknologi dan dunia multimedia. Namun, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah di negeri ini, lebih-lebih yang berada di daerah pedesaan, masih tergolong "buta teknologi, informasi, dan komunikasi". Tidak berlebihan jika banyak sekolah yang "menolak" Kurikulum 2004 karena mustahil mampu mengimplementasikannya. Hanya sekolah-sekolah di daerah perkotaan yang memiliki sarana/ prasarana/fasilitas serba "wah" dan lengkap saja yang sanggup melaksanakan kurikulum ini. Ini artinya, Kurikulum 2004 menambah beban dan persoalan baru dalam dunia persekolahan kita, bahkan memperlebar kesenjangan desa-kota akibat pertumbuhan dan akselerasi pembangunan yang tidak merata..
Yang mencemaskan, Kurikulum 2004 dianggap tidak memberikan ruang yang cukup bagi optimalisasi mata pelajaran muatan lokal (Mulok) yang selama ini dianggap menjadi ikon dunia pendidikan dalam mengangkat keragaman potensi daerah dan lingkungan. Saat ini, banyak guru mata pelajaran Mulok yang merasa "tidak nyaman" karena jika Kurikulum 2004 dilaksanakan muncul kekhawatiran bakal tergusur. Persoalan semacam ini perlu dipikirkan secara matang agar pelaksanaan Kurikulum 2004 tidak "memakan korban".
Kemauan Politik
Meskipun demikian, kita tidak perlu bersikap pesimis secara berlebihan. Kurikulum 2004 telah diluncurkan secara resmi. Dalam konteks demikian, sebenarnya tidak ada alasan untuk menunda-nunda penggunaannya. Struktur program Kurikulum 2004 yang dianggap terlalu berat dan kekhawatiran tergusurnya mata pelajaran Mulok, hendaknya bisa diperluwes dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah.
Kurikulum 2004 tampaknya telah di-setting untuk mewujudkan proses pendidikan formal, sistem persekolahan yang memiliki karakteristik: (1) pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran daripada mengajar; (2) pendidikan diorganisir dalam struktur yang fleksibel; (3) pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakter khusus dan mandiri; dan (4) pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan.
Dalam konteks demikian, yang lebih substansial untuk dipikirkan sebenarnya bukan semata-mata terletak pada kelengkapan sarana, prasarana, atau fasilitas penunjang kurikulum, melainkan pada komitmen dan "kemauan politik" para birokrat dan pengelola pendidikan untuk menjadikan Kurikulum 2004 sebagai "roh" pembelajaran yang sesungguhnya. Tanpa dukungan sarana, prasarana, atau fasilitas yang "wah" dan mewah sekalipun, Kurikulum 2004 bisa diterapkan dengan mengoptimalkan fungsi sumber daya yang ada. Model-model pembelajaran bisa dipilih sesuai dengan konteks lingkungan.
Namun, semua terpulang pada komitmen dan "kemauan politik" para birokrat, pengelola institusi, dan praktisi pendidikan. Apakah mereka bisa saling bersinergi untuk melaksanakan Kurikulum 2004 dengan sungguh-sungguh? Atau, hanya menjadikan Kurikulum 2004 sebagai wacana yang gegap-gempita dalam ruang-ruang seminar dan sosialisasi, bahkan hanya sekakar menjadi perangkat pendidikan yang terapung-apung dalam bentangan slogan dan retorika? Indah rumusannya, tetapi miskin implementasinya. Pertanyaan-pertanyaan di atas tak membutuhkan jawaban secara oral, tetapi aksi. Sudah saatnya dunia pendidikan kita bergerak secara dinamis mengikuti derap peradaban yang tak henti-hentinya menawarkan perubahan. Tanpa ada komitmen dan "kemauan politik", maka kekhawatiran bahwa Kurikulum 2004 akan berakhir konyol hanya tinggal menunggu waktu. (29)
(Suara Merdeka, Senin, 06 September 2004)

Kecemasan Menjelang UN

2007-07-14T12:39:00.002+07:00

Oleh: Sawali

JIKA tidak ada aral melintang, Mei nanti semua siswa SMP/MTsdan SMA/MA/SMK yang duduk di kelas terakhir akan menempuh Ujian Akhir Nasional(UAN). Namun, Standar Prosedur Operasional (SPO) UAN sebagaimana tertuangdalam Keputusan Mendiknas RI Nomor 153/U/2003 bertanggal 14 Oktober 2003,UAN tahun pelajaran 2003/2004 masih menimbulkan pro dan kontra, terutamayang berkaitan dengan kriteria kelulusan yang mematok batas nilai minimal4,01 untuk setiap mata pelajaran yang diujikan baik ujian teori maupunpraktik.

Bagi pendukung kebijakan tersebut, batas nilai minimal 4,01 sebagaikriteria kelulusan dinilai cukup strategis dan relevan sebagai startingpoint untuk mendongkrak mutu pendidikan yang dianggap sudah beradadi ambang batas kecemasan.

Ketertinggalan SDM kita di bidang sains dan teknologi harus dikejarmelalui peningkatan mutu keluaran sekolah agar kelak mereka tidak mengalami"gagap budaya" ketika menghadapi berbagai perubahan di tengah-tengahperadaban global. Bagi sekolah-sekolah maju, terutama di kota-kota besar, keputusan tersebutmungkin tidak memberikan dampak kejutan apa-apa. Kelengkapan dukungan sarana/prasarana/ fasilitas sekolah dan keakrabanmereka terhadap dunia mulitimedia bisa menjadi jawaban terhadap tuntutankelulusan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Namun, bagi sekolah-sekolah pinggiran di pelosok-pelosok desa yang secarageografis jauh dari sentuhan kemajuan peradaban modern, kriteria kelulusantersebut bisa jadi akan menjadi beban tersendiri.

Selain minimnya dukungan sarana, prasarana, dan fasilitas, sekolah-sekolahpinggiran pada umumnya menghadapi masalah rendahnya tingkat kecerdasaninput, sikap permisif, dan masa bodoh orang tua terhadap pendidikanatau minimnya tenaga pengajar yang andal dan profesional. Ini artinya,sekolah-sekolah pinggiran akan menghadapi masalah baru akibat banyaknyasiswa yang diperkirakan tidak bisa lulus.

Kecemasan
Jika kekhawatiran tersebut benar, paling tidak ada tiga implikasisosial yang muncul. Pertama, pihak sekolah merasa tidak nyaman karena kemungkinanbesar akan menghadapi serbuan orang tua murid yang anaknya gagal meraihpredikat lulus.

Para orang tua murid umumnya tidak mau tahu terhadap ketentuan dan SPOyang harus dilaksanakan oleh sekolah penyelenggara UAN. Yang mereka pahami,si anak harus lulus tepat waktu. Apalagi, mereka telah mengeluarkan sejumlahbiaya untuk keperluan si anak selama menimba ilmu di bangku sekolah.

Di tengah-tengah situasi ekonomi yang sulit, biaya sekolah yang mahalsering menjadi beban tersendiri bagi orang tua murid yang berpenghasilanpas-pasan.

Jika si anak tidak lulus, hasil jerih payah mereka seolah-olah tak adaharganya. Apalagi, untuk tahun ini tidak ada ujian ulang sehingga - mauatau tidak - mereka harus memikirkan biaya sekolah lagi untuk satu tahunke depan.

Kedua, kemungkinan besar pihak sekolah akan menghadapi ledakan jumlahsiswa yang tidak lulus sehingga dikhawatirkan akan menghambat kelancaranpendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran berikutnya.

Sebagai ilustrasi, jumlah siswa di sebuah SMP yang mengikuti UAN padatahun ini 160 siswa (empat kelas). Dari jumlah tersebut, siswa yang tidaklulus, misalnya 80 siswa (dua kelas). Ini artinya, pada tahun pelajaranberikutnya, sekolah hanya bisa menerima siswa baru dua kelas sesuai dengandaya tampungnya.

Lantas, harus belajar ke mana 80 calon siswa baru yang semestinya berhakmenikmati bangku SMP tersebut? Dari sisi ini, pemberlakuan SPO UAN tahunpelajaran 2003/2004 ada kesan kontradiktif dengan Program Wajib Belajar9 Tahun.

Ketiga, secara psikologis anak yang tidak lulus akan dihinggapi sikapinferior dan rendah diri secara berlebihan akibat stigma "bebal danbodoh" yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Dampak psikologissemacam ini, disadari atau tidak, memiliki daya "pembunuh" yangluar biasa terhadap motivasi anak dalam mewujudkan masa depan yang lebihbaik. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang terbelah (split personality),menjadi anak-anak yang terampas masa depannya akibat vonis "bebaldan bodoh" yang mereka terima.

Dalam konteks demikian, tidak berlebihan jika ada yang mengatakan,SPO UAN 2003/2004 telah menciptakan kecemasan yang menghantui stakeholderpendidikan: siswa, orang tua, dan sekolah.

Guru-guru kelas III, khususnya pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris, dan Matematika yang naskah soal UAN-nya dibuat oleh pusat,banyak yang stres dan selalu dihinggapi kecemasan karena khawatir matapelajaran yang diampunya menjadi "kambing hitam" dan biang penyebabketidaklulusan siswa.

Bagi guru kelas III, saat-saat menjelang pelaksanaan UAN adalah situasiyang menegangkan dan mendebarkan sehingga harus memeras otak dan menempuhberbagai cara untuk menyiapkan siswa didiknya dalam menghadapi UAN; entahmelalui les, drill soal-soal, atau pemadatan materi. Belum lagimenghadapi tuntutan dan tekanan dari atasan yang "mewajibkan"mereka untuk menjadi "dewa penyelamat" citra dan nama baik sekolah.

Mengebiri Perbedaan
Siapa pun setuju, mutu pendidikan di negeri ini harus ditingkatkan.Sudah saatnya bangsa ini memiliki generasi-generasi masa depan yang andaldan mumpuni sehingga mampu berkiprah dan proaktif dalam menghadapi tantanganzaman di tengah-tengah peradaban global, tidak hanya sekadar jadi penonton.Namun, terlalu naif jika mutu pendidikan semata-mata diukur berdasarkantinggi rendahnya batas kelulusan siswa.

Penentuan kriteria kelulusan 4,01 untuk setiap mata pelajaran yang diujikan,pada hemat saya, justru memiliki kelemahan yang mendasar, yaitu tidak diakuinyaperbedaan kemampuan siswa secara individual. Bahkan, bisa dibilang KeputusanMendiknas Nomor 153/U/2003 telah mengebiri perbedaan individual anak yangseharusnya ditumbuhkembangkan secara optimal di bangku sekolah sesuai dengantalenta mereka masing-masing.

Secara alamiah dan kodrati, anak-anak pada hakikatnya memiliki perbedaankemampuan. Anak yang menonjol di bidang kesenian misalnya, belum tentuberkemampuan yang sama di bidang eksakta. Anak yang menonjol di bidangilmu-ilmu sosial, bisa saja lemah penguasaannya terhadap ilmu-ilmu alam.Demikian pula anak-anak yang memiliki talenta di bidang olahraga, bisajadi mereka memiliki kelemahan dalam menguasai bidang yang lain.

Namun dengan Keputusan Mendiknas tersebut, muncul kesan kemampuan anak-anakhendak diseragamkan. Mereka harus memiliki standar kemampuan yang samauntuk semua bidang ajar yang diujikan. Agar bisa lulus, mereka harus mendapatkannilai minimal 4,01 untuk setiap mata pelajaran yang diujikan. Akibat keputusantersebut, bisa saja terjadi seorang peserta UAN - sebut saja si A - yangmendapatkan nilai rata-rata 7,50 terganjal kelulusannya karena ada salahsatu mata pelajaran yang nilainya di bawah 4,01.

Sebaliknya, siswa yang mendapatkan nilai rata-rata 4,01 - sebut sajasi B - karena secara kebetulan nilai setiap mata pelajaran 4,01 bisa meraihpredikat lulus, memperoleh ijazah, dan berhak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Kalau mau jujur, si A jelas lebih bermutu karena hanya memiliki kelemahanpada salah satu mata ujian dibandingkan dengan si B yang memiliki kemampuanpas-pasan yang merata di semua mata ujian.

Pertanyaannya sekarang, generasi masa depan macam apakah yang diinginkannegeri ini. Generasi semacam si A yang berkemampuan menonjol di bidangtertentu atau generasi semacam si B yang berkemampuan pas-pasan secaramerata di berbagai bidang? Jika generasi semacam si B yang dibutuhkan,lantas untuk apa program penjurusan di SMA/MA/SMK atau fakultas di perguruantinggi? Sia-sia saja program "spesialisasi" itu diterapkan bilapada kenyataannya perbedaan kemampuan anak secara individual dikebiri dantidak diapresiasi.

Bila generasi semacam si B yang lebih dibutuhkan, maka harus ada pemikiranulang dalam menetapkan kriteria kelulusan siswa. Patokan yang digunakanbukan batas nilai minimal untuk setiap mata pelajaran, melainkan batasnilai minimal rata-rata untuk semua mata pelajaran yang diujikan, misalnyadengan mematok nilai rata-rata akhir 6,01. Dengan cara demikian, kelemahansiswa pada mata pelajaran tertentu bisa tertutup oleh keunggulan siswapada mata pelajaran yang lain.

Sebelum banyak korban berjatuhan, alangkah bijaksananya apabila ada"kemauan politik" pemerintah untuk mengkaji ulang kriteria kelulusansebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Mendiknas Nomor 153/U/2003 bertanggal14 Oktober 2003. Langkah ini akan lebih banyak manfaatnya daripada membiarkanjutaan anak bangsa di negeri ini terampas masa depannya. Kriteria kelulusandengan menggunakan nilai rata-rata akhir, pada hemat saya, lebih masukakal dan memanusiakan peserta didik secara utuh. Kemampuan individual siswadiakui dan dihargai, sehingga anak-anak yang memiliki kemampuan di bidangtertentu tidak menjadi "kelinci percobaan" yang sia-sia akibatkebijakan yang belum teruji benar kesahihannya.

Yang perlu dipikirkan, harus ada penegakan hukum secara jelas dan tegasuntuk mengantisipasi munculnya kecurangan dan manipulasi nilai yang dilakukanoleh oknum-oknum tertentu. Pengawasan dan koreksi UAN harus benar-benardilakukan secara ketat, fair, jujur, adil, dan transparan. Merekayang diduga terlibat dalam praktik kecurangan dan manipulasi nilai harusditindak tegas, tanpa pandang bulu. Jika penegakan hukum dilakukan secarakonsisten, bukan mustahil negeri ini akan memiliki sistem pelaksanaan UANyang benar-benar objektif dan akuntabel. (29j)

(Suara Merdeka, Senin, 26 April 2004)

Kecemasan Menjelang UN

2007-07-14T12:39:00.001+07:00

Kelas Unggulan

2007-07-14T12:38:00.001+07:00

Kelas Unggulan dan Akselerasi, Sebuah Tragedi
Oleh: Sawali

PROSES penerimaan siswa baru baik di tingkat SD, SLTP maupun SMU segera digelar. Bahkan sudah ada sekolah tertentu yang mendahuluinya. Proses penerimaan siswa tersebut akan segera dilanjutkan dengan penataan kelas sesuai dengan kemampuan peserta didik.
Ada sekolah yang menerapkan pola kelas unggulan dan akselerasi. Namun pola-pola semacam itu hingga detik ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli pendidikan.
Adalah Prof Suyanto -Rektor Universitas Negeri Yogyakarta- dengan tegas menyatakan pengelompokan siswa secara homogen berdasarkan kemampuan akademik menjadi kelas superbaik, amat baik, baik, sedang, kurang, sampai ke kelas "gombal", tidak memiliki dasar filosofi yang benar.
Yang memprihatinkan, pengelompokan itu disertai program promosi dan degradasi. Siswa yang tidak mampu mempertahankan prestasi akademiknya bisa digusur dari kelas superbaik ke kelas sedang. Bahkan mungkin bisa meluncur ke kelas paling bawah, kelas "gombal".
Secara psikologis, program yang mendiskriminasikan siswa bisa menimbulkan stigmatisasi pada siswa di kelas "gombal". Mereka akan kehilangan rasa percaya diri.
Di pihak lain, siswa yang masuk dalam kategori kelas superbaik memiliki kecenderungan arogan, elitis, dan eksklusif. Pendek kata, pengelompokan siswa lebih banyak sesatnya dari pada manfaatnya.
Dalam proses pembelajaran, pengelompokan juga akan menumbuhkan perilaku instruksional yang bias dari guru kepada anak didiknya. Di kelas superbaik, guru bisa tampil penuh gairah karena munculnya fenomena positive hallow effect terhadap anak-anak berotak brilian. Sebaliknya, di kelas "gombal" guru cenderung masa bodoh akibat munculnya fenomena negative hallow effect terhadap kelompok siswa berotak pas-pasan.
Jika program itu terus dipertahankan, justru akan terjadi proses dehumanisasi secara sistematik di sekolah, karena tidak mencerminkan kehidupan masyarakat yang bercorak heterogen.
Penyubur Mediokritas
Namun, pendapat Prof Suyanto tidak sepenuhnya diamini oleh kelompok yang pro kelas unggulan. Prof Liek Wilardjo -fisikawan dari UKSW- justru berpandangan sebaliknya. Menurutnya, anak-anak berbakat dan berotak cemerlang perlu mendapatkan perhatian khusus agar mereka dapat menumbuhkembangkan talenta dan kecerdasannya.
Jika anak-anak berakat dijadikan satu dengan anak-anak yang lamban, mereka akan kehilangan semangat belajar karena jenuh dengan proses pembelajaran yang lamban. Sebaliknya, anak-anak yang kurang pandai akan mengalami kerepotan jika dibiarkan bersaing dengan siswa-siwa pintar.
Kelas heterogen justru akan mempersubur mediokritas, di mana anak-anak cemerlang tidak bisa mengembangkan talenta dan kecerdasannya, mengalami stagnasi dan pemandulan intelektual. Sementara anak-anak lamban hanya "jalan di tempat".
Kekhawatiran bahwa siswa yang masuk dalam kelas "gombal" akan dihinggapi rasa minder dianggap terlalu berlebihan, karena baru berdasarkan asumsi yang belum diuji kebenarannya. Pengelompokan siswa lamban di dalam kelas tersendiri - seperti halnya yang terjadi di Inggris - justru diyakini dapat memudahkan penanganannya secara khusus.
Pandangan Prof Liek Wilardjo senada dengan Conny R Semiawan (1992) tentang perlunya pengembangan kurikulum berdiferensiasi, di mana peserta didik yang berkemampuan unggul perlu mendapatkan perhatian khusus.
Menurut Prof Conny, kurikulum berdiferensiasi dapat mewujudkan seseorang sesuai dengan kemampuan yang ada padanya, dapat menghadapi masalah dan kompleksitas kehidupan yang berubah akibat peningkatan teknologi dan perubahan nilai-nilai sosio-kultural.
Pro-kontra tentang kelas unggulan semakin menarik disimak ketika belakangan ini juga muncul program yang hampir sama, yaitu kelas akselerasi, di mana anak-anak yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi bisa menamatkan belajarnya lebih cepat. Misalnya, SLTP/SMU bisa ditempuh hanya dua tahun.
Persoalannya, apakah program kelas unggulan atau akselerasi mampu mendongkrak mutu SDM kita yang dinilai masih berada pada aras rendah? Apakah ada jaminan, anak-anak berotak cerdas yang jumlahnya hanya beberapa gelintir yang telah sukses menempuh program kelas unggulan, atau akselerasi mampu menjadi generasi cerah budi yang memahami dinamika hidup yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bangsanya? Jangan-jangan program kelas unggulan itu dibentuk hanya berdasarkan sikap latah.
Ingin meniru pendidikan gaya Barat, Inggris misalnya, dengan dalih untuk meningkatkan mutu SDM dan daya saing bangsa di tengah-tengah percaturan global, tanpa disesuaikan dengan konteks sosial-budaya masyarakat kita.
Kalau ini yang terjadi, dunia pendidikan kita telah lepas dari lingkaran dan dinamika kehidupan kontekstual yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Implikasinya, out-put yang dilahirkan oleh institusi pendidikan kita hanyalah generasi-generasi berotak brilian dan cerdas intelektualnya, tetapi miskin kecerdasan hati nurani dan spiritual. Pada akhirnya justru membikin mereka menjadi asing hidup di tengah-tengah masyarakat bagaikan "rusa masuk kampung". Tidak memiliki kepekaan dalam merasakan denyut nadi kehidupan yang berlangsung di sekelilingnya.
Problem-problem eksistensi kita, menurut Anton Naben (2001), adalah krisis moral yang merambah hampir di semua lini kehidupan dengan segala dampaknya. Kita amat membutuhkan sosok manusia yang memiliki kecerdasan spiritual dan apresiasi tinggi terhadap nilai-nilai kejujuran, yang menciptakan damai di tengah berkecamuknya kebencian, yang menawarkan pengampunan bila terjadi penghinaan. Yang menabur benih kerukunan bila terjadi silang sengketa, yang memberikan kepastian bila terjadi kebimbangan. Yang menegakkan kebenaran bila terjadi beragam bentuk penyelewengan dan kesesatan. Yang menjadi pembawa terang di tengah kegelapan hidup.
Saat ini, nilai-nilai kejujuran -meminjam istilah Abd. A'la (2002)- sudah menjadi moralitas bangsa yang tergadaikan. Budaya malu sudah nyaris hilang dari memori bangsa. Korupsi, manipulasi, kolusi, nepotisme, dan sejenisnya marak terjadi di mana-mana. Perilaku keagamaan hanya sampai pada tataran ekstrinsik. Agama hanya dijadikan sebagai topeng untuk pencapaian kepentingan. Para elite pemimpin tidak bisa jadi teladan bagi anak-anak bangsa. Yang terjadi justru sebuah kebanggaan bila mereka mampu melakukan pembohongan publik sehingga terlepas dari jerat hukum yang mengancam mereka atas perbuatan korup yang telah dilakukan. Sementara itu di atas akar rumput, sentimen kesukuan dan etnis, anarkhisme yang dibungkus fanatisme keagamaan, main hakim sendiri, dan kekerasan lainnya menjadi adonan perilaku yang gampang disaksikan dalam kehidupan sehari-hari.
Pencerahan Peradaban
Dalam kondisi demikian, dunia pendidikan kita harus mampu memosisikan diri sebagai pencerah peradaban, menjadi media katharsis yang mampu memuliakan martabat kemanusiaan hakiki, di mana nilai-nilai kejujuran dan kesalehan hidup baik pribadi maupun sosial bersemayam dan bernaung dalam hati nurani bangsa. Sekolah harus mampu menjadi ikon masyarakat mini, yang menggambarkan suasana dan panorama hidup bermasyarakat multikultur, di mana anak-anak banyak belajar menginternalisasi dan mengapresiasi perbedaan dan heterogenitas dalam segala aspeknya. Dengan demikian, setelah terjun ke masyarakat, mereka bisa tampil inklusif, egaliter, tidak elitis, memiliki empati, dan tidak besar kepala. Hal ini tentu sulit dicapai jika anak-anak yang tengah menuntut ilmu di bangku sekolah dikelompokkan secara homogen, sehingga mereka tidak pernah memiliki kesempatan belajar memahami dan menghargai perbedaan dalam arti yang sesungguhnya.
Pengalaman menunjukkan pendidikan yang lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat materialis, ekonomis, dan teknokratis demi mengejar pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa seperti yang gencar diteriakkan dengan lantang pada masa Orde Baru kering dari sentuhan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan budi pekerti.
Yang kita khawatirkan, kelas unggulan yang mendewakan kecerdasan intelektual semacam itu hanya akan melahirkan tamatan pendidikan yang cerdas, pintar, dan terampil, tetapi tidak memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang memadai. (33)
(Suara Merdeka, Selasa, 2 Juli 2002)

BOS BUKU

2007-07-14T12:35:00.002+07:00

BOS BUKU DATANG, SEKOLAH MERADANG?

Sekretaris Jenderal Depdiknas, Dodi Nandika, sebagaimana dilansir oleh harian Pikiran Rakyat, (13/4/2006) pernah mengungkapkan bahwa Depdiknas akan meluncurkan sembilan program utama tahun 2006. Salah satunya adalah bantuan operasional sekolah (BOS) untuk buku teks pelajaran (BOS Buku-red). Menurut Dodi, BOS buku diberikan kepada siswa-siswa SD dan SMP di daerah-daerah terpencil dan tertinggal yang ada di 9-12 provinsi di Indonesia.

"Depdiknas bersama DPR telah sepakat mengalokasikan dana Rp 800 miliar dari APBN untuk BOS buku tahun 2006. BOS buku teks ini diberikan kepada siswa-siswa SD dan SMP yang ada di daerah-daerah terpencil dan tertinggal dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun," ujarnya. Dodi menambahkan, pola penyaluran BOS buku ini sama dengan pola penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS), yaitu menggunakan pola block grant. BOS buku, katanya, diberikan untuk buku teks pelajaran saja, tidak termasuk buku pengayaan.
"Pihak sekolah dan komite sekolah silakan memilih buku teks pelajaran yang akan digunakan di sekolah. Buku teks pelajaran yang dipilih adalah buku yang sudah ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)," katanya.
Pernyataan Dodi Nandika tampaknya bukanlah isapan jempol. Buktinya, sudah banyak sekolah (SD/SMP) yang telah menerima kucuran dana tersebut. Besar kecilnya dana BOS Buku ditentukan oleh jumlah siswa dari sekolah yang bersangkutan. Setiap siswa mendapatkan BOS Buku sebesar Rp20.000,00 per buku.

Indikasi Penyimpangan
Namun, alokasi penggunaan BOS Buku tersebut dinilai sangat rentan terhadap praktik penyimpangan. Berdasarkan laporan dari berbagai media, aroma tidak sedap mulai terendus di balik transaksi pengadaan buku teks. Hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2006 mengenai BOS buku di Jakarta, Garut, Semarang, dan Kupang– sebagaimana dilansir harian Suara Pembaruan (29/11/2006)-- menunjukkan adanya kesalahan dalam proses pengadaan buku setelah muncul Peraturan Mendiknas Nomor 11/2005 tentang Buku Teks Pelajaran. Dalam peraturan itu, sekolah tidak diperkenankan memaksa atau menjual buku kepada siswa. Namun, aturan itu "disiasati" sekolah. Caranya, dengan mengarahkan sekolah atau siswa membeli buku dari penerbit tertentu.
"Jika dana berasal dari masyarakat, sekolah (kepala sekolah) yang menjadi aktor. Siswa diharuskan membeli buku dari penerbit yang sudah memiliki perjanjian kerja sama dengan sekolah. Bila yang digunakan uang negara, biasanya pejabat dinas yang menjadi pelaku. Sekolah diarahkan membeli buku-buku dari rekanan mereka," kata Manajer Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Ade Irawan.
Hal senada juga dilaporkan oleh harian Kompas (25/11/2006). Menurut media nasional tersebut, indikasi penyimpangan penggunaan dana BOS Buku berupa pembelian buku yang merupakan hasil rekomendasi dinas. Ini berarti, sangat dimungkinkan buku ajar yang digunakan di tiap-tiap daerah akan seragam. Selain itu, juga dipastikan munculnya persaingan tidak sehat antarpenerbit untuk memperebutkan rekomendasi dari dinas atau sekolah.
Sementara itu, harian Pontianak Post (06/01/2007) melaporkan, banyak guru di Pontianak yang belum mengetahui cairnya dana BOS Buku akibat tidak transparannya kepala sekolah dalam pengelolaan BOS buku.
"Dari beberapa sekolah, ada guru-guru mengaku kecewa sebab kepala sekolah tak memberi tahu kalau BOS buku sudah cair," kata Drs Firdaus Zar'in Msi, salah seorang anggota komisi D DPRD kota Pontianak. Wakil rakyat itu berpandangan, sudah seharusnya kepala sekolah memberitahukan guru tentang BOS buku. Sebab, selama ini sosialisasi BOS sangat gencar dilakukan oleh dinas pendidikan dan departemen agama di seluruh Indonesia. Peran aktif juga semestinya dilakukan berbagai pihak. Seperti dari LSM yang tergabung dalam tim pengawas kucuran dana BOS buku di lapangan. "Dewan akan mengawasi BOS buku dengan ketat. Tak bisa dipungkiri, pelaksanaannya di lapangan sangat rentan penyimpangan," tegas Firdaus. Misalnya saat sekolah menggelar kegiatan, banyak penerbit buku yang bersedia menawarkan diri sebagai sponsor. Kalau tak ada kepentingan, kata Firdaus, tak mungkin penerbit mau membantu tanpa adanya kompensasi tertentu.
Dia menilai pemberian diskon adalah kebijakan internal tiap sekolah. Tidak perlu dipermasalahkan jika diberikan secara profesional. Artinya, potongan harga tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh guru, bukannya hanya kepala sekolah. Ataupun dialihkan untuk pembelian berbagai perlengkapan sekolah, di luar BOS. Firdaus yang juga menjadi ketua komite SDN 31 Pontianak Barat itu, berpendapat praktik penyimpangan dana BOS dan BOS Buku wajib ditindak tegas. Pelakunya mesti diproses secara hukum supaya memberikan efek jera.
Di Bandung, sebagaimana dilaporkan harian Pikiran Rakyat (15/12/2006), mayoritas Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan di kota Bandung melakukan penyimpangan peraturan penggunaan dana BOS Buku. Satu di antaranya adalah KCD Kecamatan Cibiru yang telah mengarahkan kepala sekolah (KS) untuk pengadaan buku matematika dari suatu penerbit tertentu. Pengarahan itu dilakukan melalui Surat Nomor 005/145-TU/2006 tertanggal 22 November 2006 yang berisi penekanan agar para KS hadir pada rapat Jumat 24 November 2006. Isi rapat mencantumkan, KCD mengimbau dan mewajibkan KS mengadakan buku teks ajaran program BOS buku dari penerbit rekanan KCD.
Hasil temuan LSM seperti disampaikan Ketua KaPUR Bambang Supriatna kepada "PR", Selasa (12/12). Dalam rapat tersebut, kata Bambang, KCD juga memberikan kesempatan kepada penerbit untuk memaparkan bagaimana teknis pemesanan dan nilai rabat atau discount yang akan diterima para kepala sekolah bila melakukan transaksi pembelian buku kepada penerbit tersebut.
"Dengan melihat cara-cara penggiringan seperti ini, para KCD khususnya KCD Kecamatan Cibiru, jelas-jelas sudah melakukan pelanggaran penggunaan dana BOS buku," ujar Bambang Supriatna, Ketua LSM Koalisi Pendidikan untuk Rakyat (KaPUR) Bandung. Dia menyebutkan, dalam buku panduan pelaksanaan BOS dan BOS buku bab V poin C nomor 4, tim PKPS-BBM kab./kota tidak diperkenankan melakukan pemaksaan/imbauan atau kebijakan lain yang sejenis kepada sekolah dalam proses penentuan judul buku, pengarang, penerbit, dan toko buku/distributor. Oleh karena itu, KaPUR meminta pihak terkait segera melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana BOS buku. Mengingat, indikasi para KCD melakukan pelanggaran serupa sangat besar.
Menanggapi hasil temuan LSM tersebut, Manajer PKPS-BBM Disdik Kota Bandung, Drs. Dadang Irahadi, mengatakan, pihaknya belum mengetahui kejadian tersebut karena belum menerima laporan dari kepala sekolah ataupun masyarakat. Meski demikian, Dadang meminta kepala sekolah tetap mengikuti peraturan penggunaan dana BOS buku sesuai petunjuk yang diberikan. Kalaupun ada upaya-upaya pengarahan seperti itu harus segera dilaporkan.
Tentang sanksi yang akan diberikan kepada KCD tersebut, dia mengatakan, tim PKPS-BBM tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Tim hanya berwenang memberikan pengarahan, sosialisasi program, dan pemantauan. Meski demikian, secara formal tim segera melaporkan hal itu kepada kepala dinas dan melakukan pemeriksaan ke lokasi. (swl)

Tidak Berpijak pada Realitas?
Lantas, bagaimanakah implementasi penggunaan dana BOS Buku di Kab. Kendal? Adakah indikasi penyimpangan seperti yang terjadi di berbagai daerah?
BOS buku adalah bantuan dana yang digulirkan kepada sekolah untuk pembelian buku pelajaran. Program ini mulai digulirkan ke semua propinsi di seluruh Indonesia pada tahun 2006. Tujuannya untuk membantu masyarakat meringankan beban biaya pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Disadari bahwa komponen buku pelajaran merupakan salah satu beban yang memberatkan masyarakat. Padahal ketersediaan buku sangat penting dalam proses pendidikan.
Bos buku diberikan langsung ke sekolah dengan besaran setiap sekolah mendapatkan alokasi yang dihitung dari jumlah siswa. Setiap siswa dialokasikan Rp.20.000. Sekolah yang menerima BOS buku memiliki kewajiban untuk membeli buku teks pelajaran yang diprioritaskan untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Buku-buku itu diharapkan digunakan minimal dalam 5 tahun. Siswa diberikan pinjaman secara cuma-cuma oleh sekolah untuk digunakan dalam belajar baik di rumah maupun di sekolah dan dikembalikan lagi pada akhir semester atau akhir tahun pelajaran sehingga bisa dipakai kembali oleh adik kelasnya.
Sayangnya, seiring dengan bergulirnya BOS buku, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional pada awal tahun pelajaran 2006/2007 mengeluarkan Peraturan Mendiknas No. 22, 23, dan 24. Ketiga peraturan ini mendasari berlakunya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kondisi daerah dan sekolah yang beragam dan keluwesan penerapan KTSP berdampak pada pelaksanaan kurikulum pun menjadi beragam. Ada sekolah yang pada tahun pelajaran 2006/2007 ini telah melaksanakan KTSP, ada pula yang belum. Jadi, praktis pada tahun 2006/2007 ini secara nasional berlaku tiga macam kurikulum, yaitu Kurikulum 1994, Kurikulum 2004, dan kurikulum berdasarkan standar isi (KTSP).
Dengan berlakunya tiga macam kurikulum, panduan BOS buku yang harus dijadikan acuan para pengelola BOS Buku menjadi kurang sesuai untuk sekolah yang telah menerapkan KTSP. Dalam panduan itu tercantum pembatasan judul buku yang dibeli dipilih dari daftar yang tertera dalam lampiran Peraturan Mendiknas No. 26 tahun 2005. hal ini sebenarnya hanya cocok untuk sekolah yang masih menggunakan kurikulum 1994 dan 2004. Apabila konsisten dengan isi Permendiknas tentang Buku Pelajaran, sebenarnya buku-buku tersebut tidak dapat digunakan minimal 5 tahun karena paling lambat tiga tahun yang akan datang semua sekolah sudah harus melaksanakan kurikulum sesuai standar isi atau KTSP.
Bagi Kabupaten Kendal yang responsif menanggapi perubahan kurikulum, pada tahun pelajaran 2006/2007 sekolah-sekolah mulai SD, SMP, SMA dan SMK telah melaksanakan KTSP. Dengan kondisi yang demikian, mestinya panduan BOS buku tersebut tidak dapat diberlakukan sama dengan daerah/sekolah yang masih menerapkan kurikulum 2004 atau kurikulum 1994. Hal inilah yang menimbulkan kebingungan bagi sebagian pengelola BOS buku dan guru di sekolah. Di satu sisi harus mempertanggungjawabkan sesuai aturan tetapi disisi lain jika aturan itu diterapkan akan tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan, meskipun sebenarnya dalam KTSP tidak ada pembatasan buku.
Kondisi yang demikian ini ternyata juga disadari oleh Manajer PKPS-BBM Kabupaten Kendal, Ibnu Darmawan, S.Pd. Namun, dia mengimbau agar sekolah tetap mematuhi rambu-rambu yang tercantum dalam buku Panduan.
”Kita itu kan dibantu, sebaiknya ya mengikuti panduan yang dikeluarkan oleh yang membantu kita itu,” tegasnya. Menurut Ibnu, sebenarnya Dinas P dan K Kabupaten Kendal telah berupaya agar penggunaan dana BOS buku benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Pada awal sosialisasi di tingkat Jawa Tengah untuk Tim Kabupaten, masalah tersebut telah dikonsultasikan kepada Tim Pusat. Karena buku-buku seperti yang ada dalam panduan BOS itu telah diupayakan dicukupi oleh Pemda, apakah dana BOS Buku bisa dimanfaatkan untuk membeli buku-buku lain yang diperlukan sekolah.
”Logikanya, sesuai tujuan pemberian BOS buku itu kan untuk meringankan masyarakat. Apabila ketiga buku itu telah dipenuhi oleh Pemda, kemudian dana itu digunakan untuk mencukupi kebutuhan buku yang lain akan dapat mempercepat pemenuhan buku sehingga program pemerintah mewujudkan pemenuhan buku bagi siswa akan cepat tercapai. Setiap siswa satu buku untuk semua mata pelajaran,” lanjut Ibnu. Jika BOS buku masih digunakan lagi untuk membeli buku yang sudah ada di sekolah maka target pemenuhan buku justru akan terhambat. Di satu sisi ada buku tertentu yang berlebih dan di sisi lain masih ada yang belum ada sama sekali.
Atas dasar pertimbangan itu dan hasil konsultasi dengan Tim Pusat, maka dibuatlah edaran ke sekolah agar dana Bos Buku diusahakan untuk memenuhi buku yang belum dipenuhi oleh Pemda. Sekolah bebas memilih buku sesuai kebutuhannya sendiri. Tetapi, ternyata beberapa saat kemudian oleh oknum yang merasa dirugikan dengan kebijakan itu, surat edaran itu dianggap menyalahi panduan BOS buku. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan dan agar tidak merepotkan, akhirnya surat itu diralat kembali untuk tetap sesuai panduan yang ada saja meskipun akhirnya ada yang dirasakan kurang tepat.

Sekolah Meradang
Itu artinya, ketika BOS Buku datang, sekolah pun meradang. Keresahan dan kebingungan menghinggapi sejumlah guru. Pak Parno, guru kelas VI SD Kedung Asri 2 Kecamatan Ringinarum, misalnya, justru merasa kebingungan. Sebagai guru, dia tidak habis mengerti dengan apa yang dimaui oleh pemerintah. Dari informasi yang dia dengar, pada tahun ini sekolahnya mendapatkan BOS buku yang besarnya Rp. 20.000/siswa. Dia sudah berencana memanfaatkan dana itu untuk membeli buku agar bebannya mengajar di kelas VI yang sudah menerapkan KTSP agak berkurang. Maklumlah, sebagai guru kelas bebannya memang berat karena harus mengajarkan 6 mata pelajaran. Kalau urutan materi dalam buku siswa tidak sesuai dengan kurikulum yang berlaku sungguh menyulitkan. Paling tidak, menambah beban tugasnya dalam menyusun perencanaan pengajaran yang akan dilakukan. Akan tetapi, angan-angan itu pupus sudah. Pasalnya, setelah kepala sekolah menyosialisasikan program BOS buku, ternyata tidak dapat digunakan untuk membeli buku-buku yang sesuai dengan KTSP.
Kebingungan juga dirasakan oleh Kepala SMP 2 Boja, Purwo Adi Sucipto. Sebagai pengelola yang harus bertanggungjawab terhadap semua pengelolaan dana BOS Buku, dia merasa takut salah. Takut kalau menyimpang dari aturan yang ada, sekaligus juga takut ”dipaidu” guru-guru di sekolahnya. Kalau menggunakan BOS Buku sesuai pedoman, buku-buku itu sudah tidak dibutuhkan lagi di sekolahnya. Akan tetapi kalau tidak, dia akan dianggap telah menyalahi aturan. ”Saya rikuh dengan teman-teman guru,” kata wakil ketua MKKS ini ketika diwawancarai.
Menurut Purwo, BOS buku itu sebenarnya sangat membantu sekolah. Tetapi karena panduan pengelolaannya terlalu teknis dan mengikat, hal itu membuat sekolah menjadi kebingungan. Dikatakan pula oleh Purwo bahwa sebenarnya daftar buku yang tercantum dalam lampiran Permendiknas No. 26 tahun 2005 sudah tidak relevan lagi digunakan di sekolahnya karena pada tahun 2006/2007 SMP 2 Boja sudah menggunakan kurikulum yang sesuai dengan Standar Isi (KTSP). Sementara buku-buku yang ada dalam daftar buku itu masih mengacu pada kurikulum 1994 dan 2004. Tetapi kalau toh diberi kebebasan untuk memilih sendiri pun dia akan mengalami kesulitan juga. Karena buku-buku yang berdasarkan Standar Isi atau KTSP yang beredar pun masih terbatas dan belum ada yang disahkan oleh Menteri.
Oleh karena itu, Purwo mengharapkan, apabila pada tahun-tahun yang akan datang masih ada dana BOS buku, sekolah hendaknya diberikan kebebasan untuk memilih buku. Sekolahlah yang paling tahu apa yang dibutuhkan. Bukankah pemerintah sudah menggulirkan Manajemen Berbasis Sekolah? Selain itu, Purwo juga mengimbau kepada penerbit dan BSNP untuk segera menyediakan buku-buku yang sesuai dengan kurikulum yang baru.
Sementara itu, Kepala SD Negeri Kutoarjo, Kaliwungu, Supanto, menggunakan dana BOS buku untuk membeli buku yang sesuai dengan kurikulum yang sudah diterapkan di sekolahnya, yaitu KTSP. Keputusan ini dibuat karena ada tawaran ke sekolahnya untuk mengajukan pemesanan.
Hal itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kepala SMP 1 Brangsong, Dra. Hj. Amin Aryatna. Menurutnya, dalam mengelola dana BOS Buku, dia berpedoman pada panduan pengelolaan dana BOS yang diterimanya, mulai dari mekanisme pemilihan sampai dengan buku yang dipilih. Karena kehati-hatiannya itu, maka pemanfaatan dana BOS buku di sekolahnya agak terlambat. Dalam memilih buku, dia melibatkan guru dan komite melalui rapat resmi. Buku-buku yang dipilih adalah buku yang tercantum dalam daftar lampiran Peraturan Mendiknas No. 26 tahun 2005, meskipun diakui buku-buku itu sudah kurang relevan lagi dengan kebutuhan sekolah yang sudah menerapkan KTSP.

Lonceng Kematian

2007-07-14T12:35:00.001+07:00

MENUNGGU LONCENG KEMATIAN

13 November 2006 yang lalu, Mendiknas
menandatangani Permen No. 45/ 2006 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007. Secara substansial, tak ada sesuatu yang baru. Dalam pasal 4, misalnya, dinyatakan bahwa hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan.

“Jas bukak iket blangkon”, sama juga sami mawon. Ketentuan itu masih sama dan sebangun dengan tahun lalu. Kritikan para pakar agar UN tidak dijadikan sebagai penentu kelulusan, tetapi hanya untuk memetakan mutu pendidikan pun hanya dianggap angin lalu. Kalau dicermati, perbedaan substansial terletak pada SKL, POS, dan kriteria kelulusan, atau pelaksanaan UN yang dimajukan minggu ke-3 dan ke-4 bulan April 2007.
Pada pasal 8 (ayat 2) dinyatakan bahwa SKL UN-2007 merupakan irisan (interseksi) dari pokok bahasan/sub pokok bahasan Kurikulum 1994, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2004, dan Standar Isi. Ini artinya, semua sekolah, baik yang menggunakan Kurikulum 1994, 2004, maupun KTSP tidak akan banyak mengalami kesulitan. Artinya, materi dalam kurikulum apa pun cukup terakomodir. Sekaligus hal ini sebagai jawaban terhadap beberapa kekhawatiran yang sempat merebak akibat kebelumjelasan mengenai materi UN.
POS –disusun dan ditetapkan BSNP—UN tampaknya juga cukup tegas. Hampir tak ada celah untuk melakukan kecurangan. Pengawas dan peserta tak boleh bawa HP, peserta dilarang interupsi, pengawas pun dilarang baca soal. Agaknya, BSNP cukup geram terhadap berbagai tindak kecurangan yang terjadi tahun lalu. Teknologi SMS, misalnya, telah menjadi piranti “kongkalingkong” guru dan siswanya. Oleh BSNP, hal itu dianggap sebagai “dosa” tak terampuni. Kita setuju dengan ketegasan BSNP. Kecurangan harus dilibas. Hukum harus ditegakkan. Kita tak bisa membayangkan nasib anak-anak bangsa negeri ini kalau mereka sudah terkooptasi oleh budaya manipulasi dan korup. Kalau kecurangan terus-terusan ditolerir, hal itu identik dengan membunuh masa depan anak kita sendiri. Imbasnya, negeri kita akan terus tenggelam dalam kubangan lumpur “kenistaan”.
Sementara itu, dalam pasal 18 (ayat 1) dinyatakan bahwa peserta UN dinyatakan lulus jika memenuhi standar kelulusan UN, yaitu (a) memiliki nilai rata-rata minimal 5,00 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan tidak ada nilai di bawah 4,25; atau (b) memiliki nilai minimal 4,00 pada salah satu mata pelajaran dengan nilai dua mata pelajaran lainnya minimal 6,00.
Dilihat dari bobot dan kriteria kelulusan, beban peserta UN tahun ini jelas lebih berat daripada tahun lalu yang mematok angka minimal 4,26 dengan rata-rata nilai 4,51. Dipatok nilai sebesar itu saja, pemerintah banyak menuai protes. Implikasi sosialnya cukup kompleks. Persoalan hukum dari masyarakat yang merasa dirugikan pun hingga kini belum klar. Nah, tahun ini rupanya Depdiknas kembali melakukan gambling. Ibarat menunggu lonceng kematian, para peserta UN tahun ini harus siap-siap sport jantung. Apalagi dalam Permen 45 itu, Pak Menteri tidak membuka peluang adanya ujian ulang.
Kita berharap, lonceng kematian yang ditabuh Pak Menteri tidak menimbulkan korban dan implikasi sosial yang makin ruwet dan kompleks. Namun, justru menjadi starting point sekaligus “therapi kejut” bagi dunia pendidikan yang selama ini dimanjakan oleh sikap permisif terhadap bentuk kecurangan dan manipulasi. Sudah saatnya kita menggeliat dari semak-belukar untuk mengejar kemajuan negeri jiran yang sudah melaju kencang di jalur tol. Nah, selamat menyongsong UN.

Sertifdikasi Guru

2007-07-14T12:34:00.000+07:00

1.1 Latar Belakang Sertifikasi

Pendidik (guru) adalah tenaga profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat 2, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 2 ayat 1, UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mengacu pada landasan yuridis dan kebijakan tersebut, secara tegas menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi pihak Pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru yang muara akhirnya pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Sesuai dengan arah kebijakan di atas, Pasal 42 UU RI No. 20 Tahun 2003 mempersyaratkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Pasal 8 UU RI No 14, 2005 yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogis, profesional, dan sosial. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik minimum diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi pendidik diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi.

Pengertian sertifikasi secara umum mengacu pada National Commision on Educatinal Services (NCES) disebutkan“Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate’s credentials and provides him or her a license to teach”. Dalam kaitan ini, di tingkat negara bagian (Amerika Serikat) terdapat badan independen yang disebut The American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE). Badan indepeden ini yang berwenang menilai dan menentukan apakah ijazah yang dimiliki oleh calon pendidik layak atau tidak layak untuk diberikan lisensi pendidik.
Persyaratan kualifikasi akademik minimun dan sertifikasi bagi pendidik juga telah diterapkan oleh beberapa negara di Asia. Di Jepang, telah memiliki Undang-undang tentang guru sejak tahun 1974, dan Undang-undang sertifikasi sejak tahun 1949. Di China telah memiliki Undang-undang guru tahun 1993, dan PP yang mengatur kualifikasi guru diberlakukan sejak tahun 2001. Begitu juga di Philipina dan Malaysia belakangan ini telah mempersyaratkan kualifikasi akademik minimun dan standar kompetensi bagi guru.

Di Indonesia, menurut UU RI Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sertifikat pendidik diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi pendidik dan lulus uji sertifikasi pendidik. Dalam hal ini, ujian sertifikasi pendidik dimaksudkan sebagai kontrol mutu hasil pendidikan, sehingga seseorang yang dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi pendidik diyakini mampu melaksanakan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan menilai hasil belajar peserta didik.

1.2 Tujuan dan Manfaat Sertifikasi

Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Adapun manfaat ujian sertifikasi guru dapat diperikan sebagai berikut.
1) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional.
3) Menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK , dan kontrol mutu dan jumlah guru bagi pengguna layanan pendidikan.
4) Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5) Memperoleh tujangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi.

1.3 Kompetensi Guru Profesional
Kompetensi (competency) didefinisikan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan penguasan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja, yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu.

Menurut PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dalam konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi. Keempat jenis kompetensi guru yang dipersyaratkan beserta subkom- petensi dan indikator esensialnya diuraikan sebagai berikut.

1) Kompetensi Kepribadian
Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Secara rinci setiap elemen kepribadian tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut.
(1) Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai pendidik; dan memeliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.
(2) Memiliki kepribadian yang dewasa. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai pendidik.
(3) Memiliki kepribadian yang arif. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
(4) Memiliki kepribadian yang berwibawa. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
(5) Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

2) Kompetensi Pedagogik
Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci masing-masing elemen kompetensi pedagogik tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut.

(1) Memahami peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memamahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidenti- fikasi bekal-ajar awal peserta didik.
(2) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidik-an untuk kepentingan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
(3) Melaksanakan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menata latar (setting) pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
(4) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Subkompe-tensi ini memiliki indikator esensial: melaksanakan evaluasi (assess-ment) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery level); dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
(5) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi peserta didik untuk mengem-bangkan berbagai potensi nonakademik.

3) Kompetensi Profesional
Kompetensi professional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum matapelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Secara rinci masing-masing elemen kompe-tensi tersebut memiliki subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut.
(1) Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau kohe-ren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep antarmata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
(2) Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk me-nambah wawasan dan memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.

4) Kompetensi Sosial
Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut.
(1) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik.
(2) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan.
(3) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Keempat standar kompetensi, subkompetensi dan jabaran indikator esensial digunakan sebagai acuan untuk menyusun kisis-kisi instru-men ujian sertifikasi. Kisi-kisi instrumen ujian sertifikasi disajikan pada lampiran.

1.4 Persyaratan untuk Sertifikasi
Persyaratan ujian sertifikasi dibedakan menjadi dua, yaitu persyaratan akademik dan nonakademik. Adapun persyaratan akademik adalah sebagai berikut.
(1) Bagi guru TK/RA , kualifikasi akademik minimum D4/S1, latar belakang pendidikan tinggi di bidang PAUD, Sarjana Kependidikan lainnya, dan Sarjana Psikologi.
(2) Bagi guru SD/MI kualifikasi akademik minimum D4/S1 latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi.
(3) Bagi guru SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, kualifikasi akademik minimal D4/S1 latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.
(4) Bagi guru yang memiliki prestasi istimewa dalam bidang akademik, dapat diusulkan mengikuti ujian sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, dewan guru, dan diketahui serta disahkan oleh kepala cabang dinas dan kepala dinas pendidikan.

Persyaratan nonakademik untuk ujian sertifikasi dapat didentifikasi sebagai berikut.
(1) Umur guru maksimal 56 tahun pada saat mengikuti ujian sertifikasi.
(2) Prioritas keikutsertaan dalam ujian sertifikasi bagi guru didasarkan pada jabatan fungsional, masa kerja, dan pangkat/golongan.
(3) Bagi guru yang memiliki prestasi istimewa dalam nonakademik, dapat diusulkan mengikuti ujian sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, dewan guru, dan diketahui serta disahkan oleh kepala cabang dinas dan kepala dinas pendidikan.
(4)Jumlah guru yang dapat mengikuti ujian sertifikasi di tiap wilayah ditentukan oleh Ditjen PMPTK berdasarkan prioritas kebutuhan.

1.5 Prosedur Sertifikasi
Penyelenggaraan ujian sertifikasi guru melibatkan unsur lembaga, sumberdaya manusia, dan sarana pendukung. Lembaga penyelenggara ujian sertifikasi adalah LPTK yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Pemerintah, yang anggotanya dari unsur lembaga penghasil (LPTK), lembaga pengguna (Ditjen Didasmen, Ditjen PMPTK, dan dinas pendidikan provinsi), dan unsur asosiasi profesi pendidik.

Sumber daya manusia yang diperlukan dalam ujian sertifikasi adalah pakar dan praktisi dalam berbagai bidang keahlian dan latar belakang pendidikan yang relevan. Sumber daya manusia tersebut berasal dari anggota penyelenggara di atas.

Sarana pendukung yang diperlukan dalam penyelenggaraan ujian sertifikasi adalah sarana akademik, praktikum dan administratif. Sarana pendukung ini disesuaikan dengan bidang keahlian, bidang studi, rumpun bidang studi yang menjadi tujuan ujian sertifikasi yang dilaksanakan.

Adapun prosedur dalam penyelenggaraan ujian sertifikasi yang dise-lenggarakan oleh Ditjen PMPTK sebagai berikut.

(1)Mempersiapkan perangkat dan mekanisme ujian sertifikasi serta melakukan sosialisasi ke berbagai wilayah (provinsi/ kabupaten/ kota) .
(2) Melakukan rekrutmen calon peserta ujian sertifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik persyaratan administratif, akademik, maupun persyaratan lain.
(3) Memilih dan menetapkan peserta ujian sertifikasi sesuai dengan persyaratan, kapasitas, dan kebutuhan.
(3) Mengumumkan calon peserta ujian sertifikasi yang memenuhi syarat untuk setiap wilayah.
(4) Melaksanakan tes tulis bagi peserta ujian sertifikasi di wilayah yang ditentukan
(5) Melaksanakan pengadministrasian hasil ujian sertifikasi secara terpusat, dan menentukan kelulusan peserta dengan ketuntasan minimal yang telah ditentukan.
(6) Mengumumkan kelulusan hasil tes uji tulis sertifikasi secara terpusat melalui media elektronik dan cetak.
(7) Memberikan bahan (IPKG I, IPKG II, instrumen Self-appraisal da portofolio, format penilaian atasan, dan format penilaian siswa) kepada peserta yang dinyatakan lulus tes tulis untuk persiapan uji kinerja.
(8) Melaksanakan tes kinerja dalam bentuk real teaching ditempat yang telah ditentukan.
(9) Mengadministrasikan hasil uji kinerja, dan mentukan kelulusannya berdasarkan akumulasi penialian dari uji kinerja, self-appraisal, portofolio dengan ketuntasan minimal yang telah ditentukan.
(10)Memberikan sertifikat kepada peserta uji sertifikasi yang dinyatakan lulus.

1.6. Instrumen Sertifikasi
Instrumen ujian sertifikasi terdiri atas kelompok instrumen tes dan kelompok instrumen nontes. Kelompok instrumen tes meliputi tes tulis dan tes kinerja. Tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda yang meliputi kompetensi pedagogik dan profesional. Tes kinerja dalam bentuk real teaching dengan menggunakan IPKG I dan IPKG II, yang mencakup juga indikator untuk mengukur kompetensi kepribadian dan kompe- tensi sosial.

Kelompok instrumen nontes meliputi self-appraisal dan portofolio. Instrumen self-appraisal dan portofolio memberi kesempatan guru untuk menilai diri sendiri dalam aktivitasnya sebagai guru. Setiap pernyataan dalam melakukan sesuatu atau berkarya harus dapat dibuktikan dengan bukti fisik berupa dokumen yang relevan. Bukti fisik tersebut menjadi bagian penilaian portofolio. Kesemua instrumen ujian sertifikasi diasjikan pada lampiran.

Sertifikasi dan Mutu

2007-07-14T12:31:00.002+07:00

MAMPUKAH SERTIFIKASI GURU MENDONGKRAK MUTU PENDIDIKAN?

Tak seorang pun dapat membantah bahwa guru berada di garda depan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka telah melahirkan banyak dokter, insinyur, menteri, bahkan presiden. Tidak heran apabila guru dielu-elukan sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”.

Namun, banyak kalangan menilai, kesejahteraan guru belum sepadan dengan gelar luhur dan mulia yang disandangnya. Iwan Fals lewat lirik “Oemar Bakri” pun tersentuh hatinya menyaksikan nasib guru yang tak pernah berubah sepanjang zaman. “Datang ke sekolah membawa tas dari kulit buaya, naik sepeda kumbang di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi bawa senjata berwajah garang …” Sungguh ironis, sampai-sampai polisi pun tidak lagi hormat pada guru. Begitulah sosok guru Oemar Bakri di mata sang “seniman rakyat” itu. Guru tidak lagi menjadi figur yang terhormat dan berwibawa.
Zaman memang telah berubah. Pergeseran nilai menyergap di segenap lapis dan lini kehidupan masyarakat. Nilai-nilai keluhuran budi dan cerahnya akal budi (nyaris) luntur tergerus oleh derasnya arus modernisasi dan globalisasi yang cenderung memanjakan nilai konsumtivisme, materialisme, dan hedonisme. Banyak orang yang makin cuek dan masa bodoh terhadap keagungan nilai kejujuran, keuletan, atau kebersahajaan. Sukses seseorang pun semata-mata dinilai dari kemampuannya menumpuk harta, tanpa memedulikan dari mana harta itu diperoleh.
Dalam kondisi zaman yang makin memberhalakan gebyar duniawi semacam itu, profesi guru pun makin tidak dilirik dan diminati generasi muda. Secara sosial, pamor guru pun semakin redup. Kalau hanya mengandalkan penghasilannya sebagai guru, hampir mustahil seorang guru bisa hidup layak di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang kian gencar memanjakan nafsu keduniawian. Jangan heran apabila banyak guru yang terpaksa nyambi jadi tukang ojek, penjual rokok ketengan, atau calo, sekadar untuk bisa mengikuti “ombyaking zaman”.
Bagaimana mungkin seorang guru bisa menjalankan tugas dan fungsiya secara profesional kalau masih dibebani oleh thethek-mbengek urusan perut? Bagaimana mungkin seorang guru bisa menjalankan tugasnya dengan tenang dan nyaman kalau harus terus memikirkan keluarganya yang sakit akibat minimnya jaminan kesehatan? Bagaimana mungkin seorang guru bisa mengikuti laju informasi yang demikian cepat kalau tak sanggup langganan koran atau internet? Padahal, dunia ilmu pengetahuan dan informasi terus berkembang. Bagaimana bisa membikin siswa didiknya cerdas kalau dirinya sendiri buta informasi dan “gaptek” (baca: gagap teknologi)? Tidak berlebihan jika pada akhirnya mutu pendidikan di negeri ini hanya “jalan di tempat”, bahkan mengalami kemunduran.
Sungguh menarik data yang dikemukakan oleh Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Fasli Djalal, sebagaimana dilansir sebuah surat kabar nasional. Menurutnya, terdapat hampir separo dari sekitar 2,6 juta guru di Indonesia tidak layak mengajar. Kualifikasi dan kompetensinya tidak mencukupi untuk mengajar di sekolah. Lebih rinci disebutkan, saat ini yang tidak layak mengajar atau menjadi guru sekitar 912.505. Terdiri atas 605.217 guru SD, 167.643 guru SMP, 75.684 guru SMA, dan 63.961 guru SMK.
Kondisi ini jelas amat kontras dengan mutu pendidikan di negeri jiran yang dulu menimba ilmu kepada bangsa kita. Konon, guru-guru di negeri jiran, seperti Malaysia atau Singapura bisa hidup lebih dari cukup hanya dengan mengandalkan penghasilannya sebagai guru. Para penguasa negeri itu benar-benar memosisikan guru pada aras yang mulia dan terhormat dengan memberikan jaminan kesejahteraan, kesehatan, dan perlindungan hukum yang amat memadai. Implikasinya, mutu pendidikan di negeri itu melambung bak meteor, makin jauh meninggalkan dunia pendidikan kita yang (nyaris) tak pernah bergeser dari keterpurukan. Hal itu bisa dilihat dari kualitas HDI (Human Development Index) negeri-negeri tetangga yang jauh berada di atas kita.

“Kemauan Politik”
Sudah banyak kalangan yang risau terhadap nasib guru. Organisasi profesi semacam PGRI, misalnya, sudah pernah “nglurug” besar-besaran ke Jakarta agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru. Demikian juga para pakar, pengamat, dan pemerhati pendidikan. Tak henti-hentinya mereka berteriak menyuarakan opininya melalui berbagai media massa.
Gerakan massa dan berbagai tekanan terhadap pemerintah baru surut setelah presiden dengan persetujuan DPR memutusan dan menetapkan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada 30 Desember 2005 yang lalu. Lahirnya UU ini jelas membawa angin segar bagi guru dan dosen. Setidaknya, pemerintah sudah menunjukkan “kemauan politik” untuk mengangkat harkat dan martabat guru pada aras yang lebih terhormat.
Dalam pasal 14 ayat (1), misalnya, dinyatakan bahwa setiap guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Apakah yang dimaksud penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum? Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Bahasa sederhananya, ke depan seorang guru profesional berhak mendapatkan tambahan penghasilan yang jumlahnya sangat “aduhai” untuk ukuran guru di Indonesia pada umumnya.
Bagi kebanyakan guru di Indonesia, tambahan penghasilan merupakan sesuatu yang sangat diharapkan mengingat penghasilan guru di Indonesia pada umumnya relatif rendah. Rendahnya penghasilan guru di Indonesia semakin terasa apabila dibandingkan dengan penghasilan guru di negara yang kinerja pendidikannya relatif memadai seperti Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat (AS).
Akan tetapi, tunggu dulu! Untuk mendapatkan tambahan penghasilan yang “aduhai” itu bukanlah persoalan yang mudah. Dalam pasal 16, misalnya, ditetapkan bahwa (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Itu artinya, guru yang belum memiliki sertifikat pendidik jangan bermimpi untuk mendapatkan tunjangan profesi yang setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok. Persoalannya sekarang ialah bagaimanakah cara guru untuk memperoleh sertifikat pendidik itu?
Sekarang ini sedang diperbincangkan kualifikasi guru yang dapat diuji sertifikasi; artinya tidak semua guru dapat dilakukan uji sertifikasi. Guru yang dapat diuji sertifikasi ialah guru yang memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana diatur dalam PP dan UU; dalam hal ini PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan UU Guru.
Untuk menjadi guru SD (atau MI) misalnya. Pasal 29 ayat (2) PP SNP secara eksplisit menyebutkan pendidik (guru) pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), b) latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan c) sertifikat profesi guru untuk SD/MI. Implikasinya ialah, untuk mendapatkan sertifikasi pendidik atau dapat diuji sertifikasi maka seorang guru SD setidak-tidaknya harus berpendidikan D-IV atau S1.
Berapakah guru SD yang telah memenuhi kualifikasi akademik D-IV atau S1? Menurut data Balitbang Depdiknas, secara nasional baru sekitar 8 persen guru SD yang memiliki pendidikan minimal sarjana. Itu berarti, dari sekitar 1,2 juta guru SD yang dimungkinkan diuji sertifikasi hanya 8 persen saja. Permasalahannya sekarang ialah bagaimana nasib guru yang 92 persen atau sekitar 1,1 juta orang jumlahnya. Di luar SD banyak guru SMP, SMA dan SMK yang bernasib sama; demikian pula dengan guru (pendidik) TK dan PAUD, meskipun dengan variasi angka yang berbeda-beda. Itu artinya, untuk mendapatkan tunjangan profesi, guru yang belum memiliki kualifikasi akademik D-IV atau S1 harus melalui perjalanan yang cuku panjang dan berliku.
Lantas, bagaimana dengan guru yang telah memenuhi syarat kualifikasi akademik?
Untuk Jawa Tengah, menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Widadi, sebagaimana dilansir Kompas (2/11/2006), pada akhir tahun 2006 sebanyak 2.000 guru dari tingkat sekolah dasar hingga menengah, dijadwalkan mengikuti program sertifikasi guru. Jumlah ini merupakan sebagian kecil dari 140.000 guru di Jawa Tengah yang perlu mendapat sertifikasi guru. Jumlah guru seluruhnya mencapai 235.000 orang. Demikian diungkapkan
“Kemarin kami sudah dipanggil, katanya akhir tahun ini akan ada 2.000 guru dari Jateng yang akan mengikuti program sertifikasi,” ungkapnya di Pondok Pesantren Assalaam.
Sertifikasi guru menjadi amanat Pasal 82 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mewajibkan pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dua belas bulan sejak diundangkannya aturan tersebut, yakni pada akhir tahun 2005 lalu. Diharapkan dalam jangka waktu 10 tahun setelahnya, semua guru sudah memiliki kualifikasi akademik setidaknya S1 atau diploma IV dan memiliki sertifikat pendidik.
“Jawa Tengah sendiri menargetkan semua guru di sini sudah mendapatkan sertifikasi pada tahun 2010 mendatang. Meskipun sulit, tapi kami harus optimistis hal ini tercapai. Dalam hal ini memang kami sangat bergantung pada pemerintah pusat karena ini program pusat,” kata Widadi. Meski demikian, untuk sementara ini pihaknya belum mengetahui lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) mana yang ditunjuk pemerintah yang akan menyelenggarakan proses sertifikasi bagi 2.000 guru tersebut. Sambil menunggu proses sertifikasi guru berjalan, pihaknya untuk sementara ini memberikan stimulan berupa beasiswa kepada para guru untuk meningkatkan kualifikasinya.

Tunjangan Fungsional
Sementara itu, untuk tunjangan fungsional, menurut Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Fasli Jalal, sebagaimana dilansir sebuah media cetak nasional, tahun 2007 sudah pasti akan dialokasikan anggarannya. Meski demikian, tunjangan fungsional masih dimungkinkan untuk diberikan pada guru bila terjadi perubahan APBN 2006. Besaran tunjangan fungsional beragam, dan pemerintah sedang menghitung. Diperkirakan tunjangan fungsional sedikit lebih rendah dibanding gaji pokok. "Kami memperkirakan tunjangan fungsional untuk seluruh guru, baik negeri maupun swasta memerlukan dana Rp 17 triliun. Kalau ada anggarannya di APBN 2006, mungkin tunjangan fungsional bisa mulai diberikan. Tetapi yang pasti, tahun 2007 pasti sudah kami anggarkan," jelas Fasli.
Sementara menyangkut tunjangan profesi, pemerintah akan segara membuat peraturan agar guru bisa segera mendapat sertifikat pendidik. Dalam enam bulan, akan segera turun peraturan mengenai akreditasi perguruan tinggi yang berhak mengeluarkan sertifikat pendidik. "Akan kita atur agar proses mendapat sertifikat profesi tidak KKN, bagaimana guru yang ada di daerah juga dapat mengambil sertifikat profesi. Siapa yang harus didahulukan mengambil sertifikat pendidik, akan kita buat aturannya," katanya.
Guru-guru berstatus sarjana dan sudah mempunyai pengalaman kerja lebih dari 20 tahun akan didahulukan. Diharapkan pada tahun ajaran 2006/2007, proses sertifikasi pendidik sudah dimulai. Direncanakan pada tahun 2006 akan dilakukan proses sertifikasi pada 150.000 guru negeri dan 100.000 guru swasta. Sementara bagi guru yang belum bergelar sarjana tetapi mengajar puluhan tahun, akan diberi kemudahan. "Kita akan minta ada perlakuan khusus bagi mereka. Masa kerja, dan cara mengajar mereka di kelas, semua akan diperhitungkan. Tidak harus mereka harus kuliah sarjana baru kemudian profesi," jelasnya. Saat ini diperkirakan 470.000 guru negeri yang sudah mempunyai gelar sarjana. Sementara dari 900.000 guru swasta, belum diketahui berapa yang bergelar sarjana.
Seandainya sudah banyak guru yang memiliki sertfikat profesi, apakah ada jaminan adanya peningkatan mutu pendidikan? Jika berkaca pada pengalaman negara-negara maju, program peningkatan kualitas dan profesionalisme guru memang diperlukan, apa pun namanya. Hal ini dapat dilihat dari sejarah beberapa negara dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Di Amerika Serikat, dimulai dengan munculnya reformasi pendidikan yang diinisiasi oleh keberadaan laporan federal yang berjudul A Nation at Risk pada 1983. Laporan ini lantas melahirkan laporan penting berjudul A Nation Prepared: Teachers for 21st Century. Dalam laporan tersebut, direkomendasikan adanya pembentukan National Board for Professional Teaching Standards, dewan nasional standar pengajaran profesional di Amerika Serikat pada 1987. Demikian juga di Jepang, UU Guru ada sejak 1974 dan UU Sertifikasi pada 1949. Sementara di Cina, UU Guru hadir pada 1993 dan PP Kualifikasi Guru pada 2001.
Jika program sertifikasi guru dijalankan, maka pada 2011 sekitar 1,3 juta guru dengan predikat pendidik profesional yang memerlukan gaji dan tunjangan profesi mencapai 77,46 triliun rupiah. Jumlah tersebut lebih besar dua kali lipat dari total pengeluaran untuk gaji pada 2005.
Angka yang fantastis itu pun belum menyangkut berbagai hal yang secara substansial perlu dibenahi untuk menciptakan guru berkualitas sesuai tuntutan masa depan. Peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru, bukan jaminan kinerja guru akan menjadi lebih baik. Pada masa penjajahan, dengan kualifikasi pendidikan yang jauh lebih rendah, guru dipandang lebih berhasil melahirkan lulusan yang bermutu.
Meski tidak bisa diperbandingkan sepenuhnya dengan situasi saat ini, tetapi setidaknya kenyataan itu mengingatkan bahwa kualifikasi akademik hanya menyelesaikan sebagian kecil masalah. Apalagi bila formalitas yang lebih dikejar, bukan substansinya. Peningkatan kualifikasi akademik guru menjadi S1, menjadi tidak bermakna bila gelar kesarjanaan yang diperoleh guru tidak relevan dengan yang ia ajarkan sehari-hari di kelas, atau didapat melalui jalan pintas. Profesionalisme guru bukan barang sekali jadi, bim salabim. Hambatan menjadi guru profesional sangat banyak. Hubungan antarsesama guru dan kepala sekolah lebih banyak bersifat birokratis dan administratif, sehingga tidak mendorong terbangunnya suasana dan budaya profesional akademik di kalangan guru. Guru pun kian terjebak jauh dari prinsip profesionalitas. Jauh dari buku, kebiasaan diskusi, menulis, apalagi riset. Oleh karena itu, pembenahan dan peningkatan mutu guru harus berlaku sepanjang kariernya.
Pekerjaan rumah yang tak kalah besar ialah mendidik calon guru demi menciptakan generasi guru baru yang intelek, transformatif dan profesional. Bukan sekadar tukang dan operator. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Mau tidak mau, perlu dikaji terlebih dahulu lembaga yang selama ini menghasilkan tenaga guru. Tidak ada salahnya, lembaga pendidikan yang melahirkan tenaga guru belajar dari Fakultas Kedokteran yang mencetak tenaga dokter. Sebuah proses pembelajaran yang ajeg dan meyakinkan, semua pihak percaya dan yakin pada profesionalisme dokter (meski akhir-akhir ini banyak kasus tentang mal praktik). Setelah mahasiswa menyelesaikan pendidikan dokter, ia berhak atas gelar akademis sarjana kedokteran atau dahulu disebut dokter muda. Kemudian dilanjutkan dengan mengikuti kegiatan profesi dokter (ko-asistensi) di rumah sakit yang ditentukan, minimal dua tahun. Di sinilah kawah candradimuka untuk menjadi seorang dokter. Merupakan medan nyata (emphirical field) kerja dokter setelah proses teoritis selama manjalani pendidikan kedokteran. Setelah dinyatakan lulus ujian profesi dokter, barulah ia berhak disebut dokter (dr).
Pemeliharaan profesi dokter pun didukung oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang mewajibkan dokter untuk mengabdi sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di daerah yang ditentukan, atau dapat diganti dengan kompensasi tertentu yang dianggap tidak mengurangi nilai pengabdian dan profesionalisme. Demikian juga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) atau asosiasi profesi guru apa pun namanya, harus dapat berjuang untuk memelihara profesi guru.
Guru profesional adalah guru yang mengenal tentang dirinya. Yaitu, dirinya adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi peserta didik untuk/dalam belajar. Guru dituntut mencari tahu terus-menerus bagaimana seharusnya peserta didik itu belajar. Maka, apabila ada kegagalan peserta didik, guru terpanggil untuk menemukan penyebabnya dan mencari jalan keluar bersama peserta didik; bukan mendiamkannya atau malahan menyalahkannya.
Menjadi guru bukan sebuah proses yang yang hanya dapat dilalui, diselesaikan dan ditentukan melalui uji kompetensi dan sertifikasi. Karena menjadi guru menyangkut perkara hati, mengajar adalah profesi hati. Hati harus banyak berperan atau lebih daripada budi. Oleh karena itu, pengolahan hati harus mendapatkan perhatian yang cukup, yaitu pemurnian hati atau motivasi untuk menjadi guru.
Sikap yang harus senantiasa dipupuk adalah kesediaan untuk mengenal diri dan kehendak untuk memurnikan keguruannya. Mau belajar dengan meluangkan waktu untuk menjadi guru. Seorang guru yang tidak bersedia belajar, tak mungkin kerasan dan bangga menjadi guru. Kerasan dan kebanggaan atas keguruannya adalah langkah untuk menjadi guru yang profesional.
Harus disadari, kondisi guru seperti yang tecermin saat ini, merupakan keprihatinan bersama. Kondisi ini yang harus dihadapi, bukan menjadi ajang untuk menyangkal atau malah menyalahkan pihak tertentu. Dari itu semua, yang paling berkepentingan adalah pribadi guru sendiri. Namun, itu jangan sampai untuk mematahkan semangat rekan guru yang masih ingin menghidupi keguruannya.
***

Ke-"Resi"-an Guru

2007-07-14T12:31:00.001+07:00

MENGEMBALIKAN KE-“RESI”-AN SEORANG GURU

“Digugu lan ditiru!” Begitulah akronim yang diberikan oleh orang-orang tua kita pada zaman dulu terhadap figur seorang guru. Kata-katanya mesti dapat dipercaya, perilakunya pun dapat diteladani. Ungkapan itu menyiratkan betapa besarnya tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang guru.

Ya, tempo doeloe, ketika institusi pendidikan kita masih berbentuk pertapaan atau padepokan yang begitu bersahaja, resi memang benar-benar menjadi sosok yang terhormat dan bermartabat. Mereka menjadi figur anutan, pinjunjul, mumpuni, berwibawa, dan disegani. Apa kata sang resi menjadi “sabda” tak terbantahkan.
Institusi pertapaan tak ubahnya “kawah candradimuka”, tempat seorang resi menggembleng para cantrik agar kelak menjadi sosok yang arif, tangguh, kaya ilmu, memiliki kepekaan sosial dan moral yang tinggi. Di mata masyarakat, kehadiran seorang resi pun begitu tinggi citranya. Bermartabat, terhormat, dan memiliki legitimasi sosial yang mengagumkan. Masyarakat benar-benar respek terhadapnya. Tidak jarang sang resi menjadi sumber informasi, sumber “sugesti”, atau sumber inspirasi masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul.
Namun, zaman telah berubah. Mengharapkan sosok guru yang pinunjul, mumpuni, dan disegani seperti seorang resi, tampaknya terlalu berlebihan. Di hadapan siswa, kata-kata guru bukan lagi “sabda” yang mesti diturut. Bahkan, dalam banyak hal, guru harus lebih sering mengelus dada, merenungi nasibnya yang kurang beruntung. Dengan tingkat kesejahteraan yang minim, status sosial guru pun semakin tersisih di tengah-tengah masyarakat yang cenderung memberhalakan hal-hal yang bersifat duniawi dan kebendaan.
Guru juga manusia. Punya hati dan rasa. Mereka juga butuh sandang, pangan, dan papan yang layak. Ketika semua itu belum terpenuhi, salahkah jika guru harus “membanting tulang”, mencari penghasilan tambahan? Bagaimana mungkin guru bisa mengajar sekaligus mendidik secara total dan intens kalau masih harus memilikirkan tuntutan kebutuhan hidup?
Sementara itu, pada sisi lain, masyarakat tetap menuntut agar guru tampil perfect dan sempurna bagaikan seorang resi. Mumpuni ilmunya, terampil mengajar, sekaligus menjadi teladan bagi siswa didiknya. Dalam bahasa sekarang, guru harus benar-benar tampil profesional; sebagai agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.
Menyikapi kondisi semacam itu, bisa dipahami kalau pemerintah berupaya serius untuk mengembalikan ke-“resi”-an seorang guru. UU Guru dan Dosen pun diluncurkan Desember 2005 yang lalu. Dalam UU itu, kesejahteraan guru cukup menggiurkan lantaran akan memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
Namun, untuk memperoleh hak-hak guru semacam itu, tampaknya bukan perkara mudah. Guru harus memiliki sertifikat pendidik. Prosesnya pun cukup rumit dan berliku. Minimal harus berpendidikan D-4/S-1. Belum lagi terhitung pelaksanaan program sertifikasi yang mesti ditempuhnya.
Nah, haruskah guru terpaksa “gigit jari” ketika gagal memiliki sertifikat pendidik akibat rumitnya prosedur birokrasi yang mesti ditempuhnya? Lantas, kapan sosok guru bisa menjelma menjadi seorang “resi” ketika mereka masih harus memikirkan tuntutan kebutuhan hidup akibatnya minimnya tingkat penghasilan? Kita berharap, semoga program sertifikasi mampu menjawab semua pertanyaan itu melalui kebijakan yang lebih visioner dan manusiawi. ***

Angka Keramat 4,26

2007-07-14T12:30:00.000+07:00

MENYIKAPI ANGKA KERAMAT 4,26

Usai sudah hajat nasional berlabel Ujian Nasional (UN) yang paling menyita perhatian publik pendidikan itu digelar. Hasilnya pun sudah sama-sama kita lihat. Baik, di tingkat SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA, terjadi kenaikan persentase kelulusan yang dianggap “luar biasa”. Sampai-sampai Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang untuk pertama kalinya menggelar UN merasa bangga dan bertepuk dada atas keberhasilan itu. Persentase kelulusan sebesar 90% lebih dinilai sebagai awal meningkatnya mutu pendidikan nasional.

BSNP boleh bangga dengan kenaikan persentase kelulusan itu. Namun, banyak kalangan menilai, pemerintah keliru jika menerapkan UN menjadi alat ukur bagi kelulusan pelajar SMA/SMK/MA dan SMP. Padahal, seharusnya UN hanya menjadi standar pemetaan kondisi sekolah dan alat evaluasi kualitas pendidikan di Indonesia.
Yang lebih menyedihkan adalah nasib anak-anak yang tergolong “jenius” yang bernasib kurang beruntung. Mereka sudah bersusah-payah berhasil menembus “barikade” ketatnya persaingan memerebutkan kursi perguruan tinggi. Namun, apa boleh buat. Angka “keramat” 4,26 gagal ia raih pada mata pelajaran tertentu yang diujikan secara nasional. Alhasil, anak-anak jenius itu terpaksa harus terampas masa depannya akibat kebijakan yang dinilai kurang menghargai potensi anak-anak bangsa.
Banyak kalangan menilai, UN sangat tidak akomodatif terhadap proses pembelajaran, mutu, dan tingkat kesukaran soal, serta mekanisme penilaian atau scoring. Belum lagi jika menjelang UN terjadi mobilisasi kegiatan berupa penyiasatan soal-soal berkedok bimbingan belajar di luar persekolahan, serta kecurangan selama UN berlangsung. Siswa lebih banyak diasah menyiasati soal melalui bimbingan belajar ketimbang mengoptimalkan pemahaman mendasar terhadap ilmu yang ditransformasikan di sekolah bersangkutan. Padahal, peningkatan mutu pendidikan harus memerhatikan banyak aspek, termasuk tingkat kesukaran soal dan seberapa jauh siswa memahami secara mendasar materi pelajaran yang diujikan. Nilai UN yang diraih siswa juga tidak menjamin bahwa siswa punya kemampuan mendasar dalam memahami prinsip ilmu yang transformasif.
Ini tidak berarti bahwa UN harus ditiadakan. UN tetap dilaksanakan, tetapi bukan lagi sebagai alat ukur kelulusan siswa, melainkan mengembalikannya hanya sebagai alat pemetaan pendidikan dan sekolah bagi kepentingan perbaikan kebijakan dan pembenahan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang belum maju.
Yang lebih urgen dipikirkan adalah bagaimana mengemas UN agar tidak menjadi “pembunuh” masa depan anak, tetapi justru bisa menjadi pemicu anak untuk meningkatkan potensi dan aset diri yang dimilikinya. Hal ini penting dipikirkan, sebab UN selama ini dinilai amat mengebiri potensi dan aset diri siswa.

Implikasi Sosial
Disadari atau tidak, UN tahun ini yang mematok angka keramat 4,26, telah membawa implikasi sosial yang cukup kompleks. Pertama, pihak sekolah merasa tidak nyaman karena harus menghadapi serbuan orang tua murid yang anaknya gagal meraih predikat lulus. Para orang tua murid umumnya tidak mau tahu terhadap ketentuan dan Prosedur Operasi Standar (POS) yang ditetapkan BSNP. Yang mereka pahami, si anak harus lulus tepat waktu. Apalagi, mereka telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk keperluan si anak selama menimba ilmu di bangku sekolah. Di tengah-tengah situasi ekonomi yang sulit, biaya sekolah yang mahal sering menjadi beban tersendiri bagi orang tua murid yang berpenghasilan pas-pasan. Jika si anak tidak lulus, hasil jerih payah mereka seolah-olah tak ada harganya. Apalagi, sudah ada ketegasan dari Depdiknas bahwa tahun ini tidak akan ada ujian ulang. Untuk meraih predikat lulus, siswa harus mengikuti ujian penyetaraan paket B atau paket C. Namun, kebijakan alternatif ini dinilai hanya merupakan kebijakan “dadakan” untuk mengurangi merembetnya efek sosial yang lebih luas. Substansinya sudah jauh menyimpang, sebab paket B atau C sebenarnya hanya diperuntukkan bagi mereka yang hanya sekadar memburu ijazah, bukan ilmu.
Kedua, pihak sekolah harus menghadapi ledakan jumlah siswa yang tidak lulus sehingga dikhawatirkan akan menghambat kelancaran pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran berikutnya. Sebagai ilustrasi, jumlah siswa di sebuah SMP yang mengikuti UN pada tahun ini 160 siswa (empat kelas). Dari jumlah tersebut, siswa yang tidak lulus, misalnya 80 siswa (dua kelas). Ini artinya, pada tahun pelajaran berikutnya, sekolah hanya bisa menerima siswa baru dua kelas sesuai dengan daya tampungnya. Lantas, harus belajar ke mana 80 calon siswa baru yang semestinya berhak menikmati bangku SMP tersebut?
Ketiga, secara psikologis anak yang tidak lulus akan dihinggapi sikap inferior dan rendah diri secara berlebihan akibat stigma "bebal dan bodoh" yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Dampak psikologis semacam ini, disadari atau tidak, memiliki daya "pembunuh" yang luar biasa terhadap motivasi anak dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang terbelah (split personality), menjadi anak-anak yang terampas masa depannya akibat vonis "bebal dan bodoh" yang mereka terima.
Dalam konteks demikian, tidak berlebihan jika ada yang mengatakan, POS UN yang ditetapkan oleh BSNP telah menciptakan kecemasan yang menghantui stakeholder pendidikan: siswa, orang tua, dan sekolah. Guru-guru kelas III, khususnya pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika yang naskah soal UN-nya dibuat oleh pusat, banyak yang stres dan selalu dihinggapi kecemasan karena khawatir mata pelajaran yang diampunya menjadi "kambing hitam" dan biang penyebab ketidaklulusan siswa.
Bagi guru kelas III, saat-saat menjelang pelaksanaan UN adalah situasi yang menegangkan dan mendebarkan sehingga harus memeras otak dan menempuh berbagai cara untuk menyiapkan siswa didiknya dalam menghadapi UN; entah melalui les, drill soal-soal, atau pemadatan materi. Belum lagi menghadapi tuntutan dan tekanan dari atasan yang "mewajibkan" mereka untuk menjadi "dewa penyelamat" citra dan nama baik sekolah.

Mengebiri Perbedaan
Siapa pun setuju, mutu pendidikan di negeri ini harus ditingkatkan. Sudah saatnya bangsa ini memiliki generasi-generasi masa depan yang andal dan mumpuni sehingga mampu berkiprah dan proaktif dalam menghadapi tantangan zaman di tengah-tengah peradaban global, tidak hanya sekadar jadi penonton. Namun, terlalu naif jika mutu pendidikan semata-mata diukur berdasarkan tinggi rendahnya batas kelulusan siswa.
Penentuan kriteria kelulusan 4,26 untuk setiap mata pelajaran yang diujikan, pada hemat saya, justru memiliki kelemahan yang mendasar, yaitu tidak diakuinya perbedaan kemampuan siswa secara individual, bahkan bisa dibilang telah mengebiri perbedaan individual anak yang seharusnya ditumbuhkembangkan secara optimal di bangku sekolah sesuai dengan talenta mereka masing-masing.
Secara alamiah dan kodrati, anak-anak pada hakikatnya memiliki perbedaan kemampuan. Anak yang menonjol di bidang kesenian misalnya, belum tentu berkemampuan yang sama di bidang eksakta. Anak yang menonjol di bidang ilmu-ilmu sosial, bisa saja lemah penguasaannya terhadap ilmu-ilmu alam. Demikian pula anak-anak yang memiliki talenta di bidang olahraga, bisa jadi mereka memiliki kelemahan dalam menguasai bidang yang lain.
Namun dengan patokan angka keramat 4,26, muncul kesan kemampuan anak-anak hendak diseragamkan. Mereka harus memiliki standar kemampuan yang sama untuk semua bidang ajar yang diujikan. Agar bisa lulus, mereka harus mendapatkan nilai minimal 4,26 untuk setiap mata pelajaran yang diujikan. Akibat keputusan tersebut, bisa saja terjadi seorang peserta UN -- sebut saja si A– yang mendapatkan nilai rata-rata 7,50 terganjal kelulusannya karena ada salah satu mata pelajaran yang nilainya di bawah 4,26. Dan faktanya, memang telah banyak anak di tingkat SLTP maupun SLTA yang menjadi korban.
Sebaliknya, siswa yang mendapatkan nilai rata-rata 4,51- sebut saja si B-- karena secara kebetulan nilai setiap mata pelajaran dapat melompati angka keramat 4,26, bisa meraih predikat lulus, memperoleh ijazah, dan berhak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Kalau mau jujur, si A jelas lebih bermutu karena hanya memiliki kelemahan pada salah satu mata ujian dibandingkan dengan si B yang memiliki kemampuan pas-pasan yang merata di semua mata ujian. Pertanyaannya sekarang, generasi masa depan macam apakah yang diinginkan negeri ini. Generasi semacam si A yang berkemampuan menonjol di bidang tertentu atau generasi semacam si B yang berkemampuan pas-pasan secara merata di berbagai bidang? Jika generasi semacam si B yang dibutuhkan, lantas untuk apa program penjurusan di SMA/MA/SMK atau fakultas di perguruan tinggi? Sia-sia saja program "spesialisasi" itu diterapkan jika pada kenyataannya perbedaan kemampuan anak secara individual dikebiri dan tidak diapresiasi.
Jika generasi semacam si B yang lebih dibutuhkan, harus ada pemikiran ulang dalam menetapkan kriteria kelulusan siswa pada tahun-tahun mendatang. Patokan yang digunakan bukan batas nilai minimal untuk setiap mata pelajaran, melainkan batas nilai minimal rata-rata untuk semua mata pelajaran yang diujikan, misalnya dengan mematok nilai rata-rata akhir 6,01. Dengan cara demikian, kelemahan siswa pada mata pelajaran tertentu bisa tertutup oleh keunggulan siswa pada mata pelajaran yang lain. Langkah ini akan lebih banyak manfaatnya daripada membiarkan jutaan anak bangsa di negeri ini terampas masa depannya. Kriteria kelulusan dengan menggunakan nilai rata-rata akhir, pada hemat saya, lebih masuk akal dan memanusiakan peserta didik secara utuh. Kemampuan individual siswa diakui dan dihargai, sehingga anak-anak yang memiliki kemampuan di bidang tertentu tidak menjadi "kelinci percobaan" yang sia-sia akibat kebijakan yang belum teruji benar kesahihannya.
Yang perlu dipikirkan, harus ada penegakan hukum secara jelas dan tegas untuk mengantisipasi munculnya kecurangan dan manipulasi nilai yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Pengawasan dan koreksi UN harus benar-benar dilakukan secara ketat, fair, jujur, adil, dan transparan. Mereka yang diduga terlibat dalam praktik kecurangan dan manipulasi nilai harus ditindak tegas, tanpa pandang bulu. Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten, bukan mustahil negeri ini akan memiliki sistem pelaksanaan UN yang benar-benar objektif dan akuntabel. ***

Mengebiri Karya Guru

2007-07-14T12:29:00.002+07:00

PGB DI KENDAL: MENGEBIRI KARYA GURU

Dengan nada malu-malu, puluhan guru dari kelompok TK, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA “bersaing” untuk meraih predikat guru berprestasi. Dalam ajang Pemilihan Guru Berprestasi (PGB) yang digelar di aula Dinas P dan K Kabupaten Kendal, 2 Juni yang lalu itu, akan dipilih satu orang guru dari tiap-tiap kelompok untuk unjuk prestasi ke jenjang yang lebih bergengsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah.
Persoalannya sekarang, apakah guru yang terpilih dalam PGB yang digelar rutin setiap tahun itu benar-benar memiliki prestasi yang layak dibanggakan sekaligus merepresentasikan kualitas dan kinerja guru di Kabupaten Kendal pada setiap kelompok?

Mengebiri Karya Guru
Ada beberapa hal yang layak dicatat dalam proses PGB 2007 di Kendal. Secara jujur mesti diakui, tercium aroma yang menodai sikap jujur, fair, transparan, dan akuntabel, khususnya untuk kelompok guru SMP/MTs. Pertama, ketidakjelasan jenis karya tulis yang harus disusun peserta sebagai salah satu syarat. Tema yang disediakan panitia –sesuai surat edaran—hanya berbunyi “Peningkatan Mutu Pendidikan“. Tidak heran apabila banyak karya tulis peserta yang bukan laporan hasil penelitian tindakan kelas (PTK) seperti yang dikehendaki panitia atau tim penilai.
Kedua, pelaksanaan tes berlangsung dalam setting ruang yang “semrawut” sehingga memberikan kelonggaran dan keleluasaan bagi peserta untuk menyontek atau bekerja sama. Kemandirian dan kejujuran guru untuk bisa “bersaing” secara fair pun jadi ternoda.
Ketiga, penggunaan soal uraian pada seleksi tahap I. Soal uraian memang memiliki kelebihan, yaitu memberikan kebebasan kepada peserta untuk mengungkapkan daya nalar dan daya kritisnya dalam merespons isi soal. Namun, soal semacam itu juga memiliki kelemahan yang cukup mendasar, yaitu tingginya tingkat subjektivitas korektor dalam menentukan benar-salahnya jawaban. Celakanya, kelemahan semacam itu sering dijadikan alasan pembenar bagi sang korektor dalam menentukan skor atau nilai peserta.
Keempat, tidak tersedianya fasilitas LCD dan laptop pada seleksi tahap II. Padahal, dalam surat edaran, para peserta diminta untuk mengumpulkan materi presentasi dalam bentuk print-out power point. Akibatnya, ada beberapa peserta– setelah enam peserta dinyatakan lolos seleksi tahap I --yang kelimpungan ketika harus melakukan presentasi karya tulis. Mereka terpaksa meminjam laptop dan LCD milik peserta lain. Habislah sebagian besar waktu peserta hanya sekadar untuk “ngurus“ laptop dan LCD. Bobot dan mutu karya tulis yang perlu diuji dari sudut pandang keilmuan dan prosedur ilmiah pun jadi luput dari perhatian.
Kelima, presentasi karya tulis dilakukan dalam ruang tertutup sehingga peserta lain tidak bisa ikut menilai kualitas dan bobot karya tulis peserta yang bersangkutan. Hal ini bisa menimbulkan spekulasi adanya “kecurangan“ tim penilai dalam memuluskan langkah peserta yang telah “dijagokan“. Kalau memang benar demikian, untuk apa seleksi dilakukan? Mengapa tidak “main tunjuk“ saja kepada guru yang telah di-gadhang-gadhang jadi jago?
Keenam, terkebirinya karya dan prestasi guru dalam dokumen portofolio. Padahal, sebagian besar kinerja dan prestasi guru tercermin di sana. Guru telah susah-payah mendokumentasikannya. Butuh kerja keras serta “kristalisasi“ keringat untuk mendapatkannya. Ada beberapa penghargaan sebagai juara tingkat nasional, STTPL, karya penelitian (PTK), setumpuk karya ilmiah populer yang dimuat di media cetak, buku yang diterbitkan, bukti aktivitas dalam organisasi profesi dan kemasyarakatan, atau dokumen berharga lainnya. Namun, semua dokumen itu seolah-olah tak berharga lagi di mata sang penilai.
Ketujuh, pengumuman nilai peserta hanya disampaikan secara lisan. Idealnya, diumumkan secara tertulis lengkap dengan rincian skor pada setiap tahapan berdasarkan rubrik penilaian yang jelas. Dengan cara demikian, peserta dapat menerima hasil seleksi dengan sikap lapang dada meskipun harus tersingkir dari ajang yang lebih bergengsi pada jenjang berikutnya.
Seperti halnya dalam sebuah festival atau lomba, keputusan tim penilai memang tidak bisa memuaskan semua peserta. Meskipun demikian, ada baiknya aroma kurang sedap yang dinilai telah menodai sikap jujur, fair, transparan, dan akuntabel dijadikan sebagai bahan refleksi bagi pihak penyelenggara dalam menggelar ajang PGB di masa-masa mendatang. Hal ini dimaksudkan agar PGB di Kendal bisa menjadi ajang yang prestisius dan bergengsi bagi para guru dalam unjuk kinerja dan prestasinya.
Yang tidak kalah penting, perlu ada reward dan penghargaan yang memadai kepada para guru berprestasi, entah dalam bentuk finansial, karier, atau beasiswa akademik. Pemkab Kendal perlu mengalokasikan dana khusus lewat APBD. Bukankah ini juga menjadi amanat UU Guru dan Dosen (pasal 36) di mana guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan? ***

Menggugat UN

2007-07-14T12:29:00.001+07:00

MENGGUGAT UJIAN NASIONAL YANG ANTIREALITAS
Negeri kita sudah kenyang pengalaman menyelenggarakan Ujian Nasional (UN). Bertubi-tubi pula masukan dan kritik dari banyak kalangan dilontarkan. Banyak kalangan menilai, UN selama ini hanya menjadi ritual tahunan yang menjenuhkan; boros beaya, bikin guru stres, kondisi kelas sarat ketegangan, murid-murid pun hanya menjadi penghafal kelas wahid yang “buta” terhadap persoalan sosial, kemanusiaan, dan kebangsaan yang mencuat di atas panggung realitas kehidupan.

Namun, pengalaman, masukan, dan kritik itu seolah-olah dianggap angin lalu yang tak
memiliki imbas apa pun terhadap dinamika dunia pendidikan. UN yang antirealitas semacam itu tetap jalan terus. Bertahun-tahun dunia persekolahan kita terpasung dalam ruang hafalan-hafalan teori dan rumus, tidak ”membumi”, tidak ada upaya serius untuk membawa para siswa didik mampu menerjemahkan berbagai ranah keilmuan yang diperoleh ke dalam realitas sosial.
Pendidikan menjadi tercerabut dari problem riil yang seharusnya mereka jawab dan selesaikan. Model pendidikan demikian oleh Paulo Freire dikritik sebagai banking education, yaitu suatu model pendidikan yang tidak kritis karena hanya diarahkan untuk domestifikasi, penjinakan, dan penyesuaian realitas sosial dengan keadaan penindasan.
Yang lebih memprihatinkan, para murid kian kehilangan sentuhan problem riil yang dihadapi bangsa dan masyarakatnya saat-saat mendekati ujian nasional. Anak-anak digiring ke dalam ruang karantina untuk ”dicekoki” berbagai soal yang diperkirakan akan muncul dalam ujian. Mereka diperlakukan bagaikan ”keranjang sampah” yang harus menampung semua tumpahan hafalan teori dan rumus dari sang guru. Guru terpaksa berbuat demikian karena tak sanggup melepaskan diri dari ”tekanan” kepala sekolah demi menjaga gengsi dan citra sekolah.
Keberhasilan guru hanya diukur berdasarkan kemampuannya dalam mentransfer pengetahuan yang dimiliki kepada siswa didik dalam menghadapi ujian. Guru yang serius mengoptimalkan diri mengajak siswa melakukan curah pikir dan berinteraksi secara terbuka sehingga mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai problem sosial dan kebangsaan secara bebas dan kritis justru tidak mendapatkan tempat di ruang sekolah. Proses pembelajaran semacam itu dianggap akan menjadi penghambat keberhasilan siswa dalam menghadapi soal-soal ujian. Imbasnya, dunia persekolahan kita dinilai hanya mampu melahirkan output pendidikan berjiwa kerdil, tidak responsif, mau menang sendiri, keras kepala, dan kehilangan sifat-sifat kemanusiawian yang lain.
Dunia pendidikan kita, meminjam istilah Paulo Freire, tampaknya masih dijangkiti sifat nekrofilis (cinta kematian), bukannya menumbuhkan sifat biofilis (cinta kehidupan). Proses pendidikan yang berlangsung dalam dunia persekolahan tidak lagi menampilkan semangat pembebasan peserta didik dari ketidakberdayaan, tetapi justru menjadi ruang untuk membelenggu kreativitas dan kebebasan sehingga gagal melahirkan manusia-manusia yang cerdas, kritis, kreatif, terampil, jujur, berkarakter, demokratis, dan responsif.
***

Salah satu penyebab tercerabutnya problem sosial dalam dunia persekolahan kita adalah kehadiran soal-soal UN dari tahun ke tahun yang antirealitas, (nyaris) tak pernah menyentuh persoalan-persoalan sosial yang mampu menantang dan menggugah siswa untuk berolah pikir dan berolah rasa. Mereka tidak pernah ditradisikan dan dibudayakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai persoalan sosial dan kebangsaan yang muncul secara riil di atas panggung kehidupan sosial. Generasi muda bangsa ini tampaknya sengaja “dimandulkan” dari karakter kreatif dan demokratis agar kelak menjadi generasi “robot” yang gampang dikendalikan oleh pihak penguasa.
Jika “kecurigaan” ini benar, nyata-nyata telah terjadi pelanggaran serius dan sistematis terhadap fungsi pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam pasal 3 UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas. Dalam pasal itu secara eksplisit disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Bagaimana mungkin bisa menjadi generasi kreatif dan demokratis kalau mereka tidak pernah ditradisikan untuk berpikir terbuka, dialogis, dan kritis? Bagaimana mungkin anak-anak bangsa ini bisa berpikir terbuka, demokratis, dan kritis kalau UN hanya menampilkan soal-soal pilihan ganda yang tidak pernah memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan daya nalar dan daya kritisnya?
Mengapa UN penting dipersoalkan ketika dunia persekolahan kita dinilai telah gagal melahirkan generasi bangsa yang cerdas, kritis, kreatif, terampil, jujur, berkarakter, dan responsif? Secara jujur harus diakui, UN selama ini masih diyakini oleh para guru sebagai tujuan dan sasaran akhir kelulusan siswa. Guru akan dianggap sukses dan bergengsi jika berhasil membawa siswanya menuju “terminal” akhir kelulusan dan akan divonis telah gagal menjalankan tugas apabila banyak siswanya yang “ndhongkrok” alias tidak lulus. Itulah sebabnya, banyak guru yang merasa “alergi” ketika ditawari untuk mengajar di kelas terakhir atau kelas III. Mereka merasa lebih nyaman dan tanpa beban jika mengajar di kelas I atau II. Sebaliknya, guru yang mengajar di kelas III sering kali harus “senam jantung” dan stres, terutama saat-saat mendekati ujian.
Untuk mempertahankan gengsi, guru di kelas terakhir sering kali menempuh berbagai cara agar siswanya bisa lulus dengan prestasi yang baik; entah dalam bentuk les, pemadatan materi, atau drill soal-soal. Semakin banyak “dicekoki” soal-soal UN tahun sebelumnya, siswa dianggap dalam kondisi “siap tempur” menghadapi UN. Tak ayal lagi, suasana pembelajaran semacam itu semakin jauh dari nilai-nilai edukatif dan makin kering dari sentuhan problem-problem sosial yang mestinya “dibumikan” dan diakrabkan dalam dunia peserta didik. Bahkan, praktik pendidikan semacam itu dinilai sangat bertentangan dengan tujuan diselenggarakannya pendidikan formal di negara mana pun karena akan menyebabkan terjadinya proses penyempitan kurikulum (curriculum contraction).
Yang lebih ironis, UN selama ini sepertinya hanya diperlakukan semacam upacara ritual tahunan –meminjam istilah Syamsir Alam (2005)-- tanpa memberikan pengaruh berarti terhadap upaya pembinaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pendidikan pada tingkat sekolah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan. Masukan berupa informasi pendidikan yang diperoleh lewat UN hanya diperlakukan sebagai barang pajangan dan menjadi dokumen mati. Selain itu, instrumen UN --soal-soal pilihan ganda, misalnya-- yang digunakan pun sebenarnya masih menyimpan berbagai pertanyaan mendasar yang menuntut pembuktian, khususnya menyangkut metodologi, terutama pada saat melakukan interpretasi terhadap hasil skor tes dan pemanfaatannya agar sesuai dengan tujuan diselenggarakannya UN. Sudah benar-benar sahihkah instrumen UN tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan siswa yang sesungguhnya? Bisakah soal-soal pilihan ganda yang dinilai telah “mereduksi” makna kurikulum dijadikan sebagai satu-satunya instrumen untuk memperoleh informasi pencapaian terhadap proses pendidikan yang sudah dilakukan?
***

Kini, sudah saatnya dipikirkan upaya serius untuk mewujudkan UN yang benar-benar mampu memotret kompetensi siswa sekaligus mampu menjadi pengendali mutu pendidikan secara nasional. Paling tidak, ada tiga hal penting dan mendasar yang perlu dilakukan agar UN benar-benar mampu menjadi “therapi kejut” dalam upaya memicu peningkatan mutu pendidikan. Pertama, soal-soal UN harus mampu memotret kompetensi siswa secara utuh dan komprehensif sebagaimana termaktub dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2005 tanggal 13 oktober 2005 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
Fakta menunjukkan, selama ini belum semua kompetensi siswa bisa terpotret melalui UN. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP/MTs, misalnya, salah satu kompetensi yang harus dikuasai siswa adalah mampu mendengarkan berbagai ragam wacana lisan untuk memahami gagasan, pandangan, dan perasaan orang lain secara lengkap dalam wacana yang berbentuk berita, wawancara, laporan, ceramah/khotbah, pidato, ceramah, pembacaan teks sambutan, dan dialog, serta mampu memberikan pendapat. Bagaimana mungkin kompetensi semacam itu bisa diukur secara sahih hanya melalui soal-soal pilihan ganda?
Memang benar, kompetensi semacam itu bisa diujikan secara praktik melalui ujian sekolah. Namun, adakah jaminan bisa 100% nihil dari rekayasa dan manipulasi? Apalagi, muncul asumsi, jangan sampai ujian sekolah menjadi penghambat kelulusan siswa. Jika memang ujian praktik di sekolah masih diperlukan, lembaga independen yang direkrut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) harus terlibat dan bekerja optimal sejak ujian praktik/sekolah digelar.
Kedua, tindak tegas pihak-pihak tertentu yang nyata-nyata terbukti melakukan kecurangan dan pelanggaran terhadap pelaksanaan UN. Misalnya, hampir setiap tahun terdengar berita kebocoran soal UN, tetapi hampir tidak pernah terdengar tindak lanjut dan sanksi yang ditimpakan kepada para “pencoleng” dunia pendidikan itu.
Ketiga, harus ada sinergi antara UN dan praktik pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Diakui atau tidak, UN yang berlangsung selama ini telah menjadi penghambat serius bagi para guru yang ingin melibatkan siswa secara intens dan total dalam praktik pendidikan yang dialogis, terbuka, dinamis, menarik, dan menyenangkan melalui sajian materi yang menantang dan menggugah kesadaran mereka terhadap persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat dan bangsanya. Namun, idealisme guru semacam itu terpaksa terbonsai akibat munculnya soal-soal UN yang sarat hafalan teori dan miskin daya nalar.
Tidak adakah “kemauan politik” para pengambil kebijakan untuk memasukkan soal-soal esai dalam UN yang mampu membudayakan siswa berpikir secara cerdas dan kritis? Kita sangat berharap, dunia persekolahan kita –meminjam istilah Paulo Freire-- dapat menjadi alat pembebasan yang sanggup menciptakan ruang bagi anak-anak bangsa untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas dan kritis terhadap berbagai problem sosial, kemanusiaan, dan kebangsaan. Tujuannya? Agar kelak generasi masa depan negeri ini mampu mengartikulasikan proses transformasi sosial secara arif, matang, dan dewasa; terbebas dari perilaku instan, korup, hipokrit, keras kepala, dan mau menang sendiri. ***

Kekuasaan Hegemoni Negara

2007-07-14T12:26:00.002+07:00

UJIAN NASIONAL DAN KEKUASAAN HEGEMONI NEGARA

Pada awal masa baktinya, Mendiknas, Bambang Sudibyo, banyak menuai kritik. Kapasitasnya sebagai ekonom dinilai kurang tepat untuk mengurus masalah pendidikan yang demikian rumit dan kompleks. Untuk membuktikan kelayakannya sebagai orang nomor satu di jajaran Depdiknas, dia mencanangkan tekad untuk melahirkan manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan menyeluruh, yakni cerdas secara rohaniah, intelektual, sosial, emosional, estetika, dan kinestetik melalui sistem pendidikan nasional.

Mendiknas juga bertekad untuk menghapus ujian nasional (UN). Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi X DPR RI dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) pada 14 Maret 2006, misalnya, dia meminta BSNP untuk melakukan kaji ulang antara kesesuaian ujian nasional dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu, tekad Mendiknas belum juga terwujud. UN tetap jalan terus. “Ancaman” Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) yang akan mengelar aksi besar-besaran akibat banyaknya anak genius yang gagal menghadapi UN tahun lalu pun tidak meruntuhkan semangat pemerintah untuk mendongkrak mutu pendidikan lewat UN. Tampaknya, Mendiknas tak berdaya menghadapi gencarnya desakan Wapres, Jusuf Kalla, agar UN tetap digelar.
Bisa jadi benar apa yang dikemukakan oleh pakar kebijakan pendidikan, Tilaar (2003), bahwa kurikulum merupakan perangkat pendidikan yang kerap dijadikan ruang intervensi kekuasaan transmitif (legitimatif), yaitu pelanggengan ideologi para penguasa terhadap rakyat atau peserta didik yang amat kental dengan nuansa budaya indoktrinasi, top down, dan politik penguasa sebagai penyetir dunia pendidikan. Kurikulum pendidikan lebih kental beraroma kepentingan-kepentingan kelompok elite. Dunia pendidikan telah terkooptasi oleh kekuasaan hegemoni negara. Imbasnya, dunia pendidikan kita dinilai hanya akan melahirkan proses penggiringan, pembodohan, dan penjinakan warga oleh kepentingan segelintir elit penguasa.
Pendidikan yang semestinya men¬jadi alat perjuangan dan perlawanan terhadap penindasan dan kesewenang-wenangan menjadi lumpuh dan tak berdaya. Pendidikan yang idealnya mampu menumbuhsuburkan nilai budaya pembebasan dalam proses pembelajaran tak lebih hanya sekadar “kuda tunggangan” demi memenuhi ambisi sekelompok elite yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Ruang kebebasan berekspresi dan alternatif pilihan yang merdeka bagi setiap warga negara pun nyaris tak bergema dari balik tembok-tembok sekolah.

Beban Guru
Kini, saat-saat yang menegangkan sudah mulai berdenyut di berbagai daerah. Jika tidak ada aral melintang, UN SMA/MA/SMK dilaksanakan pada 17 s.d. 19 April 2007, sedangkan UN SMP, MTs, SMPLB, dan SMALB digelar pada 24 s.d. 26 April 2007. Ibarat menunggu lonceng kematian, tidak sedikit birokrat pendidikan di daerah yang mulai dicekam kepanikan. Pasca keluarnya Permendiknas Nomor 45 Tahun 2006 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007, dunia pendidikan seperti menyimpan api dalam sekam. Dalam Permendiknas tersebut disebutkan bahwa peserta UN dinyatakan lulus jika memenuhi standar kelulusan UN, yaitu (1) memiliki nilai rata-rata minimal 5,00 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan tidak ada nilai di bawah 4,25; atau (2) memiliki nilai minimal 4,00 pada salah satu mata pelajaran dengan nilai dua mata pelajaran lainnya minimal 6,00.
Dibandingkan tahun lalu yang mematok angka kelulusan 4,26 dengan nilai rata-rata tidak boleh kurang dari 4,51, bobot kelulusan tahun ini jelas lebih berat. Sangat beralasan kalau pada akhirnya banyak pejabat pendidikan di daerah yang “kebakaran jenggot”. Demi mengangkat citra dan marwah daerah, mereka merasa perlu membentuk tim sukses secara berjenjang yang bertugas mengawal sekaligus mengantarkan para murid sukses menempuh UN. Siapa lagi kalau bukan guru yang mesti menanggung beban? Menjelang ujian, mereka harus tampil bak “pesulap” yang harus melahirkan para penghafal kelas wahid secara instan. Berangkat pagi pulang sore demi mencekoki siswa didiknya lewat drill soal-soal UN. Murid-murid diperlakukan bak “keledai”; patuh dan penurut, tanpa sedikit pun diberi ruang dan kesempatan untuk berpikir –apalagi mendebat— secara kreatif dan terbuka. Terpasung dalam kerangkeng keilmuan yang semu, jenuh, dan membosankan.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang gencar digembar-gemborkan itu tidak lagi punya makna. Proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (baca: Paikem) pun hanya mengapung-apung dalam slogan. Celakanya, tidak sedikit sekolah yang terpaksa mengorbankan mapel non-UN. Jika perlu, hanya mapel UN saja yang digelontorkan ke dalam “tempurung” kepala para murid. Toh, soal-soal ujian mapel non-UN disusun dan dikoreksi oleh guru sendiri sehingga lebih gampang diatur. Paradigma “potong kompos” seperti inilah yang seharusnya segera dihentikan lantaran –disadari atau tidak-- makin mempercepat proses pembusukan iklim dan atmosfer dunia pendidikan kita. Jika dibiarkan terus mengakar dan mewabah, bukan mustahil dambaan untuk menghasilkan manusia yang memiliki kecerdasan menyeluruh –utuh dan paripurna-- seperti yang pernah dilontarkan oleh Mendiknas hanya sekadar retorika belaka.
Meskipun demikian, tidak lantas berarti UN menjadi tidak bermakna sama sekali. Bagaimanapun juga dalam sistem atau proses pendidikan diperlukan evaluasi untuk mengukur mutu serta akuntabilitas penyelenggara pendidikan sebagaimana diatur dalam UU Sisdiknas. Persoalannya sekarang, bagaimanakah menjembatani antara mutu dan akuntabilitas pendidikan tanpa mengabaikan proses yang dijalani guru dan siswa.
Dalam kondisi demikian, idealnya UN hanya digunakan untuk kepentingan pemetaan mutu pendidikan secara nasional, sedangkan kelulusan diserahkan sepenuhnya kepada meka¬nisme yang ada di sekolah. Dengan cara demikian, proses kelulusan akan mampu memotret kompetensi siswa didik secara komprehensif, utuh, dan menyeluruh, baik dari sisi catatan akademis maupun perilaku siswa di sekolah. Tentu saja hal ini memerlukan “kemauan politik” untuk saling percaya antara pemerintah dan pengelola sekolah, termasuk guru.
Jangan sampai terjadi fenomena pengambilalihan penentuan kelulusan siswa dari mekanisme sekolah oleh pemerintah melalui UN terus berlangsung. Sudah saatnya dunia pendidikan kita melepaskan diri dari kekuasaan hegemoni negara. Dunia pendidikan –meminjam istilah Mochtar Buchori (1995)—harus mampu menentukan sistem untuk dirinya sendiri; perubahan-perubahan apa yang boleh terjadi dan apa yang tidak boleh terjadi. Dengan kata lain, dunia pendidikan harus lebih aktif untuk mengarahkan pertumbuhan dirinya dan tidak menyerah begitu saja kepada perintah dan imbauan yang datang dari luar. Nah! ***

Kurikulum dan Martabat bangsa

2007-07-14T12:26:00.001+07:00

PERUBAHAN KURIKULUM DAN MARTABAT BANGSA
Sebagai anak bangsa, kita merasa sedih ketika menyaksikan saudara-saudara kita yang mengadu nasib di negeri orang sebagai TKW harus menjadi korban kekerasan –baik fisik maupun nonfisik. Nasionalisme kita terusik. Sudah merdeka 61 tahun lamanya, tetapi bangsa ini belum juga mampu memberikan penghidupan yang layak bagi warganya. Yang lebih menyedihkan, bangsa kita telanjur mendapatkan stigma sebagai negeri “penjual” tenaga kerja murah di negeri seberang. Belum lagi terhitung jutaan lulusan sekolah yang hidup menganggur akibat minimnya keahlian dan menyempitnya lapangan kerja.

Adakah yang salah dengan dunia pendidikan kita sehingga “gagal” melahirkan lulusan yang terampil dan cekatan? Ada apa dengan kurikulum pendidikan kita sehingga (nyaris) tak pernah berhasil mengangkat nama dan martabat bangsa ini menjadi begitu terhormat di tengah-tengah kancah peradaban global? Bukankah dunia pendidikan kita sudah berkali-kali mengalami perubahan kurikulum?
Pada awal tahun ajaran 2006/2007 yang lalu, dunia pendidikan kita kembali dikejutkan oleh keluarnya Peraturan Mendiknas Nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006 tentang Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan pelaksanaan SI dan SKL. Keluarnya ketiga Permendiknas tersebut sekaligus menjawab teka-teki pelaksanaan Kurikulum 2004 yang selama ini “menggantung” akibat belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Melalui ketiga Permendiknas tersebut, sekolah (SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) harus menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berdasarkan panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Satuan pendidikan (baca: sekolah) dapat menerapkan Permendiknas tersebut mulai tahun ajaran 2006/2007 dan paling lambat pada tahun ajaran 2009/2010 semua sekolah harus sudah mulai menerapkannya.
Persoalannya sekarang, apakah KTSP mampu mengantisipasi perubahan dan gerak dinamika zaman ketika semua negara di dunia sudah menjadi sebuah perkampungan global? Apakah KTSP mampu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas?
***
Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia mustahil mampu menghindar dari dampak dan imbas globalisasi. Globalisasi telah mendorong terciptanya rekonfigurasi geografis, sehingga ruang-sosial tidak lagi semata dipetakan oleh kawasan teritorial, jarak teritorial, dan batas-batas teritorial. A. Giddens (1990) mendefinisikan globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial global yang menghubungkan komunitas lokal sedemikian rupa sehingga peristiwa yang terjadi di kawasan yang jauh bisa dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di suatu tempat yang jauh pula, dan sebaliknya. Dalam konteks ini, globalisasi juga dipahami sebagai sebuah proses (atau serangkaian proses) yang melahirkan sebuah transformasi dalam spatial organization dari hubungan sosial dan transaksi --ditinjau dari segi ekstensitas, intensitas, kecepatan dan dampaknya-- yang memutar mobilitas antar-benua atau antar-regional serta jejaringan aktivitas.
Dunia pendidikan pun tak luput dari imbas dan pengaruh yang dihembuskan oleh globalisasi. Paling tidak, ada tiga perubahan mendasar yang akan terjadi dalam dunia pendidikan kita. Pertama, dunia pendidikan akan menjadi objek komoditas dan komersial seiring dengan kuatnya hembusan paham neo-liberalisme yang melanda dunia. Paradigma dalam dunia komersial adalah usaha mencari pasar baru dan memperluas bentuk-bentuk usaha secara kontinyu. Globalisasi mampu memaksa liberalisasi berbagai sektor yang dulunya non-komersial menjadi komoditas dalam pasar yang baru. Tidak heran apabila banyak sekolah yang masih membebani orang tua murid dengan sejumlah anggaran berlabel uang komite atau uang sumbangan pengembangan institusi, meskipun pemerintah sudah menyediakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kedua, mulai longgarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara. Tuntutan untuk berkompetisi dan tekanan institusi global, seperti IMF dan World Bank, mau atau tidak, membuat dunia politik dan pembuat kebijakan harus berkompromi untuk melakukan perubahan. Lahirnya UUD 1945 yang telah diamandemen, UU Sisdiknas, dan PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) setidaknya telah membawa perubahan paradigma pendidikan dari corak sentralistis menjadi desentralistis.
Ketiga, globalisasi akan mendorong delokalisasi dan perubahan teknologi dan orientasi pendidikan. Pemanfaatan teknologi baru, seperti komputer dan internet, telah membawa perubahan yang sangat revolusioner dalam dunia pendidikan yang tradisional. Pemanfaatan multimedia yang portable dan menarik sudah menjadi pemandangan yang biasa dalam praktik pembelajaran di dunia persekolahan kita.
Meskipun demikian, diperlukan kearifan dalam memahami pengaruh dan dampak globalisasi terhadap dunia pendidikan kita. Mitos yang berkembang selama ini tentang globalisasi adalah bahwa proses globalisasi akan membuat dunia seragam. Proses globalisasi akan menghapus identitas dan jati diri. Kebudayaan lokal dan etnis akan ditelan oleh kekuatan budaya besar atau kekuatan budaya global.
Dalam pandangan Mursal Esten, anggapan atau jalan pikiran semacam itu tidak sepenuhnya benar. Kemajuan teknologi komunikasi memang telah membuat batas-batas dan jarak menjadi hilang, bahkan tidak berguna. Kemajuan Iptek telah membuat surutnya peranan kekuasaan ideologi dan kekuasaan negara. Dalam buku Global Paradox, Naisbitt pun memperlihatkan hal yang justru bersifat paradoks dari fenomena globalisasi. Di dalam bidang ekonomi, misalnya, Naisbitt mengatakan bahwa semakin besar dan semakin terbuka ekonomi dunia, perusahaan-perusahaan kecil dan sedang akan semakin mendominasi. "Semakin kita menjadi universal, tindakan kita semakin bersifat kesukuan", "berfikir lokal, bersifat global," ujar Naisbitt. Ini artinya, proses globalisasi tetap menempatkan masalah lokal ataupun masalah etnis sebagai masalah penting yang harus dipertimbangkan.
Dalam konteks demikian, perlu ada penekanan dan perhatian yang lebih serius dari tim pengembang KTSP di sekolah untuk “membumikan” unsur-unsur kearifan dan kebudayaan lokal ke dalam kurikulum. Bahasa dan Sastra Jawa, misalnya, idealnya menjadi muatan lokal yang “wajib” dikembangkan di sekolah, termasuk di SMA/SMK/MA. Bahkan, perlu dikembangkan lebih lanjut melalui kegiatan pengembangan diri secara terprogram dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler dengan merangkul para pemerhati, pakar, atau penggiat Bahasa dan Sastra Jawa. Dengan cara demikian, sekolah benar-benar akan mampu menjalankan fungsinya sebagai “agen peradaban” yang menggambarkan masyarakat mini --lengkap dengan segala atribut, identitas, dan jatidirinya secara utuh-- di tengah-tengah perkampungan global yang gencar menawarkan perubahan gaya hidup dan kultur modern lainnya. Dengan kata lain, sekolah harus menjadi “benteng” terakhir pengembangan unsur-unsur kearifan dan kebudayaan lokal ketika atmosfer sosial-budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat demikian liar dan masif dalam mengadopsi kultur global dengan berbagai ikon modernitasnya.
Implementasi KTSP dalam dunia persekolahan kita juga perlu diikuti dengan perubahan sistem pembelajaran yang benar-benar memberikan ruang gerak kepada siswa didik untuk mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, diakui atau tidak, perubahan kurikulum selama ini hanya sebatas papan nama. Secara lahiriah menggunakan label kurikulum baru, tetapi sejatinya masih menggunakan “roh” kurikulum yang lama.
Dalam pandangan Prof. Aleks Maryunis, guru besar Universitas Negeri Padang (2006), selama ini pemerintah sibuk mengurusi dan membenahi dokumen tertulisnya saja. Menurutnya, perubahan kurikulum di negara kita kebanyakan menitikberatkan pada perubahan konsep tertulis, tanpa mau memperbaiki proses pelaksanaannya di tingkat sekolah. Kurikulum di Indonesia sebenarnya memiliki empat dimensi dasar, yakni konsep dasar kurikulum, dokumen tertulis, pelaksanaan, dan hasil belajar siswa. Di Indonesia yang kerap mengalami perubahan hanya dimensi dokumen tertulis berupa buku-buku pelajaran dan silabus saja yang sudah dilaksanakan. Persoalan proses dan hasilnya, tak pernah mampu dijawab oleh kurikulum pendidikan kita.
Kita berharap, implementasi KTSP tidak lagi terjebak ke dalam praktik semu di mana perubahan kurikulum hanya sekadar jadi momentum “adu konsep”, sedangkan dimensi proses dan hasil-hasilnya sama sekali tak terurus. Jangan sampai terjadi, dunia persekolahan kita hanya menjadi ladang “kelinci percobaan” yang pada akhirnya hanya akan melahirkan generasi-generasi “setengah jadi” yang gagap menyelesaikan persoalan-persoalan riil yang sedang dihadapinya.
***
Yang tidak kalah penting, implementasi KTSP harus diimbangi dengan intensifnya peran pendidikan dalam lingkungan keluarga. Berbagai kajian empiris membuktikan bahwa peranan keluarga dan orang tua memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar anak. Menurut Idris dan Jamal (1992), peranan orang tua dalam mendidik anak adalah memberikan dasar pendidikan, sikap dan watak, dan keterampilan dasar, seperti pendidikan agama, budi pekerti, sopan-santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar mematuhi peraturan, serta menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan disiplin.
Globalisasi, disadari atau tidak, juga telah membawa perubahan dan pergeseran gaya hidup dalam lingkungan keluarga. Kuatnya gerusan gaya hidup konsumtif, materialistis, dan hedonis ke dalam ruang keluarga seringkali menimbulkan dampak memudarnya komunikasi antaranggota keluarga. Orang tua sibuk di luar rumah, sedangkan anak yang luput mendapatkan perhatian dan kasih sayang sering kali menghabiskan waktunya dengan cara mereka sendiri. Hubungan anak dan orang tua pun hanya semata-mata bersifat biologis; hanya sebatas memenuhi kebutuhan hidup materiil. Sedangkan, hubungan yang hakiki; kesuntukan membangun komunikasi dan interaksi secara utuh – lahir dan batin—luput dari perhatian. Tidak heran apabila banyak keluarga yang telah menjadi “korban” dari kultur yang dominan sebagai dampak globalisasi yang mustahil terelakkan.
Dalam upaya menghadapi “penjajahan” kultur yang dominan sebagai imbas globalisasi, keluarga harus menjadi “barikade” yang mampu menciptakan “imunisasi” terhadap anasir-anasir negatif. Anak-anak tetap berperan aktif dalam lingkungan global, tetapi pendidikan dalam keluarga memberinya kekebalan terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi. Dengan kata lain, dari ranah keluarga, anak-anak bangsa negeri ini perlu diarahkan secara optimal untuk meraih manfaat dan nilai positif dari segala macam bentuk pengaruh globalisasi yang demikian liar membombardir keutuhan keluarga.
Hal ini sejalan dengan anjuran Rasulullah Muhammad SAW: ajaklah anak pada usia sejak lahir sampai tujuh tahun bermain, ajarkan anak peraturan atau adab ketika mereka berusia tujuh sampai empat belas tahun, pada usia empat belas sampai duapuluh satu tahun, jadikanlah anak sebagai mitra orang tuanya.
Seiring dengan dinamika globalisasi yang terus merambah ke segenap lapis dan lini kehidupan, sekolah tidak lagi mampu berperan sebagai in loco parentis yang akan mengambil alih peran orang tua secara utuh. Harus ada sinergi antara pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga dan sekolah. Jika dasar-dasar karakter anak sudah terbentuk, mereka akan memiliki motivasi berprestasi yang lebih tinggi karena perpaduan antara kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial sudah mulai terformat dengan baik. Selain itu, sinergi tersebut juga akan memuluskan peran sekolah dalam mengoptimalkan pengembangan potensi kognitif, afektif, dan motorik anak.
Sebagus apa pun konsep perubahan kurikulum, tanpa diimbangi dengan optimalnya peran stakeholder pendidikan, hal itu tidak akan banyak membawa dampak positif bagi kemajuan peradaban bangsa. Sudah terlalu lama bangsa ini merindukan lahirnya generasi bangsa yang “utuh dan paripurna”; berimtaq tinggi, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hanya potret generasi semacam ini yang akan mampu membawa bangsa ini menjadi terhormat dan bermartabat sekaligus sanggup bersaing di tengah kancah peradaban global yang demikian kompetitif. Nah, akankah perubahan kurikulum di awal tahun ajaran ini mampu menjadi momentum bangkitnya kemajuan dunia pendidikan dan peradaban di negeri kita? Kita tunggu saja! ***